JAKARTA, Stabilitas.id – Kementerian Keuangan menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) sebagai bagian dari proses meaningful participation dalam kegiatan konsultasi publik Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).
Kegiatan ini digelar di Jakarta, pada Rabu (28/9/22) dan dihadiri oleh perwakilan asosiasi dan industri terkait seperti dari Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Chief Economist Bank Syariah Indonesia.
Sesuai UU Nomor 13 Tahun 2022, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan konsultasi publik dalam rangka mendengarkan masukan masyarakat agar tercipta partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).
BERITA TERKAIT
Partisipasi publik ini dilakukan untuk memberikan dan memenuhi tiga hak bagi masyarakat, di antaranya adalah hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Pemerintah bersama dengan BI, OJK, dan LPS telah mendengarkan masukan-masukan dari para pihak terkait perbankan syariah. Dalam konteks RUU P2SK, pengaturan perbankan syariah diharapkan menjadikan perbankan syariah semakin berkembang dan dapat menggerakkan ekonomi nasional.
RUU P2SK ini juga diharapkan dapat menjadikan sektor keuangan semakin kuat dan stabil karena berperan penting dalam menyokong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.***

















