OJK jatuhkan 1.277 sanksi di pasar modal hingga 31 Agustus 2026. Denda pelanggaran aturan & keterlambatan laporan capai Rp 327,05 miliar, sasar 23 emiten.
Stabilitas.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan dan tindakan penegakan hukum di industri Pasar Modal Indonesia guna menjaga transparansi, kepatuhan, serta kepercayaan investor. Sepanjang tahun 2026 hingga posisi 31 Agustus 2026, regulator telah menetapkan total 1.277 sanksi administratif, larangan, hingga perintah tertulis kepada emiten, perusahaan publik, profesi penunjang, serta pihak-pihak terkait.
Akumulasi denda finansial yang dijatuhkan OJK dari seluruh penindakan tersebut mencapai Rp 327,05 miliar. Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera (deterrence effect) sekaligus memastikan iklim investasi pasar modal berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.
Berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam, OJK menerbitkan 93 surat sanksi administratif dan tindakan korektif atas pelanggaran material peraturan pasar modal. Rincian penindakan tersebut mencakup Sanksi Administratif Berupa Denda senilai Rp 73,99 miliar, 8 Peringatan Tertulis, 5 Perintah Tertulis, 10 Larangan, serta 6 Pembekuan Izin.
BERITA TERKAIT
Penindakan diberikan kepada berbagai entitas yang terbukti menyebabkan pelanggaran, meliputi 23 Emiten, 50 Direksi Emiten, 8 Komisaris Emiten, 13 Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (KAP), 6 Perusahaan Efek, 6 Direksi Perusahaan Efek, 4 Pemegang Saham/Pengendali, serta 3 Pihak Lainnya.
Kasus-kasus yang menjadi dasar pengenaan sanksi meliputi penyalahgunaan aliran dana hasil penawaran umum (IPO proceeds), kecurangan proses penjatahan pasti (fixed allotment), penyajian dan audit laporan keuangan yang tidak profesional, hingga pelanggaran kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali (buyback). Selain itu, OJK menindak tegas pelanggaran seputar Transaksi Afiliasi, Benturan Kepentingan, Transaksi Material, keterbukaan informasi, pelaksanaan RUPS Tahunan, penunjukan KAP, serta tata kelola emiten.
Sejumlah emiten tercatat yang dijatuhi sanksi administratif atas pelanggaran tersebut antara lain PT Bakrie Telecom Tbk, PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, PT Trada Alam Minera Tbk, PT J Resources Asia Pasifik Tbk, PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, PT Bakrie & Brothers Tbk, hingga PT Prime Agri Resources Tbk (d.h. PT Sampoerna Agro Tbk).
Sanksi Kepatuhan Pelaporan Tembus Rp 253,07 Miliar
Di luar sanksi pemeriksaan substantif, OJK menjatuhkan 1.184 sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan berkala, insidentil, maupun tata kelola dengan total denda finansial sebesar Rp 253,07 miliar dan 304 Peringatan Tertulis.
Pelanggaran keterlambatan laporan berkala mendominasi penindakan dengan 876 sanksi denda senilai Rp 243,33 miliar dan 126 Peringatan Tertulis. Keterlambatan laporan tata kelola menyumbang 209 sanksi denda sebesar Rp 1,83 miliar dan 178 Peringatan Tertulis. Sementara keterlambatan laporan insidentil mencapai 91 sanksi denda senilai Rp 7,87 miliar, serta keterlambatan laporan profesi penunjang sebanyak 8 sanksi denda senilai Rp 32,3 juta.
OJK menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan terintegrasi dan memproses setiap indikasi pelanggaran secara konsisten guna melindungi kepentingan pemegang saham publik serta menjaga kredibilitas pasar modal nasional. ***
Rekapitulasi Sanksi & Denda Penegakan Hukum OJK di Pasar Modal (s.d. 31 Agustus 2026)
| Kategori Penindakan Hukum | Jumlah Sanksi / Pihak | Nilai Total Denda (Rp) | Tindakan Tambahan / Subjek Terkait DOCX |
| Pelanggaran Substantif Aturan | 93 Surat Sanksi | Rp 73,99 Miliar |
8 Peringatan, 5 Perintah, 10 Larangan, 6 Pembekuan Izin.
|
| • Penerima Sanksi Substantif | 114 Pihak Total | – |
23 Emiten, 50 Direksi, 13 KAP/AP, 6 PE, 8 Komisaris, dll.
|
| Kepatuhan Pelaporan Berkala | 876 Sanksi | Rp 243,33 Miliar |
126 Peringatan Tertulis (Keterlambatan Laporan Periodic).
|
| Kepatuhan Laporan Tata Kelola | 209 Sanksi | Rp 1,83 Miliar |
178 Peringatan Tertulis (Keterlambatan Laporan Governance).
|
| Kepatuhan Laporan Insidentil | 91 Sanksi | Rp 7,87 Miliar |
Denda Keterlambatan Laporan Isu Insidentil/Material.
|
| Kepatuhan Profesi Penunjang | 8 Sanksi | Rp 32,30 Juta |
Denda Keterlambatan Pelaporan Profesi Penunjang.
|
| TOTAL AKUMULASI SANKSI | 1.277 Sanksi | Rp 327,05 Miliar |
304 Total Peringatan Tertulis Terbit.
|

















