BERITA TERKAIT
Per 1 Januari 2014, sebuah lembaga terkemuka di bidang jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan secara resmi mengawasi dan mengatur perbankan.
Mulai saat itu, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, berkumpul di OJK yang dipimpin oleh Dewan Komisioner yang beranggotakan sembilan orang dan bersifat kolektif dan kolegial ini.
Mengawasi dan mengatur perbankan. Dua kata yang penuh makna dan perlu effort yang luar biasa. Mengawasi perbankan, punya makna mengawasi segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Menurut UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK, yang akan diatur dan diawasi mencakup kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses suatu bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.
Jika ditarik garis linier ke belakang, beberapa bank yang dilikuidasi pada waktu yang lampau dengan segala dampaknya (ekonomis, pengangguran dan sebagainya) terkait dengan pengawasan kelembagaan ini. Pengawasan bank perlu effort besar. Baik pengawasan terhadap kelembagaan bank, kegiatan usaha bank, serta cara dan proses suatu bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha bank yang berupa penyaluran kredit, penghimpunan dana, dan penyediaan jasa yang pada saat ini berjumlah sekitar 120 an kantor pusat bank dengan puluhan ribu jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas merupakan ranah pengawasan OJK.
Pengawasan terhadap kelembagaan, terhadap kegiatan usaha, dan terhadap cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank selama ini dilakukan baik on the spot maupun off the spot. Dengan begitu banyaknya jaringan usaha bank, selama ini pengawasan on the spot dilakukan melalui sampling, dengan jumlah kantor cabang bank yang dijadikan sample dan besaran sample-nya mempergunakan sistem tersendiri. Pertanyaanya, apakah jumlah kantor cabang suatu bank yang dijadikan sample untuk dilakukan pengawasan oleh OJK nanti bertambah banyak sehingga benar-benar dapat melindungi bank dan juga para nasabah bank? Sudah tentu OJK punya kebijakan dan rumusan tersendiri, yang sama-sama kita tunggu.
Kita masih penasaran dengan kejadian produk investasi reksadana PT. Antaboga. Walaupun pihak pengawas waktu itu sudah melakukan peringatan dan semacamnya ke manajemen dan pemilik, toh di level operasional cabang masih saja menjual produk tersebut dan dipersepsikan nasabah sebagai produk bank. Dapat saja pihak manajemen dan pemilik tidak menginstruksikan ke cabang-cabang tentang peringatan yang disampaikan pada manajemen dan pemiliknya. Itu baru salah satu contoh rentang pengawasan salah satu bank yang terkait dengan sistem sampling kantor cabang yang diawasi otoritas.
Perbedaan frekuensi dan intensitas pengawasan akan berpengaruh pada pola usaha dan pertumbuhan usaha suatu bank. Ada bank yang karena sering diawasi (dijadikan sample) menjadi ekstra hati-hati, sehingga pertumbuhan/growth-nya rendah. Untuk menyalurkan kreditnya, syarat yang harus dipenuhi harus double cover. Sementara ada bank yang jarang diawasi, kemudian menjadikan pola usahanya cukup prudent saja. Dalam menyalurkan kredit tidak harus melakukan persyaratan yang double cover.
Dari berbagai sumber dapat diperoleh informasi, bahwa pengawas bank di OJK dalam 3 tahun pertama dibantu oleh tenaga pengawas Bank Indonesia. Suatu langkah teknis yang secara operasional sangat membantu pengawasan bank karena mempersiapkan tenaga pengawas bank perlu proses dan waktu. Dengan demikian, para pengawas bank yang berasal dari Bank Indonesia saat ini mempergunakan uniform OJK. Tidak hanya uniform saja, melainkan dan juga tidak kalah pentingnya adalah budaya kerja.
Pengawasan OJK sudah tentu memiliki taste yang berbeda dengan otoritas sebelumnya. Budaya kerja yang berbeda akan mempengaruhi sikap dan perilaku secara berbeda pula. Dalam menjalankan tugas pengawasan dari sisi komunikasi misalnya. Ada budaya yang menerapkan two way communication yang bersifat konsultatif ada juga yang menerapkan one way communication yang otoriter. Salah benar harus dilaksanakan.
Tantangan Kewenangan
Suatu pengawasan akan terkait dengan kewenangan. Ibarat dua sisi mata uang, pengawasan dan kewenangan ini saling terkait dan berhubungan erat. Pengawasan yang tidak diikuti kewenangan untuk bertindak, tidak akan efektif. Kewenangan ini dapat memberikan power (yang positif) dalam proses pengawasan. Seorang polisi yang bertugas mengatur dan mengawasi ketertiban jalan, harus diberikan kewenangan untuk menindak para pelanggarnya. Seorang dokter yang mengawasi kesehatan pasiennya, memiliki kewenangan untuk mengobati pasiennya.
OJK dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki kewenangan. Oleh Undang-undang No. 21 tahun 2011 ditegaskan bahwa dalam menjalankan pengawasan terhadap perbankan, OJK memiliki kewenangan yang melekat didalamnya. Dalam hal kelembagaan bank, OJK berwenang mengatur dan mengawasi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, kepemilikan bank, hingga kepengurusan sumber daya manusia bank. Dengan kewenangannya ini, OJK dapat bertindak lebih luas. Di sisi operasional bank, OJK juga memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana seperti mengawasi sumber dana yang terindikasi “mencurigakan”, penyediaan dana, produk hibrid, dan aktivitas di bidang jasa perbankan.
Di bidang kesehatan bank, OJK memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi masalah likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum ( CAR), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR), dan pencadangan bank. Termasuk aspek kesehatan yang harus diatur dan diawasi berupa laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit (credit testing), dan standar akuntansi bank. Sebagaimana diketahui bersama, kesehatan bank dapat berdampak sistemik pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Untuk mengetahui suatu negara ekonomi tumbuh atau stagnan, tidak jarang kondisi NPL sistem perbankan suatu negara dijadikan acuannya.
Kewenangan mengenai aspek kehati-hatian bank (prudential banking), OJK dapat mengatur dan mengawasi implementasi manajemen risiko, implementasi tata kelola (GCG) bank, implementasi prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme (APUPPT) dan kejahatan perbankan.
Tanpa bermaksud membedakan otoritas pengawasan, yang dulu dan sekarang, suatu aktivitas pengawasan secara kenyataan dapat terjadi dengan berbagai sentuhan rasa. Ambil contoh, seorang dokter yang mengawasi kesehatan pasiennya. Dokter tersebut dapat bersikap pro aktif ataupun pasif. Setiap kunjungan ke pasiennya mengecek kesehatan dan menanyakan (konsultatif) mengenai perkembangan kesehatan pasiennya atau setiap kunjungan hanya menengok dan melihat pasiennya. Pasiennya sama-sama diawasi, namun sentuhan rasanya berbeda.
Contoh lain, seorang pengawas jalan raya dapat melakukan pengawasan di depan rambu-rambu jalan sambil mengarahkan ke jalur yang dapat dilalui dan ke jalur yang terlarang, ataukah pengawas jalan tersebut berteduh atau ngumpet di sekitar jalur yang terlarang. Kemudian jika ada pengendara yang lewat di jalur terlarang tersebut disetop dan ditilang. Itulah pengawasan, yang jika dilakukan dengan cara yang berbeda, akan menghasilkan sentuhan rasa yang berbeda pula. Demikian halnya pengawasan terhadap perbankan.
Keberhasilan pengawasan terhadap kelembagaan, kesehatan dan praktik kehati-hatian bank, sekali lagi akan berpengaruh pada keberhasilan aktivitas ekonomi dan pada ujung-ujungnya pada pertumbuhan ekonomi negara. By the way, selamat bertugas OJK.
















