Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai aturan kepemilikan saham pengendali hendaknya berada di investor tunggal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan aturan kepemilikan tunggal di industri perbankan (single presence policy/SPP).
"Bisa kita pahamilah, artinya tidak bisa jadi pengendali dimana-mana, pengendalinya di satu saja. Saya juga waktu awal penyusunan kebijakan kepemilikan tunggal di industri perbankan (single presence policy/SPP) kira juga akan sama. Jadi, ini timnya terus bekerja, kita terus melihat diskusinya karena banyak bab-bab dan isu-isu lain yang harus diperdalam," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta, Rabu (21/2).
BERITA TERKAIT
Menurutnya, aturan kepemilikan saham pengendali untuk menghindari monopoli kepemilikan perbankan di Indonesia. "Saya kira tidak akan menimbulkan konflik antara bank pemerintah dan non pemerintah. Dan selama ini aturan yang dibuat Bank Indonesia memang seperti itu. Artinya lebih bagus kalau fokus mengelola," jelas Muliaman.
Ia menambahkan BI dan OJK merupakan kedua instansi yang saling bersinergi. "Untuk Gubernur BI, yang bisa bekerja sama dengan OJK, karena penting, akan banyak persinggungan pekerjaan mikro dan makro di dalam Undang-Undang BI," ujarnya.
Muliaman mengakui bahwa pembagian pekerjaan memang telah diatur dalam peraturan di mana BI akan mengurusi makro dan OJK mikro. Namun kondisi sistim keuangan yang dinamis saat ini maka bukan tidak mungkin akan ada persinggungan. "Dalam PBI (Peraturan Bank Indonesia) itu dikemukakan BI mengurusi makro dan OJK mikro tapi prakteknya tidak bisa hitam putih ," ungkapnya

















