BERITA TERKAIT
Bisa jadi salah pelaku industri asuransi sendiri sehingga di Indonesia penetrasi jasa keuangan tersebut masih minim. Hingga kini kebanyakan masyarakat tidak terlalu aware dengan produk asuransi sehingga tingkat penggunaan produk dan jasa proteksi masih rendah.
Hampir semua pelaku industri mengakui bahwa selama ini asuransi terlampau fokus melayani kebutuhan nasabah kelas menengah ke atas. Lihat saja produk-produknya yang masih dianggap mahal oleh sebagian besar konsumen. Belum lagi dengan mendominasinya produk unitlink –paduan proteksi dan investasi– yang kebanyakan diperuntukkan bagi kalangan kelas menengah.
Akan tetapi, semua pelaku tampaknya mulai bisa menyadari bahwa hal itu kemungkinan besar memang mengganjal penetrasi produk-produk asuransi di Indonesia. Dan bersamaan dengan kemunculan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan-perusahaan juga mulai gencar meluncurkan produk-produk asuransi yang lebih terjangkau.
Sejumlah perusahaan asuransi jiwa di Indonesia mulai melebarkan sayap dengan membidik kalangan masyarakat menengah ke bawah sebagai segmen baru pemasaran produk mereka dengan menawarkan produk asuransi mikro.
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Hendrisman Rahim, mengatakan perluasan segmen produk asuransi jiwa tersebut agar penetrasi asuransi lebih meluas lagi di samping tujuan utamanya untuk memberikan perlindungan kepada individu dan rumah tangga berpendapatan rendah. “Kami melihat masyarakat menengah ke bawah ini memang belum tersentuh. Makanya sekarang mulai banyak perusahaan asuransi yang menggarap segmen ini,” kata Hendrisman.
Selama ini asuransi kebanyakan hanya dinikmati masyarakat di kota-kota besar. Kenyataan inilah yang ingin diubah oleh otoritas sektor keuangan yang dua bulan lalu meluncurkan pedoman untuk mengembangkan asuransi berpremi murah agar terjangkau seluruh masyarakat terutama yang berpendapatan rendah. Premi asuransi mikro ditetapkan maksimal Rp50 ribu dengan target masyarkat bepenghasilan tidak lebih dari Rp2,5 juta per bulan. Dengan begitu diharapkan akan makin banyak masyarakat yang berasuransi.
Sejatinya beberapa perusahaan asuransi sudah memiliki produk murah namun kesulitan untuk mendistribusikannya kepada masyarakat miskin yang biasanya berada di pelosok-pelosok negeri. Nah, dalam guideline yang diluncurkan OJK, perusahaan dibolehkan untuk menggunakan teknologi ataupun menggandeng pihak ketiga demi menggencarkan penetrasi asuransi mikro
Dengan kalimat yang lebih terang, kini asuransi mikro bisa ditawarkan melalui telepon genggam atau perusahaan bisa menggandeng kantor pos yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam memasarkannya. Juga bisa dicantolkan pada program branchless banking yang kini memang sedang digalakkan otoritas perbankan.
Firdaus Djaelani, Anggota Dewan Komisioner OJK sepakat, pemasaran asuransi mikro perlu saluran distribusi yang massal. Salah satu perusahaan yang memenuhi kriteria menjadi agen pemasaran massal adalah PT Pos Indonesia.
Rating Asuransi
Selain menjembatani peningkatan penetrasi asuransi ke masyarakat berpenghasilan rendah, tahun ini otoritas juga berniat mengakhiri era premi murah di industri asuransi umum dengan mendirikan lembaga rating asuransi. Lembaga rating ini akan menentukan acuan premi asuransi, sehingga perang tarif murah tak terjadi lagi. Lembaga ini beranggotakan perwakilan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), OJK, pelaku asuransi, dan akademsi.
Sebagai permulaan, lembaga rating ini akan menyusun tarif premi kebakaran dan banjir. Acuan tarif premi kebakaran meluncur paling lambat tahun 2014. Sementara tarif acuan produk asuransi kendaraan bermotor sudah ada sejak tahun lalu, melalui Peraturan Ketua Bapepam-LK No. 4 tahun 2011.
Saat ini, OJK tengah mengumpulkan data asuransi umum. Dengan data tersebut, lembaga rating akan menyusun dan merekomendasikan ke OJK tarif premi yang layak dijual ke pasar. OJK nanti menetapkan batas atas dan batas bawah tarif. “Sekarang baru asuransi umum, tapi ke depan bisa juga untuk asuransi jiwa,” ujar Firdaus.
Pada prinsipnya, lembaga pemeringkat ini merupakan bagian perlindungan konsumen. Lewat lembaga ini OJK yakin, perang tarif premi segera berakhir dan sengketa konsumen dengan perusahaan asuransi akan berkurang. Pasalnya, perusahaan asuransi akan lebih relevan menentukan harga premi dan objek yang dapat dilindungi.
Dadang Sukresna, Direktur Teknik Asuransi Binagriya Upakara, mengatakan persaingan asuransi umum akan lebih sehat dengan tak lagi bersaing memberi premi murah. Hanya saja ia meminta, statistik yang disusun lembaga rating dipublikasikan ke pelaku asuransi umum. “Bisa bermanfaat untuk negosiasi dengan reasuransi terkait profil asuransi tersebut,” terang Dadang.
Perkuat Modal
Kendati demikian, industri asuransi secara umum harus tetap waspada, karena investasi sektor ini tidak bisa dilepaskan dari pasar modal dan pelemahan ekonomi. Tahun depan, gejolak yang masih mengancam pasar modal bisa membuat investasi industri asuransi anjlok, sehingga menggerus rasio kecukupan modal atau risk-based capital (RBC) asuransi. Sementara pelemahan ekonomi membuat pendapatan asuransi melorot, khususnya asuransi umum yang fokus binsinya di sektor riil.
Sebagai pemain yang langsung terkait dengan sektor riil, industri asuransi khususnya sektor asuransi kerugian dipastikan akan mengalami perlambatan pertumbuhan pendapatan premi. Ini akibat menurunnya laju pertumbuhan penanaman modal baru dan kemungkinan kebangkrutan banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.
Tahun ini saja, dengan estimasi pertumbuhan ekonomi 2013 di kisaran sekitar 5,8 persen, maka diperkirakan laju pertumbuhan premi bruto industri asuransi umum sulit melampaui 10 persen di akhir 2013. Angka estimasi ini sepintas lalu tampak terkonfirmasi karena pada semester pertama lalu, laju pertumbuhan pendapatan premi asuransi umum sudah mengalami perlambatan, yakni Rp20,8 triliun, hanya tumbuh 10,2 persen posisi yang sama 2012. Padahal pada periode sebelumnya pendapatan premi tumbuh 12,2 persen.
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Julian Noor mengatakan pertumbuhan asuransi umum berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika perekonomian mengalami gangguan, maka otomatis industri asuransi pun mengalami gangguan.
Dia menjelaskan, ketika pertumbuhan ekonomi dipangkas lebih rendah, perbankan akan menyesuaikan dengan memangkas target kredit mereka. Jika kredit yang dikucurkan bank menurun, maka akan berdampak langsung ke premi asuransi umum. “Karena semua pembiayaan atau kredit yang disalurkan pasti diasuransikan,” jelas Julian.
Sektor asuransi kerugian memang merasakan dampak langsung dari terhentinya proyek-proyek pembangunan, dan melemahnya proses produksi dan distribusi. Tertanggung lebih memilih menunda atau bahkan menghentikan proyek-proyek yang sedang berjalan yang berarti meminta agar pertanggungan dihentikan sementara. Di sisi lain dengan terganggunya proses produksi dan distribusi, maka permintaan akan penutupan atas properti dan pengangkutan merosot. Singkatnya pendapatan premi menurun untuk setiap kelas bisnis.
Maka dari itu, hingga akhir tahun ini, OJK mewajibkan semua perusahaan asuransi memiliki RBC sebesar 120 persen. Jika RBC di bawah 120 persen, OJK akan mengategorikan sebagai perusahaan asuransi bermasalah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, mengatakan pihaknya perlu memastikan kondisi keuangan internal asuransi aman. Saat ini OJK menemukan ada beberapa asuransi yang mengalami penurunan RBC. “Kami ingin pelaku asuransi memastikan liabilitas mereka terjaga,” ujar dia.
Data OJK menyebutkan, hingga pertengahan tahun ini ada sekitar 10 asuransi umum dan asuransi jiwa yang belum memenuhi ketentuan modal Rp70 miliar.
Pengetatan modal tahun ini juga disebabkan oleh diterapkannya aturan yang dikenal dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Pedoman akuntansi yang berlaku internasional tersebut dikeluarkan oleh Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB).
Hasil adopsi itu tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang baru dan diberlakukan sejak 1 Januari 2012. Mau tidak mau, industri asuransi nasional harus beradaptasi dengan sistem pencatatan yang akan mengubah laporan keuangan baru tersebut.
Salah satunya seperti yang terdapat PSAK 62 tentang Kontrak Asuransi, yang mana pada pencatatannya asuransi harus membedakan antara transaksi premi murni (proteksi) dengan premi investasi. Aturan itu juga memisahkan kewajiban pencadangan premi ke dalam dua jenis, yakni untuk premi janka pendek dan premi jangka panjang.
Dua kewajiban terkait premi tersebut adalah sebagian dari sejumlah aturan pelaporan keuangan yang harus dipatuhi oleh emua pelaku industri. Karena selain PSAK 62, asuransi juga harus menyesuaikan diri dengan PSAK 50 Revisi 2010, PSAK 55 Revisi 2011, PSAK 60, dan PSAK 28 revisi 2011.
Aturan-aturan baru tersebut tak pelak akan membuat permodalan asuransi tergerus. Pasalnya dana-dana yang tadinya biasa di tempatkan dalam pos yang bisa memperkuat modal, dengan adanya aturan baru tersebut tidak bisa lagi.
Memang, kondisi persoalan modal saat ini sudah lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Regulator mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal sebesar Rp75 miliar di 2012. Dan kini asuransi tengah sibuk untuk mencapai ketentuan modal tahap berkutnya yaitu sebesar Rp 100 miliar di
2014.
Hal itulah yang menjadi kekhawatiran pelaku industri. Di saat konsentrasinya tertuju pada pencapaian modal di 2014, kini mereka dihadapkan pada kewajiban menerapkan IFRS. Bagaimana tidak mengkhawatirkan, aturan itu dipercaya akan membawa konsekuensi penurunan RBC.
Saat ini, sebagian besar asuransi memang telah memiliki RBC yang jauh lebih tinggi dari batas aturan minimum sebesar 120 persen. Namun demikian
dengan penerapan aturan PSAK itu hampir dipastikan lebih dari separo asuransi akan mengalami penurunan RBC tahun depan, sebagai akibat pencadangan premi bruto, setelah sebelumnya menggunakan premi netto.

















