Stabilitas.id – Sejumlah program pemerintah seperti pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur hingga Makanan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan dana yang tidak sedikit. Di sinilah peran bank cukup sentral sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung program tersebut.
Dosen dan Peneliti pada Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Unpad, Deviana Yuanitasari mengamini jika program yang dicanangkan pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan fiskal semata.
“Jadi, skala program jangkauan nasional juga keberlanjutan jangka panjang dari program-program tersebut ini menuntut adanya sistem perbankan nasional yang memiliki fundamental keuangan yang kuat,” ujar Devi dalam pernyataanya, Rabu (4/3/2026).
Devi menjelaskan alasan hal tersebut karena bank adalah pilar utama intermediasi pembiayaan pembangunan, misalnya dalam konteks UMKM. Perbankan tidak hanya berperan sebagai penyalur kredit, tapi juga bisa untuk menggerakan inklusi keuangan juga penguatan struktur ekonomi rakyat. Jadi pembiayaan UMKM ini kan membutuhkan bank yang kuat ya, secara permodalan juga, manajemen risiko.
Apalagi karakter UMKM sektornya cukup beragam dan memiliki profil risiko yang berbeda-beda. Sehingga tanpa bank yang kuat pembiayaan UMKM ini bisa tidak berkelanjutan, sporadis dan sulit untuk membentuk ekosistem ekonomi yang kokoh.
Kemudian pada program MBG yang mana kebutuhan pembiayaan ini kan tidak hanya bersifat konsumtif, tapi juga sistemik. MBG ini menciptakan rantai pasok yang panjang, mulai dari petani, peternak, nelayan kemudian UMKM pangan sampai ke distribusi logistiknya hingga penyedia jasanya.
“Dan keseluruhannya ini membutuhkan pembiayaan usaha, modal kerja, pembiayaan operasional yang juga berkelanjutan. Ini menuntut bank memiliki kapasitas pembiayaan masal juga sistem pengelolaan risiko yang bisa mengelola pembiayaan berbasis ekosistem. Jadi tidak cuma pembiayaan individual,” tegasnya.
Peran bank juga sangat terlihat dalam pembangunan infrastruktur yang berperan dalam pembiayaan jangka panjang. Misalnya pembiayaan proyek, juga pembiayaan berbasis skema kemitraan, pemerintah swasta, infrastruktur secara karakteristik ini membutuhkan pembiayaan besar, kemudian tenor panjang dan risiko tinggi.
“Jadi hanya bank yang secara fundamental kuat dan juga struktur permodalannya sehat, tata kelola risiko yang datang, ini yang mampu menopang pembiayaan tersebut tanpa menciptakan tekanan sistemik pada stabilitas keuangan. Jadi memang keberadaan bank yang kuat secara fundamental ini bukan cuma kebutuhan teknis perbankan, tapi juga prasyarat struktural bagi keberhasilan pembangunan nasional,” jelasnya. ***
