Bigger is better. Ungkapan ini mungkin sangat pas untuk menggambarkan lompatan perkembangan ekonomi di lingkungan Muhammadiyah. Para pengurus, pengelola, dan pengusaha di lingkungan Muhammadiyah ada yang mengharapkan organisasi ini bisa mendirikan semacam Muhammadiyah Incorporated (MI) atau sederhananya induk dari Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM). Ide yang dilontarkan dalam Muktamar ke-47 ini diharapkan akan semakin membesarkan BUMM, sehingga semakin baik karena manfaatnya bisa dinikmati oleh semakin luas jamaah.
Ide dasar yang menjadi titik tolak perlunya membentuk MI adalah perlunya holding usaha yang mensinergikan semua kegiatan amal usaha dari pusat hingga daerah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi baik internal maupun eksternal Muhammadiyah bisa semakin tertata dan berdaya saing.
Namun demikian, muncul pertanyaan esensial: apakah bentuk holding ini lebih menguntungkan dikembangkan Muhammadiyah atau adakah alternatif lain yang lebih mendesak?
BERITA TERKAIT
Kenapa Holding?
Salah satu yang seringkali dijadikan pijakan adalah untuk memfasilitasi berkembang pesatnya BUMM. Gambaran riilnya, seperti yang pernah disampaikan Prof Bambang Soedibyo, Pimpinan teras Muhammadiyah, organisasi ini memiliki lebih dari 5.000 sekolah, 170 perguruan tinggi, lebih dari 600 rumah sakit. Dari lembaga pendidikan dan kesehatan saja (organisasi ini kurang lebih memiliki 11 ribu unit usaha), cash flow-nya mencapai Rp15 triliunan, tentu saja, asetnya bisa berlipat-lipat.
Tidak berlebihan untuk menyebut ini salah satu bentuk kegiatan ekonomi berjamaah terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Karena itu, setiap upaya untuk membesarkan usaha, akan berkonsekuensi pada manfaat yang makin besar yang dinikmati jamaah.
Dalam perspektif ekonomi, ekspansi usaha akan menghantarkan kepada keuntungan ekonomi (economies of scale). Keuntungan yang diperoleh karena ukuran, out put dan skala operasi yang makin besar yang biasanya akan diikuti dengan biaya per unit yang menurun. Meskipun pengelolaan BUMM tidak bisa dikatakan murni 100 persen untuk bisnis (karena selalu ada unsur sosial), namun pilihan untuk membuat MI atau Holding, diyakini memiliki banyak keuntungan.
Menurut Patrick A. Gaughan dalam buku Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings (2015), perusahaan-perusahaan cenderung membentuk holding company ketimbang merger atau akuisisi. Mereka bisa mendapatkan biaya yang lebih murah. Misalnya, perusahaan tidak perlu mengakuisisi (100 persen) perusahaan lain, cukup memegang saham mayoritas, sehingga kepentingan perusahaan bisa dikendalikan. Lebih lanjut, holding company tidak memerlukan persetujuan (approval not required) ketika mengambil kebijakan-kebijakan penting terkait perusahaan di bawah kelolanya, sehingga memungkinkan usaha bisa dikelola dengan lebih cepat dan efisien.
Revolusi Keuangan
Hemat penulis, meskipun menjanjikan keuntungan, namun holding ini tidak akan memberikan manfaat penuh bila secara internal tidak memiliki koneksi keuangan yang saling menguntungkan. Apa yang sudah dirintis Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dengan mencetuskan penggunaan e-money (uang elektronik) dalam hal ini, semestinya dimatangkan dulu hingga benar-benar bisa dirasakan penggunaannya oleh warga Muhammadiyah. Program yang dijalankan bersama PT Peruri Digital Security, akan memunculkan awal revolusi keuangan internal: semakin menguatkan peredaran uang dari, untuk, dan oleh jamiah Muhammadiyah. Dengan kata lain, ini akan mempercepat kematangan dan kemandirian unit-unit usaha Muhammadiyah.
E-money yang sekarang diprogramkan itu, boleh dibilang sudah merupakan lompatan kemajuan dibanding ormas lainnya. Namun, agaknya ini mulai tertinggal oleh penggunaan bitcoin yang saat ini lagi ngetren. Tidak ada salahnya kalau Majelis Ekonomi berkonsolidasi untuk melihat perkembangan baru ini. Memang mungkin ada persoalan seputar tidak adanya jaminan dari Pemerintah. Belum lagi persoalan fikih terkait penggunaan bitcoin. Namun, pernahkah mereka menyadari bitcoin akan mengubah lanskap penghematan yang sangat massif?
Contoh sederhana, saat ini Muhammadiyah bekerjasama dengan enam bank. Maka, paling tidak organisasi memiliki akun di enam bank tersebut. Kalau antar sesama BUMM melakukan transfer uang, misalnya, opsinya dengan kliring antar ATM atau RTGS. Perkiraan biaya masing-masing sekitar Rp 5.000 dan Rp 17.500. Bandingkan bila misalnya menggunakan bitcoin yang pertransaksinya sekitar 0,001MBTc atau tidak sampai tiga ribu perak jika nilai bitcoinnya Rp2,9 juta (Iqbal, 2015). Belum lagi, transfer konvensional ada limit dan pembatasan jumlah. Sementara bitcoin tidak. Bayangkan kalau dalam sehari dari 11 ribu unit usaha (pendidikan, rumah sakit, sosial) Muhammadiyah melakukan, katakanlah 2.500 transaksi RTGS, maka dalam sehari harus dikeluarkan biaya Rp 43,75 juta. Bandingkan dengan bitcoin yang biayanya hanya Rp7,25 juta.
Kalau dalam setahun ada 300 hari efektif kerja, berarti penghematan yang dilakukan bisa mencapai Rp10,95 miliar. Jadi, dalam setahun, penghematan ini bisa dialokasikan untuk sekian rumah yatim, sekian sekolah dasar. Sungguh sebuah revolusi keuangan! Menjadikan bisnis lebih besar (dengan holding) tidak selalu penting. Tapi membuat BUMM lebih cepat dan gesit, jelas lebih penting. Betullah ungkapan It is not the big that eat the small. It is the fast that eat the slow.
















