Salah satu kewajiban pemerintah menghadapi situasi kritis adalah menenangkan masyarakat agar situasi tidak bertambah buruk. Namun demikian jika itu dilakukan dengan memberikan optimisme semu maka lambat laun situasi malah akan bertambah buruk.
Pengalaman sepanjang tahun ini mungkin bisa menjelaskan hal itu. Pada awal tahun, Presiden Joko Widodo di sebuah kesempatan meminta agar penyusunan asumsi untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2015 dibuat serealistis mungkin. Akan tetapi, penetapan asumsi-asumsi dan target-target makroekonomi yang disusun pemerintah tampaknya tidak menggambarkan keinginan Presiden.
Pada Februari, disepakati beberapa asumsi dasar ekonomi makro dalam APBNP 2015 di mana pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan 5,7 persen, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada kisaran Rp 12.500, dan indikator lainnya.
BERITA TERKAIT
Dalam perjalannya, dua indikator utama tersebut berkali-kali diubah. Saat menyampaikan Rancangan APBN 2016 ke DPR akhir Mei lalu, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2015 menjadi 5,4 persen. Awal Juli lalu, angkanya kembali diturunkan menjadi 5,2 persen.
Sejatinya, banyak yang menilai, angka pertumbuhan di atas 5 persen sangatlah berat untuk dicapai ketika pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua hanya sebesar 4,67 persen, bahkan angkanya lebih rendah daripada kuartal sebelumnya sebesar 4,71 persen. Malahan banyak lembaga keuangan baik dalam negeri maupun Internasional yang memprediksi pertumbuhan hanya berada di bawah level 5 persen tahun ini.
Beberapa negara mitra dagang Indonesia mengalami stagnasi dan penurunan pertumbuhan yang sama. Amerika Serikat, misalnya, ekonominya merosot pada triwulan kedua dari 2,9 persen ke 2,3 persen. Lalu China mandek di angka 7 persen dan Singapura melemah dari 2,1 persen ke 1,7 persen.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 4,7 persen dari sebelumnya sebesar 5,2 persen. Bank Dunia menilai hal itu dikarenakan dukungan dari sektor fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih rendah. Dua pos fiskal yang paling disorot menyebabkan perlambatan ekonomi adalah penerimaan negara yang masih minim dan rendahnya realisasi belanja negara.
Meski demikian, pemerintah tetap bersikukuh pertumbuhan masih bisa di atas 5 persen, dengan berpedoman pada harapan adanya ekspansi ekonomi besar-besaran pada semester kedua. “Perkiraan kami di 2015 (pertumbuhan ekonomi) berkisar 5 persen hingga 5,2 persen. Lebih di batas tengah,” kata Bambang awal Agustus lalu.
Diingatkan Mitra Kerja
Sejatinya, mitra kerja pemerintah sudah berulang kali mengingatkan agar target tidak terlampau optimistis mengingat kondisi ekstenal tidak bisa ditebak saat ini. Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo kerap mengingatkan, mengulangi pernyataan Presiden awal tahun, agar asumsi makro dibuat serealistis mungkin.
Peringatan paling jelas ketika Agus Martowardojo bersikap kritis dalam pembahasan asumsi dalam RAPBN-P 2015 pada rapat kerja Komisi XI DPR awal tahun ini. Di tengah kengototan pemerintah menahan asumsi kurs Rp12.200 per dolar AS dan pertumbuhan 5,8 persen, Agus mengatakan bahwa tantangan ekonomi ke depan sepanjang tahun ini akan berat dan seharusnya asumsi makro anggaran bisa menjadi referensi yang bia diandalkan dunia usaha.
Hanya saja, sikap Agus saat mengkritik asumsi-asumsi makro pemerintahan baru yang tampak terlalu bersemangat, terdengar terlalu sopan, hingga malah terasa sedikit inferior. “(Kurs rupiah) Rp12.200 itu baik, tapi mempertimbangkan kondisi ekonomi dunia yang cukup rentan, range Rp12.200-Rp12.800 yang kami (BI) sampaikan,” kata Agus waktu itu.
Demikian juga ketika Agus mematahkan kengototan pemerintah yang menargetkan pertumbuhan 5,8 persen, batas paling tinggi dari kisaran proyeksi BI kala itu, 5,4-5,8 persen. “Mohon kita pertimbangkan perkembangan ekonomi dunia yang turun dan melemahnya harga komoditas,” ujar mantan Menteri Keuangan ini.
Landasan masukan yang dilontarkan bank sentral sesungguhnya sudah merupakan informasi umum, terutama adalah rencana penaikan suku bunga Federal Reserve dan perbaikan ekonomi AS, perlambatan ekonomi China dan kian terkoreksinya harga komoditas. Karena berbagai faktor itu pula, hampir seluruh lembaga keuangan internasional mengoreksi kembali proyeksi pertumbuhan globalnya. Bagi Indonesia, menurut Agus, kombinasi dari semua faktor itu adalah kabar buruk untuk rupiah dan pertumbuhan ekonomi. “Dunia tengah menghadapi twin shock,” kata Agus.
Memang pada akhirnya pemerintah mengubah pendiriaannya. Biar begitu situasi tampaknya sudah sedemikian berat hingga revisi asumsi itu sepertinya tidak mampu lagi menyerap perkembangan ekonomi yang ada.
Yang terakhir, pemerintah menetapkan pada Juli bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkisar 5-5,2 persen saja. Angka yang hampir senada dengan prediksi bank sentral. Bulan lalu BI menetapkan bahwa pertumbuhan tahun ini akan berkisar di angka 4,7 persen dan 5,1 persen. “Dengan usaha yang ekstra ekonomi dapat tumbuh maksimal 5,1 persen. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik pada Q3 dan Q4. Ini dari pertumbuhan semester 1, akan didukung akselerasi belanja pemerintah,” kata Agus.
Sampai Agustus, belanja pemerintah pusat sudah diklaim sudah terealisasi 50 persen, namun belanja modal masih terpuruk di bawah 30 persen. Kini, untuk menunjukkan upaya ekstra, pemerintah menggelorakan kembali sektor infrastruktur dengan memutus penghambatnya: perizinan. Presiden Jokowi saat groundbreaking pembangunan PLTU Batang Jawa Tengah mengatakan banyak proyek-proyek infrastruktur berskala besar di Indonesia terhambat karena masalah birokrasi perizinan dan lahan. “Nanti jangan ada lagi proyek-proyek nggak jalan karena izin, karena lahan. Saya bilang nggak,” kata Jokowi.
Di Bawah 5 Persen
Di tengah realisasi pertumbuhan ekonomi yang masih tertatih-tatih, target 5 persen masih dirasa terlalu optimistis oleh sebagian lembaga ekonomi. Salah satunya adalah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang menilai bahwa pertumbuhan tahun ini maksimal berada di angka 4,9 persen. Sementara untuk pertumbuhan tahun depan yang dipatok pemerintah di level 5,5 persen juga dinilai terlalu tinggi.
Ahmad Heri, pengamat ekonomi Indef menilai pertumbuhan ekonomi pada 2016 hanya akan berkisar di 5,2 persen. Terlebih, jika melihat pada tahun ini, di mana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,9 persen. “Saya rasa belum sampai ke angka itu (5,5 persen), dan tak akan jauh dari kisaran 5,2 sampai 5,3, itu terlalu optimis, pemerintah seolah belum bisa membaca keadaan ekonomi global,” kata Heri.
Dalam asumsi dasar Makro RAPBN 2016 selain menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, pemerintah juga memperkirakan inflasi 4,7 persen. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp 13.400 dan Surat perbendaharaan negara 5,5 persen. Asumsi harga minyak, tetap di 60 dolar per barel, lifting minyak mentah 830 ribu barel per hari dan lifting gas 1.155 ribu barel/hari.
Dari asumsi makro tersebut di RAPBN 2016 pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1,848,1 triliun sementara belanja negara Rp 2.121,3 triliun. Artinya terjadi defisit anggaran sebesar Rp 273 triliun, sementara pada RAPBNP 2015 defisit anggaran hanya Rp 222,5 triliun.
“Memang RAPBNP ini dirancang defisit, harusnya kan menutupi utang malah kembali defisit. Selain itu anggaran kita penyerapannya buruk, realisasinya tak sesuai target. Melihat target tahun ini pun paling buruk dalam realisasi penyerapan anggaran. Kemudian untuk apa kita merencanakan utang kalau tahu realisasi belanja kita kurang, harusnya bisa mencegah utang,” kata Heri.
Pemerintah memang bertugas menenangkan hati masyarakat terkait dengan kondisi yang makin tidak menetu ini, namun tetap harus memberikan optimisme yang nyata.

















