JAKARTA, Stabilitas.id – Pemerintah mengakui bahwa sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2025 berpotensi melenceng dari target, seiring dengan meningkatnya tekanan eksternal dan perlambatan pemulihan domestik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025), menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan hanya akan berada di kisaran 4,8%–5,0%, lebih rendah dari target APBN yang ditetapkan sebesar 5,2%.
“Tekanan global yang terus berlanjut, termasuk dampak konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama, menjadi faktor utama pelemahan outlook pertumbuhan,” ujar Menkeu.
Tren Melesetnya Asumsi Makro Terulang
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kondisi ini bukan yang pertama terjadi. Selama satu dekade terakhir (2014–2024), hampir seluruh asumsi makro dalam APBN tercatat tidak tercapai, khususnya pada indikator pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan lifting minyak.
Faktanya, hanya pada tahun 2022 pemerintah berhasil memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Di luar itu, realisasi selalu berada di bawah ekspektasi, mencerminkan tantangan struktural maupun eksternal yang belum dapat sepenuhnya diantisipasi.
Target Kurs Kembali Tidak Realistis
Selain pertumbuhan, asumsi nilai tukar rupiah juga diperkirakan akan melemah dari proyeksi APBN 2025. Pemerintah mencatat bahwa realisasi kurs rupiah secara historis sering kali lebih rendah dari target. Hal ini terjadi pada tahun 2014, 2015, 2018, 2020, serta 2022 hingga 2024.
Kondisi serupa diprediksi berulang tahun ini, dengan kisaran nilai tukar rupiah berpotensi berada di atas asumsi APBN, yang sebelumnya ditetapkan pada Rp15.700 per dolar AS. Konflik geopolitik yang memanas, khususnya perang Israel–Iran serta dampak kebijakan proteksionisme dari pemerintahan Donald Trump di Amerika Serikat, turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk kurs rupiah.
“Pergerakan nilai tukar sangat rentan terhadap sentimen global, dan dalam kondisi saat ini, risiko eksternal justru semakin dominan,” kata Sri Mulyani.
| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) |
|---|---|---|
| 2015 | 4,9 | 13.400 |
| 2016 | 5,0 | 13.300 |
| 2017 | 5,0 | 13.500 |
| 2018 | 5,2 | 14.400 |
| 2019 | 5,0 | 14.100 |
| 2020 | -2,1 | 14.800 |
| 2021 | 3,7 | 14.300 |
| 2022 | 5,3 | 14.500 |
| 2023 | 5,1 | 15.300 |
| 2024 | 5,0 (perkiraan) | 15.700 (perkiraan) |
Konsolidasi Kebijakan Jadi Kunci
Pemerintah menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, khususnya bersama Bank Indonesia, guna menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tingginya ketidakpastian.
Selain itu, efisiensi belanja dan penguatan sisi penerimaan negara juga menjadi fokus utama dalam menjaga kredibilitas APBN, meskipun proyeksi ekonomi tidak berada pada jalur semula.
Kondisi ini menegaskan bahwa realisasi asumsi APBN bukan hanya bergantung pada perencanaan teknokratis, tetapi juga pada kemampuan adaptasi terhadap dinamika global yang sangat cepat berubah. ***
