• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

BPK : Sembilan BUMN Markup Nilai Subsidi

by Sandy Romualdus
2 Oktober 2013 - 00:00
18
VIEWS
Perusahan Batubara Kurang Bayar PNBP
0
SHARES
18
VIEWS

Jakarta – Sembilan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menaikkan (markup) nilai subsidi. Hal itu disampaikan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa usai penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I (IHPS I) Tahun 2013 dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, kemarin (1/10). 

Kesembilan BUMN itu, antara lain PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesar 6,77 triliun, PT Pertamina 999,38 miliar, PT Pupuk Sriwidjaja Rp270,95 miliar, PT Pupuk Kaltim 51,67 miliar, PT Pupuk Kujang Rp25,33 miliar, PT Pertrokimia Gresik Rp134,12 miliar, PT Pupuk Iskandar Muda Rp16,37 miliar, Bulog RP707,66 miliar, PT Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) Rp48,05 miliar.

Dana penggelembungan tersebut akan menjadi kas perusahaan. Padahal, subsidi seharusnya disalurkan bagi kepentingan masyarakat dalam ketentuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Ini adalah pelanggaran yang dilakukan BUMN," terangnya.

BERITA TERKAIT

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Menurutnya, BUMN memasukkan rencana definitif kelompok kerja (RDKK) dalam sektor pertanian dan pupuk. BUMN juga memanipulasi volume alokasi subsidi. Selain itu, perusahaan plat merah membebani biaya operasional perusahaan dalam subsidi. "Seperti kegiatan transportasi ataupun pembiayaan bagi penyuluh," terang Ali.

Ia mengatakan pengeluaran biaya itu seharusnya menjadi beban operasional perusahaan. "Agar subsidi lebih tepat sasaran, penyaluran kepada pihak yang berkepentingan, seperti subsidi pupuk kepada petani bukan ke BUMN," terangnya.

Adapun, pada semester I 2013, BPK melakukan pemeriksaan atas kewajiban pelayanan umum pada 10 entitas BUMN, antara lain subsidi energi, pupuk, beras dan PSO (public service obligation/PSO). Sehingga, total kewajiban pelayanan umum yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp378,32 triliun menjadi Rp369,92 triliun.

Pemerintah telah membayar subsidi sebesar 331,26 triliun. "Pemerintah memiliki kewajiban membayar bagi pelayanan umum Rp38,03 triliun," kata Hadi Poernomo, Ketua BPK. 

Koreksi yang dilakukan BPK, antara lain subsidi energi, pupuk, beras, dan PSO. Perubahan dilaksanakan pada unsur biaya yang tidak dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan, besaran volume, dan nilai subsidi. Hadi mengungkapkan nilai koreksi perhitungan subsidi meningkat sejak 2010 hingga 2012.

Pada 2012, koreksi subsidi sebesar Rp9,03 triliun. Sedangkan, revisi kewajiban pelayanan umum senilai 2,57 triliun di 2011. Lalu sebesar Rp1,43 triliun pada 2011. "Tahun 2010, BPK merevisi perhitungan subsidi yang dilakukan BUMN senilai Rp2,41 triliun," terangnya.

Selain koreksi perhitungan subsidi, tambah Hadi, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) juga mengungkapkan adanya subsidi senilai Rp44,61 triliun yang diberikan kepada golongan tarif pelanggan menengah, besar, khusus, dan pemerintah. Hal itu bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi. Sehingga, alokasi subidi listrik menjadi tidak tepat sasaran.

Kasus ketidakefektifan tersebut disebabkan pemerintah tidak mengacu kepada tujuan pemberian subsidi dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) dalam menetapkan penggolongan tarif dasar listrik. Serta, inkonsistensi dalam menerapkan kebijakan subsidi dalam APBN Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Terhadap kasus tersebut, BPK merekomendasikan pemerintah melakukan peninjauan kembali kebijakan pemberian subsidi listrik. Sehingga, alokasi hanya bagi masyarakat yang membutuhkan atau layak mendapatkan.

 
 
 
 
 
Previous Post

Bulan September Tercatat Deflasi 0,35%

Next Post

SPI Lemah, Negara Rugi Rp56,98 Triliun

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
PT CIMB Securities Raih Penghargaan Broker Ritel Terbaik

PT CIMB Securities Raih Penghargaan Broker Ritel Terbaik

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance