Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi memperkuat kerja sama regional lintas negara. Langkah taktis ini diambil guna membongkar jaringan penipuan daring (online scams) yang kini semakin terorganisasi dan kompleks di kawasan Asia Tenggara.
Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui forum Regional Expert Group Meeting on Online Scams bertajuk “Strengthening Financial Intelligence, AML/CFT Regulation, and Law Enforcement Cooperation in Southeast Asia” yang diselenggarakan di Jakarta pada 29–30 Juni 2026.
Pertemuan berskala internasional ini melibatkan regulator sektor keuangan, aparat penegak hukum, bank sentral, hingga kejaksaan dari Indonesia serta 12 yurisdiksi mitra, yaitu Singapura, Australia, Hong Kong, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Inggris, dan Vietnam.
BERITA TERKAIT
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menegaskan bahwa akselerasi digitalisasi sektor keuangan ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memacu inklusi ekonomi, namun di sisi lain membuka celah kejahatan siber yang bergerak sangat dinamis.
“Dalam ekosistem digital, dana hasil kejahatan dapat berpindah dalam hitungan menit melalui berbagai platform, rekening penampung (money mule), aset virtual, dan transaksi lintas negara. Setiap keterlambatan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan akan menyulitkan penelusuran aset dan pemulihan dana korban,” jelas Dicky dalam sesi pembukaan, Senin (29/6/2026).
Modus Sindikat Transnasional
OJK menyoroti bahwa online scams, aktivitas keuangan ilegal, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan telah melebur menjadi satu sirkuit kejahatan yang saling terhubung.
Aktivitas penipuan digital bertindak sebagai mesin produsen dana ilegal, sementara mekanisme pencucian uang digunakan untuk menyamarkan dan mengintegrasikan kembali dana tersebut ke dalam sistem keuangan formal.
Berbagai modus penipuan yang diwaspadai bergerak cepat di lintas yurisdiksi saat ini meliputi:
-
Investasi bodong/palsu
-
Impersonation (penyelubungan identitas)
-
Phishing dan social engineering
-
Account takeover (pengambilalihan akun)
-
Job scams (penipuan lowongan kerja)
-
E-commerce fraud (penipuan belanja daring)
Oleh karena itu, OJK mendorong penerapan strategi penanganan berbasis whole-of-government dan whole-of-ecosystem. Respons penegakan hukum harus mampu menghubungkan seluruh ekosistem mulai dari media sosial, operator telekomunikasi, perbankan, dompet digital, hingga penyedia aset kripto dan blockchain.
Persempit Ruang Gerak Jaringan Kriminal
Perwakilan UNODC, Zoelda Anderton, mengamini bahwa karakteristik penipuan daring yang bersifat transnasional membuat kerja sama bilateral konvensional tidak lagi cukup.
“Tidak ada satu yurisdiksi atau satu sektor pun yang dapat menangani online scams sendirian. Namun, dengan berbagi pengalaman, memperkuat jejaring profesional, dan membangun kerja sama lintas batas yang praktis, kita dapat secara kolektif mempersempit ruang gerak jaringan kriminal di Asia Tenggara,” kata Zoelda.
Ke depan, forum ini ditargetkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret terkait penguatan kerangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT), harmonisasi regulasi, serta mempercepat trusted intelligence sharing antara sektor publik dan swasta guna membekukan aset ilegal sebelum berpindah negara.
Mengingat tingginya kompleksitas modus kejahatan ini, OJK meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan secara mandiri. Konsumen diimbau tidak mudah tergiur penawaran dengan imbal hasil tidak wajar, tidak memberikan data pribadi kepada pihak tidak dikenal, serta menjaga ketat kerahasiaan PIN, OTP, dan kata sandi.
Masyarakat dapat memeriksa legalitas produk keuangan melalui Kontak OJK 157. Jika menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal, laporan dapat diajukan melalui portal resmi sipasti.ojk.go.id, sedangkan penipuan transaksi keuangan dapat dilaporkan melalui iasc.ojk.go.id.***

















