JAKARTA, Stabilitas — Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan sosialisasi kebijakan amnesti pajak kepada berbagai pihak. Setelah sebelumnya menggelar sosialisasi di beberapa kota, seperti di Surabaya, kali ini Presien Jokowi menggelar sosilisasi di Jakarta International Expo (JIExpo), di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Di depan para pengusaha, Jokowi mengatakan, dana repatriasi dari kebijakan amnesti pajak diperkirakan mulai masuk Indonesia pada pekan ketiga hingga keempat Agustus dan awal September 2016.
“Minggu ketiga-keempat Agustus atau awal September, sudah akan banyak yang masuk, feeling saya begitu,” kata Jokowi, di Jakarta, Senin (1/8).
Ia menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 344 orang yang mendaftar, dengan dana mencapai sekitar Rp3,7 triliun.
“Saya ajak kita semua untuk berpartisipasi untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia,” kata Jokowi dalam acara yang dipandu komedian Cak Lontong.
Presiden menyebutkan uang WNI di luar negeri tidak sedikit. Presiden mengklaim sudah mengantongi data para WNI yang memarkir dana di luar negeri tersebut.
“Ada di kantongan saya, di Kemenkeu, ada Rp11.000 triliun, di kantong saya lebih banyak karena sumbernya berbeda. Tak apa-apa beda, yang penting bagaimana bisa dibawa kembali ke sini karena saat ini perlu partisipasi dari uang yang ada di luar untuk bangsa dan negara,”kata Presiden.
Jokowi optimistis bahwa uang yang dibawa ke Indonesia tidak akan berkurang. Bahkan, investasinya menguntungkan beberapa kali lipat.
Presiden mengatakan, jika uang tersebut belum bisa diinvestasikan secara langsung ke sektor riil, maka pemilik dana dapat berinvestasi di portofolio baik ke surat berharga negara, surat utang negara, sukuk, saham, obligasi BUMN, obligasi infrastruktur, tabungan, deposito, produk asuransi dan lainnya.
“Tapi di situ diharapkan hanya sementara dan selanjutnya bisa investasi langsung ke sektor riil,” ujar Presiden.
Ia mencontohkan pemilik dana dapat berinvestasi dalam bidang pertanian seperti tebu, jagung dan lainnya dan bisa dikembangkan dengan pola inti plasma.
“Juga ada 10 destinasi wisata yang akan dikembangkan besar-besaran seperti Danau Toba, Tanjung Kelayar, Borobudur, Mandalika, Tanjung Lesung dan Wakatobi. Silahkan yang ingin bangun resor, hotel dan lainnya,” katanya.
Presiden Jokowi menambahkan, kebijakan amnesti pajak bukan hanya diperuntukkan bagi kalangan konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
“Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM,” kata Presiden.
Jokowi menyebutkan kebijakan amnesti pajak hanya menyangkut bidang perpajakan saja. “Jangan dikaitkan dengan lainnya, jangan dipolitisasi, ini urusan pajak,” kata Jokowi.
Presiden menyebutkan kesempatan memanfaatkan kebijakan amnesti pajak hanya ada pada 2016 dan 2017 karena pada 2018 sudah diberlakukan keterbukaan informasi pajak antarnegara.
Jaminan Data
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan jaminan atas kerahasiaan data pajak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan itu.
“Ini tidak bisa dijadikan untuk penyidikan, tidak bisa diminta oleh siapapun dan tidak bisa diberikan oleh siapapun, yang membocorkan saya ingatkan petugas pajak kena ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi dukungan pihak penegak hukum terhadap kebijakan amnesti pajak juga sudah jelas. “Dukungan itu sudah ditandatangani Jaksa Agung, Kaplori dan Kepala PPATK,” kata Presiden.
Acara tersebut dihadiri sekitar 10.000 peserta dari berbagai kalangan yang sebagian besarnya pengusaha. Hadir juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D Hadad, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kepala PPATK M Yusuf.
.jpg)
