JAKARTA, Stabilitas.id – Pada Jumat (11/3/22) telah dilakukan penandatangan komitmen untuk melaksanakan Key Performance Indikator (KPI) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 oleh Dirut PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan Dirut PT Sarana Multigriya Financial (SMF).
Menteri Keuangan yang menyaksikan pendatanganan menyampaikan, “Jadi PMN ini di seremonikan sebetulnya merupakan sebagai anouncment kepublik bahwa BUMN tersebut mendapatkan uang negara untuk mencapai berbagai target-target kinerja sesuai dengan sumber dana yang dicairkan. Tentu dalam hal ini ada indikator-indikator apa yang disebut output, outcame yang jelas dan juga sasaran-sasaran yang benar-benar dirasakan dan bisa dilihat manfaatnya oleh seluruh stakeholder”.
Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan dukungan kepada beberapa BUMN dan Lembaga berupa PMN yang bersumber dari APBN. Tentunya PMN yang berasal dari pajak, PNBP, dan pembiayaan tersebut harus dikelola berdasarkan good governance dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
BERITA TERKAIT
“Tentu ini menunjukan komitmen untuk kami (Kementerian Keuangan) bersama Kementerian BUMN sebagai ultimate share holder dan guna untuk bisa terus mengawal dan meiptakan akuntabilitas yang baik dari dana yang digunakan kepada BUMN dalam bentuk ekuitas. Pemerintah tentu dalam hal ini menggunakan instrument APBN dari berbagai jalur untuk mencapai target-target pembangunan nasional”, lanjut Menteri Keuangan.
Selain itu, PMN juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan bisnis BUMN yang bersangkutan, medukung program pemulihan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan.
Pemerintah meyakini bahwa tujuan pemberian PMN dapat tercapai jika pengelolaan PMN dilaksanakan secara penuh tanggung jawab, akuntabel, dan transparan oleh BUMN/ Lembaga penerima.
Alokasi PMN pada APBN 2021 merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dengan fokus pada program pembangunan infrastruktur dan penyediaan perumahan.***





.jpg)










