Stabilitas.id — Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan progres percepatan pembangunan gerai fisik, gudang, serta sarana pendukung Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (18/11). Ia menegaskan bahwa seluruh gerai ditargetkan beroperasi secepatnya pada 2026 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Percepatan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 17/2025, yang memandatkan pembangunan fisik gerai, pergudangan, serta kelengkapan operasional Kopdes di seluruh wilayah. Ferry menjelaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih disiapkan tidak hanya sebagai pusat distribusi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai offtaker produk desa.
“Presiden mengharapkan setiap desa memiliki gudang, gerai, kendaraan, dan kelengkapan operasional. Koperasi ini harus menjadi simpul distribusi dan penyerapan produksi masyarakat,” kata Ferry.
Ferry mengungkapkan bahwa Kemenkop telah menandatangani SKB percepatan pembangunan dengan Kementerian Keuangan, Kemendes, Kemendagri, BP BUMN, dan BPI Danantara. Adapun PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai offtaker sekaligus pelaksana pembangunan gerai dan gudang.
Untuk menghindari persoalan lahan, Kemenkop melakukan inventarisasi dan verifikasi faktual tanah sebelum diserahkan kepada Agrinas untuk dibangun. Hingga pertengahan November 2025, 30.500 titik lahan sudah tercatat dalam Simkopdes, dan ditargetkan 25.000 titik dapat mulai dibangun pada November ini.
Dari sisi kesiapan SDM, Kemenkop telah merekrut dan melatih 7.867 Business Assistant (BA) — masing-masing mendampingi 10 koperasi — serta 1.104 Project Management Officer (PMO) yang bertugas memastikan standardisasi operasional di lapangan.
Ferry menyebut pelatihan SDM, termasuk pengelola koperasi, terus dilakukan masif agar operasional Kopdes berjalan optimal saat seluruh gerai mulai beroperasi.
Pemerintah daerah didorong mempercepat penyediaan izin, penyelesaian sengketa lahan, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. “Peran pemda sangat menentukan percepatan program ini,” ujarnya.
Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menyampaikan bahwa pihaknya memerlukan dukungan TNI untuk percepatan pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau seperti Papua dan kawasan pesisir.
“Volume 80 ribu titik bukan hal kecil. Kami butuh pola karya bakti padat karya bersama TNI agar pembangunan cepat dan langsung berjalan,” ujarnya.
Agrinas juga berkomitmen menggunakan bahan baku dari pemasok lokal dan menggandeng fakultas teknik perguruan tinggi untuk mengawasi pembangunan di lapangan.
Dalam sekitar 15 hari sejak pencairan pendanaan 28 Oktober, Agrinas telah menyelesaikan 15.788 bangunan atau 16,44%, dengan target 2.930 titik per hari. Realisasi saat ini sekitar 1.200 titik per hari.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini memberikan apresiasi atas terbentuknya 82.426 unit Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah berbadan hukum. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan program bergantung pada aktivitas ekonomi nyata, bukan sekadar berdirinya bangunan.
“Kami ingin memastikan gerai beroperasi, gudang berfungsi, dan koperasi memiliki produk unggulan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi VI M. Nurdin Halid menilai pendampingan harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, rasio satu BA untuk 10 koperasi terlalu berat, terutama di wilayah dengan literasi koperasi yang rendah.
“Program Koperasi Desa tidak boleh gagal. Pendampingan harus kuat,” ujarnya. ***
.jpg)
