JAKARTA, Stabilitas.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan hasil investasi sebesar Rp5,39 triliun sepanjang 2024, menurun 5,6% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,71 triliun. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan aset bersih Dana Jaminan Sosial (DJS) dari Rp56,67 triliun pada 2023 menjadi Rp49,52 triliun pada 2024.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa meskipun terdapat penurunan dari sisi hasil investasi, kinerja operasional Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menunjukkan peningkatan signifikan. Sepanjang tahun 2024, total pemanfaatan layanan JKN tercatat sebanyak 673,9 juta kunjungan, atau rata-rata 1,8 juta kunjungan per hari.
“Program JKN merupakan bentuk gotong royong nasional yang memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, dapat mengakses layanan kesehatan yang adil dan berkualitas,” ujar Ghufron dalam paparan kinerja bertajuk Public Expose: Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2024, Senin (14/7/2025).
Hingga akhir 2024, jumlah peserta JKN mencapai 278,1 juta jiwa atau setara dengan 98,45% dari total populasi Indonesia. Capaian ini membuat Indonesia mendekati status Universal Health Coverage (UHC), dengan peserta tersebar di 35 provinsi dan 473 kabupaten/kota.
Untuk memperluas akses layanan, BPJS Kesehatan mengoperasikan layanan BPJS Keliling di 37.858 titik dengan total 940.158 transaksi. Selain itu, layanan satu atap melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) telah tersedia di 227 lokasi dan menghasilkan 379.921 transaksi hingga akhir 2024.
Dari sisi penyedia layanan, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meningkat 28% menjadi 23.682 unit. Sementara jumlah rumah sakit mitra naik signifikan sebesar 88%, dari 1.681 menjadi 3.162 rumah sakit.
Untuk menjangkau wilayah Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS), BPJS Kesehatan menggandeng rumah sakit apung, menyalurkan tenaga kesehatan, serta menjalin kerja sama dengan faskes lokal di daerah seperti Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, NTT, dan Kalimantan Utara.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir menilai capaian kinerja pada 2024 merupakan tonggak penting dalam fase maturitas Program JKN. Menurutnya, dalam lebih dari satu dekade pelaksanaan, program ini telah menjadi salah satu instrumen strategis dalam pemerataan akses layanan kesehatan nasional.
“Kinerja ini mencerminkan lebih dari sekadar angka. Ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik dan kualitas layanan yang diterima oleh peserta JKN di seluruh Indonesia,” ujar Kadir. ***
.jpg)
