JAKARTA, Stabilitas.id – Diperlukan investasi di sektor pembangunan untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Makmur, adil, dan bermartabat yang tidak boleh ditunda.
Langkah tersebut salah satunya diwujudkan dengan pembangunan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) kampus kedua pada tahap 1 dan 2 melalui instrumen pembiayaan APBN menggunakan surat berharga syariah negara (SBSN).
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya di acara ‘Ground Breaking Ceremony The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase 2’, pada Minggu (22/1/23).
BERITA TERKAIT
“Namanya Syariah tapi tetap hutang, artinya kita bayar kembali dan itu tidak apa-apa, tetap menggunakan syariah, Instrumennya di desain sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetap hati-hati secara keuangan dan secara keislaman, dikelola dengan baik, dibayar kembali dengan baik,” ungkap Sri Mulyani.
Menkeu menyebutkan, pembangunan terhadap beberapa universitas islam negeri lainnya di indonesia yang dibangun dari berbagai sumber pembiayaan alternatif yang diataranya berasal dari Saudi Fund for Development (SFD) dan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp7,3 trilun.
Meskipun begitu, biaya pembangunan terbesar adalah APBN, melalui proyek Surat Berharga Syariah Negara atau Project Based Sukuk (PBS) hingga Rp9,6 triliun yang digunakan untuk membangun berbagai perguruan tinggi Islam Negeri di Indonesia dari tahun 205 hingga 2023 yang berjumlah 199 proyek.
“Kami di Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara akan terus melakukan tugas kita menjaga keuangan negara menjadi instrumen yang bisa diandalkan untuk pembangunan,” jelas Menkeu.
Menkeu berharap agar fasilitas yang dibangun menggunakan dana APBN, bisa menjadi universitas kelas dunia dan yang terbaik di dunia.
“Jadi jangan hanya berpikir kelas lokal atau kelas nasional, ambisinya adalah menjadi kelas dunia. dan saya haqqul yakin itu bisa dilaksanakan oleh civitas akademika nya,” tutup Menkeu.***

















