JAKARTA, Stabilitas.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, pada Rabu (8/6/22), menyampaikan bahwa framework penyusunan rencana kerja Kementerian Keuangan berbasiskan pada visi Presiden dan Wakil Presiden RI yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri. Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong.
Ia juga mengatakan, Kemenkeu menguraikannya ke dalam Visi Kemenkeu yaitu, Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
“Ada lima program Rencana Kerja (tahun 2023) yaitu kebijakan fiskal, kebijakan penerimaan negara, belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan resiko, serta dukungan manajemen,” jelas Wamenkeu.
Program yang pertama adalah kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia melalui konsolidasi fiskal yang responsif dan antisipatif.
Kedua adalah program pengelolaan penerimaan negara tahun 2023, yang didalamnya terdapat penguatan sistem administrasi, perluasan basis penerimaan negara, pengawasan kepatuhan yang lebih baik, serta peningkatan kualitas layanan.
“Program yang ketiga, program pengelolaan belanja negara yang isu strategisnya adalah spending better untuk peningkatan kualitas belanja negara, efektivitas bansos, reformasi subsidi, juga sekaligus memperbaiki local taxing power,” lanjut Wamenkeu.
Keempat, Wamenkeu menyebut program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan resiko. Dalam program ini, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan kas dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel; pengelolaan kekayaan negara dan penilaian yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial.
Selanjutnya, pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali, guna mendukung akselerasi transformasi ekonomi melalui digitalisasi pembayaran APBN, optimalisasi kas dan aset negara, pembiayaan yang inovatif, serta pendalaman pasar SBN.
Yang terakhir adalah program dukungan manajemen. Program ini memuat tentang desain penataan organisasi peningkatan kualitas pengelolaan SDM, mendorong gaya kerja baru, budaya kerja kolaboratif, shared service Kemenkeu, optimalisasi pengelolaan dana, beragam kegiatan pengawasan dan penguatan integritas, serta peningkatan layanan digitalisasi.***
