JAKARTA, Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) kembali menggelar 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) yang berlangsung di Bali, pada 10-11 November 2022.
Acara ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Fintech Nasional yang diperingati setiap 11.11 sekaligus membuka rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 dan diadakan selama dua hari.
Dalam pidatonya secara virtual pada hari kedua kegiatan 4th IFS, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengapresiasi kegiatan 4th IFS dan menyebutkan bahwa meski berada di tengah gejolak tantangan global, perekonomian Indonesia cukup resilient.
BERITA TERKAIT
“Terbaru dalam kuartal ketiga tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi, yakni sebesar 5,72% (YoY) dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 5,71% (YoY) pada bulan Oktober 2022 di tengah lonjakan inflasi di berbagai negara,” ungkap Airlangga.
Ia menambahkan, sektor keuangan digital memiliki potensi yang sangat menjanjikan, sehingga dibutuhkan kolaborasi para stakeholder. Melalui Menko Perekonomian, pemerintah bekerja sama dengan OJK dan BI akan terus mendukung kontribusi industri fintech terhadap penguatan ekonomi nasional.
Berdasarkan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat, dari 6,1% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Untuk itu, negara-negara di seluruh dunia akan memprioritaskan upaya pengendalian inflasi.
Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mempertegas bahwa masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah yang juga dihadapi oleh seluruh negara secara global.
“Tidak ada negara yang dapat menyelesaikan hal ini sendirian. Indonesia sebagai anggota G20 merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar, dan kita setidaknya punya sumber pertumbuhan ekonomi domestik,” ungkap Menkeu.
Selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar menyampaikan, layanan digital saat ini bergerak menuju konvergensi, seperti kehadiran multi apps atau super app. Hal ini dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi regulator.
“Namun, paling tidak, saat ini kita merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki koordinasi yang solid antara pemerintah dengan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi perkembangan layanan keuangan digital sekaligus memperkuat integrasi antar pihak,” lanjutnya.
Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti menyampaikan, strategi BI dalam mengarahkan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung ekonomi keuangan digital, yaitu melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.
“Blueprint tersebut memperkenalkan QRIS sejak 2019 untuk meningkatkan akses pembayaran kepada UMKM. Kini QRIS telah semakin berkembang dengan perluasan target pengguna melalui kenaikan limit, dan implementasi QRIS lintas negara (cross border), dimana dalam waktu dekat akan terdapat penandatanganan MOU dengan 4 negara ASEAN untuk mendukungnya yang sekaligus merupakan aksi konkrit Presidensi G20 2022,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga melanjutkan, terdapat juga layanan BI-FAST pada lebih dari 77 bank peserta untuk memperkuat transaksi ritel. BI juga memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dengan prinsip Integrated, Interoperable, dan Interconnected (3I) dan melakukan reformasi regulasi yang lebih kuat dan berbasis prinsip dengan penyempurnaan pada sisi perizinan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi kembali menekankan pentingnya pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi antar pihak demi mengoptimalkan upaya menyediakan akses keuangan bagi para pelaku UMKM underbanked dan underserved.
“Karena memang itu yang kita lihat. Fintech lending tidak bisa sendiri. Kita harus bersinergi di dalam suatu collaborative ecosystem. Itu menjadi salah satu kunci dan sejalan juga dengan tema moving forward together yang menjadi tema utama di Indonesia Fintech Summit ini,” ungkapnyanya.
selain rangkaian 4th, BI, OJK, AFTECH, dan AFPI masih akan menghadirkan Bulan Fintech Nasional (BFN) yang digelar selama satu bulan penuh mulai dari 11 November 2022 hingga 12 Desember 2022 secara online.
Informasi terkait jadwal webinar, rangkaian program promosi serta insentif untuk menggunakan fintech dari lebih dari 70 penyelenggara fintech, dan kesempatan mengakses lebih dari 180 lowongan pekerjaan di industri fintech bisa diakses melalui www.fintechsummit.co.id.
Executive Director Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Mercy Simorangkir menyampaikan, di Indonesia, jumlah masyarakat unbanked masih banyak, sehingga fintech yang merupakan bagian dari ekosistem ekonomi digital memiliki potensi yang besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
“Seiring dengan hal tersebut, di sisi masyarakat, pengetahuan dan pemahaman risiko dalam menggunakan fintech perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap fintech juga semakin meningkat, ,” tutur Mercy.
Ia juga menyampaikan, pihaknya mengharapkan kegiatan ini dapat menjangkau semakin banyak masyarakat untuk melek fintech dan hasil diskusi yang dilakukan dapat menjadi bagian dari advokasi industri kepada pemerintah, terutama menuju ASEAN Chairmanship 2023
Menutup rangkaian 4th IFS, Mercy Simorangkir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya bagi, pemerintah, jajaran kementerian, jajaran institusi, dan asosiasi industri lokal, organisasi internasional, serta mitra strategis yang mendukung terlaksananya rangkaian 4th IFS dan BFN 2022.***





.jpg)










