JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah resmi membatalkan rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Juni-Juli 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kebijakan tersebut semula menjadi bagian dari enam program stimulus ekonomi yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan nasional. Namun, akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan lima program stimulus saja, tanpa diskon listrik.
Sebelumnya, diskon tarif listrik 50% ditujukan untuk sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga, khususnya yang menggunakan daya listrik 1.300 VA ke bawah, sebagaimana diungkap oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
BERITA TERKAIT
Dalam keterangannya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pembatalan ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses penganggaran sehingga kebijakan tidak bisa dijalankan tepat waktu.
“Jika tujuannya untuk bulan Juni-Juli, maka kami tidak bisa menjalankan diskon ini sehingga digantikan dengan bantuan subsidi upah (BSU),” ujarnya saat konferensi pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, 2 Juni 2025.
Sri Mulyani menjelaskan, bantuan subsidi upah ini pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19. Saat ini data BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi dasar penyaluran BSU telah lebih rapi dan valid, meskipun masih perlu penyesuaian seperti data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional).
“Data BPJS sudah lebih bersih dan valid. Oleh karena itu, dengan kesiapan data dan kecepatan program, kami memutuskan untuk menargetkan bantuan subsidi upah kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan,” tegasnya.
Rencananya pemerintah mengganti diskon listrik dengan tambahan bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan. Sri Mulyani menilai kebijakan BSU ini memiliki dampak ekonomi yang lebih besar dan lebih efektif dibandingkan diskon listrik. “Kami ingin dampak pengungkitnya lebih baik dan lebih kuat,” tambahnya.
Bantuan subsidi upah akan diberikan kepada sekitar 17,3 juta pekerja/buruh dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau upah minimum provinsi/kota/kabupaten. Selain itu, guru dari Kemendikbud dan Kemenag juga akan menerima bantuan sebesar Rp288 ribu dan Rp277 ribu per bulan untuk dua bulan (Juni-Juli 2025).
Total anggaran yang disiapkan untuk penyaluran BSU ini mencapai Rp10,72 triliun. ***

















