BUMN pengelola pelabuhan acap dianggap sebagai sumber masalah ketimbang solusi. Namun, Pelindo II mampu mengubah persepsi tersebut lewat mantra ‘produktivitas untuk semua’.
Oleh : Prayogo. P. Harto
High cost economy alias ekonomi biaya tinggi adalah ‘hantu’ yang kerap dituding sebagai salah satu sumber lemahnya daya saing iklim usaha di Tanah Air. Sudah bukan rahasia lagi, ungkap pengamat ekonomi, Faisal H. Basri, betapa ‘hantu’ yang bermetomorfosis dalam berbagai bentuk tersebut – jalur birokrasi nan panjang, prosedur perizinan berbelit, lamanya proses pelayanan, atau beragamnya biaya ‘siluman’ – sering membuat pengusaha frustasi.
Problem high cost economy juga yang membelit pelabuhan di Indonesia. Bagaimana tidak, sebagai salah satu titik terpenting dalam jalur distribusi barang, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia justru lebih sering jadi sumber pembengkakan biaya ketimbang solusi bagi para pengusaha. Ada banyak pangkal soalnya, seperti lambatnya layanan petugas yang berakibat waktu kapal berlabuh jauh lebih panjang ketimbang waktu berlayarnya.
Sebagai contoh, ungkap Direktur Utama PT Pelindo II (Persero) Richard Jose Lino, acap kali terjadi kapal barang harus menunggu hingga 10 hari sebelum dapat melakukan bongkar muat di Pelabuhan Belawan, Medan. Ini jelas ironis sebab perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, ke Belawan cuma butuh waktu dua hari. Artinya, waktu tunggu kapal lima kali lipat lebih lama daripada waktu berlayarnya.
Di sisi lain, kondisi tersebut tentu saja berdampak pada melonjaknya biaya pengiriman barang antar pulau di Indonesia. Bahkan, lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman barang ke luar negeri. Asal tahu saja, biaya pengiriman kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Belawan adalah 400 dollar AS per Twenty Equivalent Units (TEUs), sementara pengiriman dari Jakarta ke Singapura hanya 70 dollar AS per TEUs.
Padahal, lonjakan biaya pengiriman tersebut bakal menambah beban biaya logistik, yang berujung pada naiknya harga jual barang. Pada akhirnya, konsumen juga yang harus menanggung kenaikan tersebut. Masyarakat Pulau Papua, misalnya, terpaksa membayar harga semen 20 kali lipat lebih tinggi daripada masyarakat di Pulau Jawa.
Lemahnya mutu pelayanan pelabuhan Indonesia yang berimbas pada high cost economy itu, analisis Lino, tak lepas dari strategi pengelolaan pelabuhan yang keliru. Terutama karena Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi wewenang, sering terjebak hanya mengejar keuntungan hingga mengesampingkan pelayanan. Tak heran, kata Lino, selama 20 tahun terakhir ini nyaris tak ada pengembangan infrastuktur maupun suprastruktur pelabuhan yang cukup berarti di Indonesia.
Mantra Produktivitas
Tidak mau mengulang kesalahan sama, Lino yang dipercaya menahkodai Pelindo II sejak Mei 2009, bergerak cepat dengan menyusun sejumlah langkah strategi guna mendongkrak kinerja BUMN ini. Semboyan ‘productivity for everyone’ pun lantas dikumandangkan.
Makna ‘mantra’ tersebut, kurang lebih, Pelindo II wajib komit memberikan layanan kelas dunia agar produktivitas para stakeholder-nya — manajemen, karyawan, mitra, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat — kian meningkat hingga akhirnya mampu menghilangkan ancaman high cost economy di lingkungan Pelindo II.
Spirit ‘produktivitas untuk semua’ ini kemudian diterjemahkan dalam sejumlah strategi kunci, yaitu peningkatan pelayanan, membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun suprastruktur, menyederhanakan prosedur, serta penguatan SDM.
Dalam peningkatan pelayanan, target utamanya adalah agar layanan semua pelabuhan di wilayah kerja Pelindo II — Pelabuhan Tanjung Priok, Panjang, Teluk Bayur, Palembang, Pontianak, Banten, Jambi, Cirebon, Sunda Kelapa, Bengkulu, Pangkal Balam dan Tanjung Pandan — harus mencapai ‘nearly zero waiting time’ alias mendekati waktu tunggu nol.
Salah satu bentuk komitmen ‘nearly zero waiting time’ Pelindo II ini, yaitu dengan menyeleksi ulang terhadap perusahaan mitra bongkar muat barang untuk memastikan standar mutu pelayanan yang diberikan kepada konsumen merupakan yang terbaik. Selain itu, waktu penumpukan (dwelling time) peti kemas oleh pemilik di pelabuhan ditekan maksimal hanya tiga hari dari semula lima hari.
Sementara upaya membangun dan memperbaiki infrastruktur maupun suprastruktur pelabuhan juga terus digenjot. Tak tanggung-tanggung, guna mewujudkan target menjadi perusahaan pelabuhan kelas dunia, Pelindo II berani menganggarkan dana tak kurang dari Rp25 triliun selama lima tahun ke depan atau rata-rata Rp5 triliun per tahun. Dana tersebut, antara lain, digunakan untuk penambahan armada kapal, pengadaan alat bongkar muat di seluruh cabang pelabuhan Pelindo II, perluasan lahan pelabuhan, hingga pembangunan pelabuhan.
Adapun untuk menyederhanakan prosedur dilakukan Pelindo II dengan mengaplikasikan Information Communication Technology (ICT) berbasis web secara online di seluruh cabangnya. Lewat ICT ini, Pelindo II mengklaim seluruh tahapan pelayanan, mulai dari permintaan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga sistem pembayaran dapat direncanakan dan dikontrol melalui suatu sistem yang terintegrasi.
Satu hal lagi yang tak boleh dilupakan adalah program penguatan SDM. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk mengirim karyawan mengikuti training atau sekolah ke berbagai tempat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak dinakhodai Lino, tak kurang dari 50 pegawai Pelindo II telah diberi beasiswa master di luar negeri dengan total biaya Rp1 miliar per orang.
Di samping itu, Pelindo II mengubah sistem promosi karyawan dari berdasarkan senioritas menjadi berpedoman pada prestasi. Hasilnya, sudah ratusan pegawai yang dipromosikan karena kinerja dan bukan karena ‘urut kacang’. Tak heran, cerita Lino, ada karyawan yang dinaikan pangkatnya lima level hanya dalam tempo satu tahun. “Saya hanya ingin tunjukkan bahwa cuma karyawan terbaik saja yang bisa naik dan tak ada lagi istilah ‘urut kacang’ dan senioritas,” tegas Lino.
Performa Mengkilap
Kesungguhan, komitmen, dan konsitensi Pelindo II menerapkan mantra ‘productivity for everyone’ nampaknya mulai berbuah manis. Terbukti dari kapasitas bongkar muat di wilayah kerja Pelindo II yang melonjak sampai tiga kali lipat. Ambil contoh kapasitas bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priok yang semula hanya 10 boks petikemas per jam mampu digenjot jadi 30 boks petikemas per jam. Alhasil, Pelindo II mampu mendongkrak arus petikemas menjadi 5,1 juta TUEs pada 2010 atau meningkat 19,7 persen dibanding 2009.
Tak hanya itu, Pelindo II mampu memangkas waktu tunggu kapal hingga 75 persen. Jika semula rata-rata waktu tunggu kapal 4 hari, kini jadi hanya 1 sampai 1,5 hari saja. Bahkan di sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Pontianak, Tanjung Priok, dan Palembang, rata-rata waiting time-nya masing-masing hanya 38 menit, 46 menit, dan 74 Menit.
Di pihak lain, peningkatan kualitas pelayanan tersebut ikut pula mengdongkrak kinerja keuangan perusahaan. Ini terlihat dari laba bersih perusahaan yang pada tahun 2010 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp300 miliar jadi Rp1,26 triliun atau melonjak 32,92 persen dibandingkan perolehan tahun sebelumnya.
Kinerja mengkilap Pelindo II kelihatannya bakal terus berlanjut pada tahun ini. Sebab, hingga semester pertama tahun ini, perseroan membukukan laba sebesar Rp970 miliar atau meningkat 136,57 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Singkat kata, program Pelindo II sukses memangkas high cost economy yang merupakan musuh utama kapal-kapal barang, sekaligus mendongkrak kinerja keuangannya. Namun, yang terpenting, program tersebut memberi pengaruh positif pada perekonomian nasional. Pasalnya, penghematan biaya operasional kapal tentu akan menstimulus harga berbagai barang kebutuhan jadi lebih rendah tatkala tiba di daerah tujuan.
Dan, kita pun bisa optimistis untuk tak lagi mendengar ratapan pilu masyarakat Papua tentang harga barang yang dua puluh kali lipat lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Semoga. SP
.jpg)
