• Redaksi
  • Iklan
  • Majalah Digital
  • Kontak Kami
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Stabilitas
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Stabilitas
No Result
View All Result
 
Home Ekonomi

Refleksi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perlukah Revisi?

by Stella Gracia
6 Juni 2024 - 15:25
7
VIEWS
Refleksi Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Perlukah Revisi?
0
SHARES
7
VIEWS

Stabilitas.id – Politeknik Ketenagakerjaan yang berada di dalam naungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Refleksi Dua Dekade Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004: Quo Vadis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang diselenggarakan pada 20-21 Mei 2004 di Auditorium Polteknaker.

Seminar ini memaparkan bagaimana efektivitas proses litigasi dan non-litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) yang sudah menjadi pedoman hukum di dunia ketenagakerjaan Indonesia selama 20 tahun lamanya.

Ahli hukum dari Dharmaraksa Law Firm, Azka Hanani menjelaskan bahwa UU PPHI perlu dipahami sebagai hukum formil yang mengatur tata cara dan penegakan suatu ketentuan hukum ketenagakerjaan dalam konteks penyelesaian ketika terjadi perselisihan hubungan industrial. Hubungan yang timbul antara pengusaha dan pekerja sering kali menimbulkan perselisihan di bidang ketenagakerjaan.

BERITA TERKAIT

Fokus SDM Unggul, bank bjb Gandeng Kemenaker Dorong Daya Saing Industri

Kemnaker Imbau Pekerja Optimalkan JKP, Beri Uang Tunai 60% Upah dan Konseling Karier Pasca-PHK

Butuh Dana Cepat untuk Berbagai Kebutuhan? BRI Multiguna Karya Bisa Cair dalam 1 Hari

Mayoritas Pekerja Nilai Proses PHK Masih Tidak Manusiawi, 82% Merasa Rentan Kehilangan Pekerjaan

Untuk mendukung adanya kepastian dan proses penyelesain yang efektif, pemerintah mengatur mekanisme penyelesaian tersebut melalui UU PPHI. Dalam proses penyelesaian perselisihan diperlukan asas cepat, tepat, adil dan murah demi menjamin kepastian hukum bagi semua pihak serta tidak mengganggu kegiatan usaha.

Namun demikian, asas tersebut sering kali tidak dapat tercapai karena pihak yang bersengketa sering kali keluar dari jalur yang diatur walaupun hal tersebut merupakan hak masing-masing pihak.

“Tidak jarang perselisihan hubungan industrial mengganggu kegiatan berusaha karena adanya demo dari pihak pekerja atau lock out dari pihak pengusaha sehingga kegiatan berusaha terganggu yang pada akhirnya justru akan merugikan para pihak yang bersengketa,” ujar Azka.

Azka juga menjelaskan bahwa seringkali bipartit tidak maksimal karena para pihak kurang membuka diri dan terjebak oleh persepsi negatif atas pihak lainnya.
“Penyelesaian Perselisihan rentan sekali berhadapan dengan proses di luar yang diatur oleh UU PPHI.

Seperti, Bipartit, Mediasi, PHI ataupun Kasasi. Pihak-pihak terkait harus memiliki itikad baik dan pemahaman yang sama dalam penyelesaian perselisihan untuk mencapai win-win solutions sehingga proses bipartit bukan hanya sekedar  slogan atau formalitas saja,” jelas Azka.

Lebih dari itu, Azka menilai pemerintah perlu memaksimalkan implementasi penegakan UUPHI sebelum melakukan revisi Undang-Undang. Apa yang diatur dalam UU PPHI, terutama mengenai waktu penyelesaian, khususnya pada proses mediasi dan litigasi di pengadilan, sering kali batasan waktu penyelesaian tidak sesuai dengan yang diamanatkan di dalam UU PPHI.

Azka menilai waktu penyelesaian sering kali terhambat karena kurangnya efektivitas selama proses administrasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Sehingga, asas dan tujuan dari UU PPHI tidak tercapai. Selanjutnya, UU PPHI juga harus bisa mengakomodasi perkembangan dunia usaha ke depan sehingga selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Hakim Ad Hoc PIH pada Mahkamah Agung yang juga menjadi pembicara dalam acara tersebut, Andari Yuriko Sari juga menyoroti efektivitas eksekusi putusan PHI. Menurutnya, pemerintah harus memiliki lembaga khusus yang menjalankan dan mengatur proses eksekusi putusan pengadilan setelah perkara diputus. Sehingga, semua pihak akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

“Terkadang terdapat kendala dari proses eksekusi putusan walaupun sudah dilakukan teguran (aanmaning) maupun terdapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri berupa sita eksekusi (executorial beslag),” kata Yuriko.

Pada acara seminar yang diselenggarakan secara luring dan daring serta dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari perwakilan perusahaan maupun serikat kerja, keduanya setuju bahwa UU PPHI perlu dievaluasi terutama direvisi oleh pemerintah.***

Tags: Kemenakerpekerjaperselisihan hubungan industrialPHK
 
 
 
 
 
Previous Post

Telkom Gelar Digiland Run 2024

Next Post

OJK Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA

Related Posts

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

Backstagers DKI Jakarta Rilis Portal B2B, Dorong Kontribusi Ekonomi Kreatif

by Sandy Romualdus
17 November 2026 - 18:16

MK Sinnay resmi memimpin DPD Backstagers DKI Jakarta periode 2026-2029 dan langsung meluncurkan portal digital untuk memperkuat ekosistem industri event...

Lanjutan Sukses ORI030, Sukuk Ritel SR025 Ditargetkan Garap Potensi Reinvestasi Investor

Pemerintah Bidik Dana Rp10 Triliun Lewat Lelang Sembilan Sukuk Negara

by Stella Gracia
16 November 2026 - 11:18

Pemerintah menggelar lelang sembilan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan target indikatif Rp10 triliun dan imbalan hingga 6,75 persen....

Kesenjangan Turun, RI Masih Sulit Hindari Jebakan Negara Berpendapatan Rendah

Pakar UGM: Kemiskinan Multidimensi Ancam 37,4 Persen Anak Indonesia

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

Riset terbaru menunjukkan 37,4 persen anak Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi akibat dominasi sektor pekerjaan informal tanpa mobilitas vertikal. Stabilitas.id -...

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

Perjanjian ICA-CEPA Berlaku 1 Desember, Pemerintah Hapus 3.100 Pos Tarif

by Stella Gracia
16 November 2026 - 08:18

 Perjanjian ICA-CEPA mulai berlaku pada 1 Desember 2026 dan akan menghapus 3.100 pos tarif impor guna melipatgandakan perdagangan Indonesia-Kanada. Stabilitas.id...

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

BTN Housingpreneur Cetak Inovasi Rumah Modern Berbasis Budaya Lokal

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 13:11

BTN mendorong inovasi desain rumah tumbuh dan hunian mikro bernuansa budaya lokal di Bali melalui program BTN Housingpreneur Batch 3....

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

Mandiri Lelang 2026 Sediakan KPR Properti dengan Bunga Mulai 2,7 Persen

by Sandy Romualdus
15 November 2026 - 12:57

Bank Mandiri menggelar Mandiri Lelang 2026 yang menawarkan aset agunan properti hingga kendaraan dengan fasilitas KPR bunga mulai 2,7 persen....

E-MAGAZINE

TERPOPULER

  • OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    OJK dan Bappebti Perkuat Sinergi dalam Pengawasan Derivatif Keuangan Berbasis Efek

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Transaksi Repo Tembus Rp17,5 Triliun per Hari, BI Luncurkan Tri-Party Agent Repo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • LinkUMKM Tembus 14 Juta User, BRI Dorong Kerajinan Ramah Lingkungan Go International

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Menyiapkan Talenta Hijau

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keras Dan Menghantam

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kuswiyoto Tutup Usia, Industri Keuangan Kehilangan Sosok Arsitek Holding Ultra Mikro

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bank BSN Perluas Akses Kepemilikan Rumah bagi Warga Muhammadiyah Lewat RumahMU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
 

Terbaru

Kuartal III 2026, Penyaluran Kredit Program Perumahan BRI Tembus Rp12,61 Triliun

Bank BPD Bali Mantapkan Peran APEX Bank, Kawal BPR Hadapi Tantangan 2027

Kredit Tumbuh 14,5 Persen, BRI Jaga LDR di Level 87,8 Persen pada Kuartal III

Cegah Phishing, Tokocrypto Minta Konsumen Waspadai 5 Modus Penipuan Digital

Jaga Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah, BI Kerek Suku Bunga Acuan 25 Bps Jadi 6,00 Persen

Hadapi Tantangan Hunian, BTN Ajak 1.500 Inovator Berkompetisi di Housingpreneur Batch 3

Ratusan Miliar Diselamatkan, IASC OJK Gencar Berantas Penipuan Berkedok “Love Scam”

Sistem Keuangan Kokoh, LPS Siap Jalankan Mandat Penjaminan Polis Asuransi pada 2027

OJK Buka Pertemuan Regulator Asuransi ASEAN di Bali, Fokus Ketahanan Ekosistem dan Transformasi Digital

STABILITAS CHANNEL

 
 
Next Post
Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK: Optimisme Industri Perbankan Hadapi Risiko Ekonomi Global

OJK Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan BPK

  • Advertorial
  • Berita Foto
  • BUMN
  • Bursa
  • Ekonomi
  • Eksmud
  • Figur
  • Info Otoritas
  • Internasional
  • Interview
  • Keuangan
  • Kolom
  • Laporan Utama
  • Liputan Khusus
  • Manajemen Resiko
  • Perbankan
  • Portofolio
  • Resensi Buku
  • Riset
  • Sektor Riil
  • Seremonial
  • Syariah
  • Teknologi
  • Travel & Resto
  • UKM
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pesan Majalah
  • Kontak Kami
logo-footer

Copyright © 2021 – Stabilitas

Find and Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Laporan Utama
  • Ekonomi
  • Finance
  • Asuransi
  • Danantara
  • Syariah
  • UKM
  • Internasional
  • Liputan Khusus
  • Lainnya
    • Advetorial
    • SNAPSHOT
    • Interview
    • Figur
    • Info Otoritas
    • Leadership
    • Kolom
    • Manajemen Risiko
    • Resensi Buku
    • Riset
    • Teknologi
    • Pariwisata

Copyright © 2021 Stabilitas - Governance, Risk Management & Compliance