JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan mitra strategis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) telah melaksanakan penandatangan dan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKU), pada Selasa (22/3/21).
Penandatanganan dilaksanakan dalam rangka sertifikasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, SKK Migas, dan BPMA selaku penerima kuasa, serta penandatangan komitmen bersama dalam rangka sertifikasi antara DJKN, Kementerian ESDM, SKK Migas dan BPMA.
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020, dimana telah dilakukan penyempurnaan dan perbaikan proses bisnis pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas melalui reposisi dan penguatan peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang, serta SKK Migas dan Badan Pengelola Migas Aceh selaku Kuasa Pengguna Barang.
“Kementerian Keuangan akan melakukan sefleksibel mungkin, kalau hari ini mungkin fleksibilitas kita ditandai dengan pemberian kuasa khusus supaya lebih simple, lebih cepat, bahkan ketika nanti KKKS itu sudah bisa mendaftar dan meminta sertifikat itu menjadi lebih cepat lagi. Yang penting dicatat kepemilikannya atas nama negara. Itu bela negara kita,” terang Wamenkeu.
Untuk pemberian apresiasi kepada KKKS dan Kantor Pertanahan terbaik diberikan atas kerja sama yang baik antara para stakeholder dengan mitra KKKS-nya selama ini dalam mendukung pengelolaan BMN Hulu Migas. Apresiasi atau penghargaan dimaksud terdiri dari 3 kategori sebagai berikut:
- Kategori sertifikasi BMN Tanah Hulu Migas dengan subkategori berikut,
- Terbaik luas bidang pensertipikatan, diberikan kepada KKKS BP Berau Limited dan Kantah Kabupaten Teluk Bintuni
- Terbaik jumlah bidang pensertipikatan, diberikan kepada KKKS ExxonMobil Cepu Limited dan Kantah Kabupaten Tuban
- Terbaik penuntasan pensertipikatan, diberikan kepada KKKS PT Medco E&P Natuna dan Kantah Kabupaten Kepulauan Anambas
- Kategori Penuntasan IP Temuan Signifikan BPK, diberikan kepada KKKS JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi
- Kategori Dukungan Tata Kelola BMN Hulu Migas, diberikan kepada KKKS PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu
Kemenkeu berharap kerjasama dan sinergi yang telah berjalan baik selama ini antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, SKK Migas, Badan Pengelola Migas Aceh, dan juga seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dapat terus dijaga guna meningkatkan tata kelola yang baik dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.***

















