Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi anggaran pendidikan APBN 2025 baru mencapai 19,1%. Pemerintah siapkan program Sekolah Rakyat dan top-up LPDP Rp25 triliun untuk kejar target 20% di tahun depan.
Stabilitas.id – Pemerintah mengakui bahwa realisasi anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 belum berhasil memenuhi amanat konstitusi. Porsinya baru menyentuh angka sekitar 19,1% dari total belanja negara, sedikit di bawah batas minimal wajib (mandatory spending) sebesar 20%.
Pengakuan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7). Rapat tersebut beragenda penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2025.
Purbaya menegaskan bahwa tidak tercapainya porsi 20% ini bukan merefleksikan minimnya komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, melainkan karena kendala teknis dan implementasi kebijakan di lapangan.
BERITA TERKAIT
“Itu kan harus secara praktis seperti itu. Dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana-sini. Bisa saja unit atau departemen yang menjalankan kebijakan belum siap,” ungkap Purbaya kepada wartawan usai sidang.
Dua Faktor Penghambat
Menurut bendahara negara, setidaknya ada dua faktor utama yang membuat porsi anggaran pendidikan di tahun lalu meleset dari target awal.
Pertama, Kesiapan Eksekusi Program di Lapangan. Perencanaan program pendidikan berskala besar membutuhkan waktu matang, mulai dari perancangan kebijakan, proses penganggaran, hingga eksekusi di tingkat satuan pendidikan. Keterlambatan koordinasi lintas kementerian dan ketidaksiapan institusi pelaksana di lapangan sering kali membuat penyerapan dana tidak berjalan optimal secara runut waktu.
Kedua, Efek Pembagi (Denominator) dari Belanja Sektor Lain. Porsi anggaran pendidikan dihitung dari persentase total belanja negara secara keseluruhan. Pada tahun berjalan, jika pemerintah terpaksa menaikkan alokasi belanja di sektor lain secara mendadak—seperti subsidi energi atau bantuan sosial akibat gejolak eksternal—maka persentase anggaran pendidikan akan otomatis terdilusi (turun), meskipun secara nominal rupiah jumlahnya tidak berkurang.
Kejar Target
Meskipun menghadapi tantangan konsistensi, Purbaya optimistis anggaran pendidikan akan kembali melampaui ambang batas 20% pada APBN tahun berikutnya. Pemerintah pun telah merancang sejumlah program strategis dengan kebutuhan pendanaan jumbo:
-
Sekolah Rakyat & Sekolah Terintegrasi: Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan dasar yang merata.
-
Rehabilitasi Infrastruktur: Perbaikan fisik gedung-gedung sekolah yang rusak di berbagai daerah.
-
Digitalisasi Pendidikan: Penyediaan panel digital di sekolah-sekolah seluruh Indonesia untuk menunjang kualitas pembelajaran berbasis teknologi.
-
Penguatan Dana Abadi Pendidikan: Pemerintah berkomitmen menambah modal untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sekitar Rp25 triliun tahun ini guna menjamin keberlanjutan beasiswa dan riset nasional.
“LPDP akan kita perkuat dengan tambahan modal. Jadi alokasi anggaran pendidikan akan dipastikan mencapai 20% dan itu sebenarnya tidak terlalu sulit,” tambah Purbaya.
Kendati pemerintah optimistis, melesetnya realisasi mandatory spending ini memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif dan pemerhati kebijakan publik. Sejumlah fraksi di DPR meminta pemerintah melakukan mitigasi dan perencanaan yang lebih presisi sejak awal tahun anggaran.
Ketepatan alokasi ini dinilai krusial agar hak dasar masyarakat terhadap pendidikan berkualitas tidak terhambat oleh masalah administratif, terutama di tengah tuntutan peningkatan kualitas SDM Indonesia dalam menghadapi transformasi digital global. ***

















