JAKARTA, Stabilitas.id — Pemerintah telah mengalokasikan APBN sebesar Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun untuk mengantisipasi dampak kesehatan dan sosial pandemi Covid-19. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan penambahan anggaran itu untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan bagi pelaku UMKM dan korporasi.
“Dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah totalnya Rp744,75 triliun. Bapak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan ada kenaikan Rp55,21 triliun atau tambahan yaitu untuk sektor kesehatannya Rp214,95 triliun, perlindungan sosial Rp187,84 triliun, program-program prioritas sebesar Rp117,74 triliun, insentif usaha berjumlah Rp62,83 triliun, serta dukungan UMKM dan korporasi berjumlah rp161,20 triliun,” paparnya dalam program Sapa Pagi Indonesia Kompas TV: Penyaluran Bansos di Tengah Pandemi Covid-19, yang berlangsung virtual dari Jakarta.
Agar penambahan anggaran itu menjadi efiesien dan tepat sasaran, Menkominfo mengatakan, Pemerintah tengah mencari jalan keluarnya agar bantuan secara cepat bisa disalurkan.
“Nah, masalahnya sekarang bagaimana ini secara cepat disalurkan kepada masyarakat. Ini tentu tidak sederhana, tetapi Ibu Menteri Sosial, Kabulog dan Pemerintah Daerah saat ini belajar dari semua hambatannya untuk mencari jalan keluar,” ungkapnya.
Menteri Johnny menuturkan, hingga saat ini realisasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), telah dialokasikan sebanyak Rp28,31 triliun dan sampai 9 Juli yang lalu tercatat baru bisa direalisasikan Rp15,8 triliun atau 55,8%.
Untuk penrima bantuan Kartu Sembako ditargetkan dapat diterima oleh 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau sekitar 75 juta rakyat.
“Itu alokasinya Rp42,37 triliun dan baru bisa didistribusikan 24 triliun atau 59,8% dari total anggaran,” tutur Menkominfo.
Lebih lanjut, Menkominfo menyebutkan bantuan sosial tunai (BST) diperuntukkan bagi 10 juta KPM atau sekitar 40 juta rakyat.
“Dialokasikan Rp17,46 triliun dan sejauh ini baru bisa dicairkan Rp12,31 triliun atau 68,1%,” ujarnya.
Sedangkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) desa, ditujukan untuk 8 juta keluarga penerima manfaat atau setara dengan 32 juta rakyat. “Itu alokasinya Rp28,8 triliun, baru bisa didistribusikan sebesar Rp5,6 triliun atau 19,4%,” jelasnya.
Mengenai permasalahan pendistribusian, Menteri Johnny mengaskan Pemerintah berkomitmen untuk mengatasinya dan telah melakukan sejumlah koordinasi di tingkat pusat maupun daerah
“Masalah-masalah di distribusinya begitu serius, walaupun sudah koordinasi. Karenanya, koordinasi dan kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu sudah berulang-ulang kali dirapatkan untuk diperbaiki, juga melibatkan TNI dan Polri,” tegasnya.
Bahkan, Presiden Joko Widodo juga telah menginstruksikan untuk menangani sisi yang satu dari kesehatan dan di sisi lainnya berfokus pada distribusi bantuan sosial atau perlindungan sosial dengan cepat.
“Termasuk di saat-saat kritis sekarang ini ketika PPKM level 1, 2, 3, 4, di mana akselerasinya harus dilakukan. Masalah-masalah hambatan prosedural, hambatan administrasi, itu kita sekarang butuh kecepatan sehingga pelibatan polisi, kejaksaan, BPKP dilibatkan di dalamnya agar bisa ini dilakukan dengan cepat. Ini betul-betul masalah lapangan, masalah teknis. Dari sisi kebijakannya sudah luar biasa, keberpihakan pada perlindungan sosial dan pemulihan kesehatan,” ungkapnya.
Tak hanya itu saja, Pemerintah Daerah juga didorong untuk segera menyerap dan melakukan distribusinya langsung kepada rakyat.
“Di samping melakukan program-program 3M dan 3T, sekaligus juga untuk membantu mendistribusikan secara cepat kepada masyarakat,” tandas Menteri Johnny.
.jpg)
