Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai pelebaran defisit APBN 2026 menjadi Rp 734,3 triliun (2,85% PDB) agar tidak memicu sentimen negatif pasar.
Stabilitas.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan terkait dampak pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 terhadap persepsi pelaku pasar.
Langkah memperlebar defisit fiskal di tengah perhatian ketat investor global berisiko mengirimkan sinyal kurang kondusif bagi pasar keuangan domestik.
Berdasarkan data proyeksi terbaru, defisit APBN 2026 diperkirakan meningkat dari target awal sebesar Rp 689,1 triliun (2,68% terhadap PDB) membengkak menjadi Rp 734,3 triliun atau setara 2,85% dari PDB. Walaupun secara nominal selisih pelebaran tersebut hanya berkisar 0,17 poin persentase, pergeseran ini dinilai tetap sensitif terhadap tingkat kepercayaan pengelolaan keuangan negara.
“Meskipun selisih hanya 0,17, namun kita tahu bersama bahwa membesarnya defisit sekaligus mengirimkan sinyal ke market di saat kita sedang menghadapi sorotan besar terhadap belanja fiskal,” tegas Said dalam Rapat Banggar DPR, Selasa (7/7).
Belanja Prioritas dan Subsidi Membengkak
Melebarnya jurang defisit ini tidak lepas dari laju belanja negara yang bergerak melampaui pagu anggaran awal. Outlook total belanja negara kini diproyeksikan menyentuh Rp 3.942,4 triliun (102,6% dari pagu), sementara pendapatan negara diperkirakan hanya mampu mengumpulkan Rp 3.208,1 triliun (101,7% dari target).
Alhasil, pemerintah harus mengerek kebutuhan pembiayaan utang hingga Rp 734,3 triliun demi menutup defisit belanja tersebut.
Berikut adalah perincian pos belanja negara pada outlook APBN 2026:
- Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Diproyeksikan melonjak hingga Rp 1.630,4 triliun atau mencapai 107,9% dari pagu awal demi mendanai program prioritas.
- Belanja Non-K/L: Diperkirakan dapat ditekan secara efisien ke angka Rp 1.615,1 triliun atau 98,5% dari pagu APBN.
- Transfer ke Daerah (TKD): Diproyeksikan ikut merangkak naik mencapai Rp 696,9 triliun atau setara 100,6% dari pagu awal.
- Tambahan Belanja Kompensasi: Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran ekstra sebesar Rp 132 triliun khusus untuk mengamankan pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
Sektor Perpajakan Meleset, Ditopang PNBP
Di sisi pendapatan negara, total realisasi memang diperkirakan mampu melampaui target awal (101,7%). Namun, jika dibedah secara struktural, sektor penopang utama yakni perpajakan justru memperlihatkan kinerja yang kurang optimal dan berada di bawah target awal.
| Sektor Pendapatan | Outlook Realisasi (2026) | Capaian dari Target APBN |
| Total Penerimaan Perpajakan |
Rp 2.631,4 triliun |
97,7% |
| – Penerimaan Pajak murni |
Rp 2.310,8 triliun |
98,0% |
| – Kepabeanan dan Cukai |
Rp 320,6 triliun |
95,4% |
| Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) |
Rp 575,1 triliun |
125,2%
|
Kinerja gemilang dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang melesat hingga 125,2% dari target inilah yang menjadi penyelamat fiskal sehingga mampu meminimalkan kejatuhan total pendapatan negara akibat lesunya setoran sektor perpajakan dan bea cukai.
Melihat postur fiskal yang kian ketat, Banggar DPR meminta pemerintah tetap disiplin menjaga efisiensi belanja program agar kredibilitas jangka panjang anggaran tetap terjaga dengan aman di mata investor. ***
