.png)
JAKARTA, Stabilitas.id – Untuk pertama kalinya investasi dari sektor swasta secara resmi masuk di Ibu Kota Nusantara dengan nilai investasi sejauh ini hingga 20 Triliun Rupiah.
Hal tersebut ditandai dengan diadakannya Groundbreaking Perdana Oleh Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, pada Kamis (21/09/23). Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju, Kepala dan Wakil Kepala OIKN, Gubernur Kalimantan Timur, dan para investor.
Pelaku usaha yang melakukan Groundbreaking Konsorsium Nusantara sebanyak sepuluh investor yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. Sepuluh investor tersebut antara lain; Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart group.
Selain beberapa investor di dalam konsorsium tersebut, terdapat juga beberapa investor yang turut terlibat di dalam proses pembangunan di sektor perhotelan, shopping mall, rumah sakit, pendidikan, dan perkantoran seperti Pakuan, Mariott, Jambuluwuk, Vasanta, Hermina, dan Jakarta Intercurltural School.
Kepala OIKN, Bambang Susantono, di dalam pidatonya menyampaikan, pada dasarnya pembangunan di IKN dilakukan tidak hanya sebatas membangun sebuah kota, namun pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kota to work, to live, and to play.
“Konsorsium ini beranggotakan sepuluh perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap terbangunnya IKN, bukan saja sebagai kota yang layak huni (livable city), namun juga sebagai kota yang dicintai (lovable city),” ungkapnya.
Urgensi pembangunan Ibu Kota Nusantara disoroti dari beberapa sudut pandang di antaranya seperti dari aspek kepadatan penduduk, aspek ekonomi, dan aspek kebencanaan.
Khusus untuk aspek kepadatan penduduk dalam pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo disampaikan, penduduk Indonesia 56% berada di Pulau Jawa, yang berarti kurang lebih 149 juta ada di Jawa.
“Pulau Jawa menjadi magnet dari negara kita Indonesia, utamanya ke Jakarta. Oleh karena itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi dari yang dulunya kita jawa sentris, kita tarik menjadi Indonesia sentris. Sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,” tambah Presiden Joko Widodo.
Selanjutnya, terkait dengan durasi pembangunan Hotel Nusantara, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia menginginkan untuk dapat dipercepat.
“Bagaimana caranya hotel harus jadi sebelum atau agustus,” ungkapnya.
Hal ini dilakukan agar nantinya pada bulan Agustus 2024 kawasan IKN dapat digunakan sebagai tempat melakukan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.***
