Jakarta – Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan sebanyak 13.969 kasus kelemahan sistem pengadilan intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan senilai Rp56,98 triliun pada semester I tahun 2013. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.589 kasus senilai Rp10,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi, dan kekurangan penerimaan.
"Rekomendasi BPK terhadap kasus tersebut, antara lain berupa penyerahan aset, atau penyetoran uang ke ke kas negara, daerah, atau perusahaan," kata Hadi Poernomo, Ketua BPK dalam penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I (IHPS I) Tahun 2013 dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, kemarin (1/10).
Ia mengungkapkan sebanyak 5.747 kasus merupakan kelemahan SPI. Sedangkan, kejadian penyimpangan administrasi mencapai 2.854. "Sebanyak 779 kasus senilai Rp46,24 triliun merupakan temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan," ungkapnya.
BERITA TERKAIT
BK merekomendasikan perbaikan SPI, tindakan administratif dan korektif.
Selama proses pemerisakaan, kata Hadi, entitas yang diperiksa menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan. Dengan penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas senilai Rp372,40 miliar. "Jelas sekali, jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan nilai temuan BPK," tegas Hadi.
Adapun, IHPS I merupakan ikhtisar dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas 597 objek pemeriksaan pada entitas lingkungan pemerintah pusat, daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN (Badan Usaha Milik Daerah) ataupun lembaga keuangan negara.
Berdasarkan jenis pemeriksaan, sebanyak 519 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemerksaan kinerja, dan 69 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Untuk hasil PDTT pada semester I tahun 2013, lanjut Hadi, BPK memaparkan sebanyak 1.213 kasus, antara lain 375 kasus kelemahan SPI dan 838 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp49,11 triliun.
Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 467 kasus senilai Rp4,08 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial. Artinya, temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi, dan kekurangan penerimaan. Dari temuan kerugian, potensi, dan kekurangan penerimaan senilai Rp4,08 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset senilai Rp32,05 miliar.

















