JAKARTA, Stabilitas.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi mengimbau seluruh anggota dan unit usaha persyarikatan untuk memanfaatkan layanan Bank Syariah Matahari, menyusul terbitnya izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bank Syariah Matahari telah mengantongi izin operasional sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berdasarkan Keputusan OJK No. KEP-39/D.03/2025 yang diterbitkan pada 18 Juni 2025. Bank ini merupakan entitas keuangan milik Persyarikatan Muhammadiyah yang bertujuan memperkuat perekonomian umat berbasis prinsip syariah.
Dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, seluruh elemen persyarikatan, termasuk organisasi otonom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), diminta untuk mendukung pengembangan bank tersebut secara aktif.
“Kami mengimbau penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito, serta penggunaan layanan transaksi kelembagaan melalui Bank Syariah Matahari,” tulis Anwar dalam surat imbauan resmi yang dirilis Juli 2025.
Selain pemanfaatan layanan, Anwar juga mendorong partisipasi aktif warga Muhammadiyah dalam sosialisasi dan edukasi Bank Syariah Matahari di wilayah masing-masing. Menurutnya, langkah ini penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi umat sekaligus memperluas dakwah Muhammadiyah di sektor keuangan syariah.
Konversi BPR ke BPRS
Sebagai informasi, Muhammadiyah telah menjalankan proses konversi sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) konvensional miliknya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini tercatat terdapat sekitar 10 BPRS yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.
Konversi terbaru dilakukan pada Juni 2025 terhadap BPR Matahari Artadaya milik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), yang kini telah berubah menjadi BPRS Matahari, atau dikenal dengan nama Bank Syariah Matahari (BSM).
PP Muhammadiyah menilai kehadiran BSM sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. ***
