• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Rabu, November 18, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Cegah PHK Massal PPPK, Pemerintah Longgarkan Batas Belanja Pegawai APBD 30% via UU APBN

by Sandy Romualdus
16 Mei 2026 - 16:08
202
VIEWS
Cegah PHK Massal PPPK, Pemerintah Longgarkan Batas Belanja Pegawai APBD 30% via UU APBN
0
SHARES
202
VIEWS

Stabilitas.id — Pemerintah pusat resmi mengulur masa transisi pembatasan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diambil guna meredam kepanikan pemerintah daerah sekaligus mengeliminasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, batasan ketat 30% tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dengan masa transisi 5 tahun sejak diundangkan. Aturan ini sempat memicu dilema bagi kepala daerah, bahkan beberapa wilayah dilaporkan bersiap menyetop kontrak PPPK demi menghindari sanksi pelanggaran rasio belanja fiskal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan publik tanpa mengorbankan kepastian kerja para aparatur.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

APBN Cetak Surplus Keseimbangan Primer Rp114,8 Triliun

Steroid Likuiditas Rp200 Triliun Kemenkeu: Ujian Tata Kelola Himbara dan Jebakan Maturity Mismatch

Kucuran US$650 Juta dari ADB: Suntikan Dana Segar untuk Modernisasi Fiskal Daerah

“Hari ini kami bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menindaklanjuti UU HKPD, terutama terkait ketentuan 30% belanja pegawai maksimal dari APBD. Pemerintah memastikan tidak ada PHK massal terhadap PPPK,” ujar Rini usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, dikutip Jumat (8/5/2026).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, jalan keluar atas kebuntuan regulasi ini akan ditempuh dengan menyisipkan klausul perpanjangan masa transisi langsung ke dalam UU APBN mendatang. Skema ini dinilai kuat secara hukum pidana dan tata negara untuk melindungi para kepala daerah dari jerat pelanggaran postur anggaran.

“Kita berlaku asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang sebelumnya. Artinya kepala daerah tidak usah khawatir lagi [melanggar Pasal 146 UU HKPD],” kata Tito.

Tito menambahkan, bagi daerah yang rasio belanja pegawainya telanjur melampaui batas 30%, pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga terkait akan melakukan intervensi program pembangunan agar roda ekonomi di daerah tersebut tidak mandek.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal siap meramu instrumen keuangan negara guna mengamankan kepastian hukum bagi pemda dan stabilitas kerja bagi PPPK, dengan tetap mengontrol defisit dan keseimbangan fiskal nasional.

Sebagai langkah jangka pendek, Kementerian PAN-RB, Kemendagri, dan Kemenkeu akan segera merilis surat edaran bersama (SEB). Surat edaran ini bakal menjadi kompas bagi kepala daerah dalam menyusun postur anggaran dan merancang kerangka rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang disesuaikan dengan kapasitas ruang fiskal masing-masing wilayah.***

Tags: #kemenkeuBelanja Pegawai APBDKemendagriKemenpan-RBPHK MassalPPPKPurbaya Yudhi SadewaRasio Fiskal DaerahTito KarnavianUU HKPD
 
 
 
 
 
Previous Post

Rugi Bersih Susut 45% di Kuartal I/2026, Garuda Indonesia (GIAA) Rombak Jajaran Pengurus

Next Post

Gebrakan Ekonomi Desa, Presiden Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Ajaib Sekuritas Soroti Rebalancing MSCI: Potensi Outflow Rp2,77 Triliun Bayangi Gerak IHSG

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

OJK Minta Lembaga Khusus Pengelola Dana Pesangon Berstatus Dana Pensiun

Siapkan Penjaminan Asuransi, LPS Jamin Keamanan Data Privasi Nasabah

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Berjalan, OJK dan LPS Integrasikan Data Pengawasan

Sektor Asuransi Lolos Aksesi OECD, OJK Geber 5 Pilar Reformasi

OJK Rilis Panduan SLL untuk Dorong Pembiayaan Bangunan Gedung Hijau

BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi Dukung Ekosistem Jaminan Kesehatan

Berbagi Perspektif Ekonomi, Puluhan Nasabah Hadiri Workshop CIMB Niaga di Bogor

OJK Mengajar di SRMA 33 Tangsel, Friderica Ingatkan Bahaya Perilaku Konsumtif FOMO

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Gebrakan Ekonomi Desa, Presiden Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

Gebrakan Ekonomi Desa, Presiden Prabowo Resmikan Operasional 1.061 Koperasi Merah Putih

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance