Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penguatan arsitektur keuangan berkelanjutan dan mematangkan ekosistem Nilai Ekonomi Karbon (NEK) nasional. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan transisi ekonomi rendah karbon Indonesia diakui dalam arsitektur finansial global.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, di hadapan investor dan regulator internasional dalam rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Inggris.
Delegasi Indonesia dalam forum tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup M. Jumhur Hidayat, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.
BERITA TERKAIT
Friderica mengungkapkan bahwa tantangan utama bagi Indonesia sebagai negara berkembang dan anggota G20 bukan sekadar mencari pasokan modal, melainkan menjamin aliran dana mengalir ke proyek-proyek hijau yang kredibel dan bebas dari risiko greenwashing.
“OJK akan terus memastikan bahwa agenda keuangan berkelanjutan dan pembiayaan transisi tidak berhenti sebagai kerangka kebijakan, tetapi benar-benar menjadi mekanisme pasar yang kredibel. Pembiayaan transisi harus diarahkan untuk mendukung transformasi sektor-sektor yang sulit didekarbonisasi, seperti energi, manufaktur, dan transportasi,” ujar Friderica dalam keterangan resminya, Selasa (30/6/2026).
Kebut Revisi Dua Aturan Finansial Hijau
Guna membangun ekosistem pembiayaan transisi yang tangguh, OJK tengah memfinalisasi pembaruan regulasi krusial yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Penyesuaian regulasi ini mencakup penyusunan RPOJK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (revisi POJK 51/2017) untuk menyelaraskan pelaporan dengan standar global IFRS S1 dan IFRS S2 serta Standar Pengungkapan Keberlanjutan Nasional (PSPK 1 dan 2).
Selain itu, otoritas juga bersiap menerbitkan revisi POJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Langkah ini merupakan bentuk harmonisasi regulasi pasca-terbitnya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.
Hingga pertengahan tahun 2026, kinerja perdagangan karbon di Indonesia menunjukkan pertumbuhan minat yang positif dari para pelaku pasar domestik:
| Indikator Performa IDX Carbon (Sejak 2023) | Capaian Kinerja |
| Volume Transaksi Karbon | Sekitar 2 juta ton CO2 ekuivalen |
| Total Nilai Transaksi | Menembus lebih dari Rp93 miliar |
| Fokus Pengawasan Sekunder | Tata kelola, transparansi, bebas dari double counting |
Dorong Blended Finance
Di hadapan para investor global, OJK juga memperkenalkan inisiatif pembiayaan inovatif bertajuk Satu Karsa. Platform blended finance yang dibangun bersama Kementerian Kehutanan ini fokus membiayai proyek karbon berbasis alam (nature-based solutions).
Satu Karsa akan menjadi wadah pendanaan bagi kegiatan reforestasi, agroforestri, pemulihan lahan kritis, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar hutan. Skema ini diproyeksikan mampu menerbitkan kredit karbon berkualitas tinggi yang diakui secara internasional.
Ke depan, OJK berharap kolaborasi internasional yang dijalin bersama The Network for Greening the Financial System (NGFS) dan Centre for Economic Transition Expertise (CETEx) LSE mampu mendatangkan insentif pembagian risiko (risk-sharing) dan penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi proyek dekarbonisasi di tanah air. ***

















