Melemahnya perekonomian global dan domestik dalam dua tahun terakhir telah mendera sektor keuangan. Tahun ini kondisi itu tampaknya tidak akan membaik secara signifkan. Dan industri perbankan harus bersiap kena getahnya.
Ekonomi yang bergerak melamban tidak hanya berarti penyaluran kredit yang juga menurun tetapi juga ancaman kredit busuk yang meningkat. Pengalaman tahun 2016 sudah bisa jadi pelajaran bagi perbankan.
Pada semester pertama 2016, misalnya, rendahnya realisasi penyaluran kredit dan melemahnya beberapa sektor usaha terbukti mendongkrak posisi non performing loans (NPL) gross bank-bank umum menjadi 3,18 persen. Namun di akhir Desember 2016, NPL perbankan telah membaik menjadi 2,93 persen.
Mengacu pada laporan keuangan yang dirilis pada semester awal tahun 2016, dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia, enam bank di antaranya mengalami kenaikan NPL. Tak hanya melonjak, posisi kredit macet keenam bank tersebut juga tercatat lebih tinggi dibanding rata-rata industri.
Keenam bank tersebut meliputi PT Bank Permata Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk dan PT Bank Danamon Tbk. Tak hanya bank-bank besar, beberapa bank beraset menengah dan kecil juga tercatat memiliki NPL yang sangat tinggi. Sebut saja Bank Pundi Indonesia yang NPL-nya telah menembus angka 5,04 persen dan juga Bank of India Indonesia yang bahkan mencapai angka 6,24 persen.
Tingginya posisi NPL di awal tahun disebut bukan lantaran membengkaknya jumlah kredit bermasalah, melainkan lebih karena kinerja penyaluran kredit yang melemah terimbas oleh kondisi perekonomian yang belum stabil. Karena itu, kondisi tingginya NPL yang trejadi dinilai belum merupakan satu hal yang mengkhawatirkan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nelson tampubolon.“Ini gejala yang wajar terjadi di awal tahun. Kredit sedikit menurun. Karena faktor pembaginya lebih kecil, maka hasilnya (NPL) jadi terkesan naik,” ujar Nelson.
Menurut Nelson, melemahnya realisasi kredit saat ini merupakan gabungan imbas dari perlembatan ekonomi global, belum stabilnya perekonomian domestik serta masih rendahnya harga komoditas. Kondisi seperti itu, akan tetapi, tetap harus menjadi perhatian otoritas. Angka rasio kredit macet yang tinggi dan juga pertumbuhan laba yang menurun bahkan cenderung merugi bisa membahayakan industri. “Bank yang menyimpan NPL terlalu tinggi dan merugi, mereka harus menambah modal agar bisa bertahan. Saya pikir ini yang perlu menjadi concern OJK dan LPS saat ini,” ujar Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual.
Sementara itu, berdasarkan survei dari konsultan keuangan global, Price Waterhouse Cooper, sebagian besar bankir menganggap risiko ekonomi makro dan risiko kredit sebagai risiko teratas bagi industri dan dinilai sebagai risiko nomor satu masing-masing oleh 41 persen dan 24 persen responden. Tidak ada risiko lain yang dipilih sebagai risiko nomor satu oleh lebih dari 7 persen responden.
Preventif
Guna melawan tren meningkatnya kredit macet, sebagian pengelola perbankan pun mengambil langkah preventif dengan menambah nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) guna meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Bank menyisihkan dana dalam sebuah cadangan setelah ada penilaian bahwa kredit nasabah mengalami penurunan nilai. Salah satu yang meningkatkan cadangan adalah PT Bank Mandiri Tbk.
Di sepanjang tahun 2016, NPL Bank Mandiri melejit hingga menembus angka empat persen. Padahal pada tahun sebelumnya, posisi NPL bank tersebut tercatat masih 2,5 persen. Guna mengimbangi hal tersebut, Bank Mandiri terpaksa menyisihkan pencadangan sampai Rp24,6 triliun atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding CKPN pada tahun 2015 yang masih sebatas Rp12,04 triliun.
Alhasil, laba bersih pun harus direlakan untuk tergerus dari semula Rp20,3 triliun pada tahun 2015 menjadi hanya Rp13,8 triliun pada tahun 2016 lalu. Padahal laba Bank Mandiri sebenarnya tumbuh dari semula Rp38 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp43,25 triliun pada tahun 2016. “Perlambatan ekonomi di tahun 2013 membuat adanya penurunan (ekonomi) di tahun 2014. Lalu harga komoditas di tahun itu juga jatuh, sehingga kemampuan nasabah dalam membayar kredit jadi melemah,” ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Kartika Wirjoatmodjo.
Bank lain yang juga mendongkrak CKPN-nya adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Bahkan, bank pemerintah yang sangat fokus menggarap segmen mikro tersebut telah memastikan bahwa strategi memperbesar provisi bakal terus diterapkan pada tahun 2017 ini. Strategi itu dipilih guna mengantisipasi risiko kredit yang berpotensi melemahkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Di sepanjang tahun 2016, BRI berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp25,8 triliun, atau meningkat tipis dibanding capaian laba bersih pada tahun 2015. “Salah satu faktor pendorong sehingga kinerja kami tetap positif meski hanya tumbuh single digit adalah strategi kami yang menaikkan provisi (CKPN) guna mengantisipasi NPL,” ujar Wakil Direktur Utama BRI, Sunarso.
Pada tahun 2016 lalu, catatan CKPN BRI mencapai rasio 170,34 persen. Porsi tersebut meningkat dibanding posisi CKPN pada tahun 2015 yang masih sebesar 151,15 persen. Langkah mendongkrak CKPN penting dilakukan agar perusahaan masih bisa meraup laba namun tetap dengan mempertahankan prinsip kehati-hatian (prudentiality). Sunarso mencontohkan, pada tahun 2017 ini pihaknya telah memasang target pertumbuhan kredit sebesar 12 persen hingga 14 persen. Di lain pihak, laba bersih diharapkan masih mampu tumbuh positif, meski mungkin hanya akan berada di kisaran tiga sampai lima persen. “Target tersebut akan bisa kami raih dengan pola pengelolaan bisnis yang baik.Prinsip kehati-hatian juga masih perlu diperhatikan. Sehingga menambah CKPN masih akan kami lakukan untuk mengantisipasi risiko (kredit),” tutur Sunarso.
Tak hanya bank konvensional, sebagian bank syariah juga merasakan kondisi yang sama. Di tengah kinclongnya kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), performa BJBR Syariah malah merosot lantaran tertekan oleh CKPN. Jika pada tahun 2015 lalu BJBR Syariah masih mampu membukukan keuntungan sebesar Rp7,279 miliar, pada tahun 2016 ini BJBR Syariah terpaksa harus merugi sebesar Rp414,714 miliar.
Buruknya catatan kinerja BJBR Syariah lantaran harus menanggung CKPN yang membuat biaya operasional (operating expense) melejit hingga 375,4 persen dari semula Rp458,184 miliar menjadi Rp2,178 triliun untuk perbandingan periode yang sama. Meski harus ‘babak belur’ terimbas oleh tebalnya CKPN, pihak BJBR selaku induk usaha menyatakan masih belum akan menyuntikkan modal tambahan untuk BJBR Syariah.
“Kan kerugiannya kami dapat dari tingginya CKPN.Jadi nggak masalah. Catatan CKPN tahun lalu kan akan balik lagi di tahun ini. Kalau sudah balik, ya tidak perlu lagi suntikan modal dari induk. Lagipula kecukupan modal BJBR Syariah masih baik kok, sekitar 18 persen,” ujar Direktur Utama BJBR, Ihmad Irfan.
Bahkan, dengan pola pemikiran tersebut, Irfan pun meyakini bahwa BJBR Syariah pada tahun ini bakal kembali mampu menyumbang keuntungan kepada induk usaha. Dengan tingginya posisi CKPN yang disisihkan pada tahun lalu, maka performa BJBR Syariah di tahun 2017 diprediksi bakal semakin mambaik.
Hal itu masih akan ditambah dengan proses restrukturisasi pembiayaan bermasalahnya yang sudah mulai berhasil. “Dengan asumsi ini (bahwa kinerja BJBR pada tahun 2017 akan membaik), maka akan banyak opsi untuk mengembangkan BJBR Syariah.Termasuk juga opsi menggandeng investor strategis. Semuanya memungkinkan bila kinerjanya sudah membaik,” papar Irfan.
Secara keseluruhan di sepanjang tahun lalu, OJK sendiri mencatat jumlah dana yang dicadangkan oleh perbankan nasional sebagai CKPN mencapai Rp110 triliun. Dana sebesar itu untuk mengimbangi cataatn NPL nasional yang pada tahun 2016 mencapai 2,9 persen, atau meningkat sebesar 44 basis points (bps) dari tahun sebelumnya. Dengan posisi CKPN sebesar itu, OJK pun memperkirakan nilai CKPN pada tahun 2017 akan mengalami tren penurunan seiring dengan proyeksi NPL yang lebih baik.
“Dengan semakin kondusifnya perekonomian dan NPL yang semakin ter-managed dengan baik, ini akan membuat biaya pencadangan bank relatif turun. Dari situ dapat diharapkan posisi laba akan terdorong naik,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad.
