Target Pertumbuhan Ekonomi 2027 Dipatok 7,5%, Bappenas Siapkan Rp625 Triliun

Stabilitas.id – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi yang agresif untuk tahun anggaran 2027 di rentang 5,9% hingga 7,5%. Guna merealisasikan angka tersebut, pemerintah menyiapkan 60 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang akan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp625,28 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pencapaian target tersebut mustahil terwujud tanpa sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Setiap wilayah didorong untuk menggali potensi ekonomi sesuai karakteristik daerah masing-masing.

“Dalam catatan kami, pertumbuhan nasional 5,9—7,5% tidak bisa dicapai tanpa dukungan daerah,” ujar Rachmat dalam Rakorbangpus RKP Tahun 2027 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Delapan Klaster Strategis & Dukungan Fiskal

Pemerintah telah memetakan 60 program prioritas tersebut ke dalam delapan klaster utama, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, hingga ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menjelaskan bahwa pendanaan program-program tersebut akan mengandalkan dukungan fiskal serta kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara, terutama untuk proyek yang memerlukan penjaminan.

“Kolaborasi pemerintah, Danantara, dan sektor swasta ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan di delapan klaster tadi,” kata Juda. Ia menambahkan bahwa Bank Indonesia (BI) juga akan berperan dalam menjaga ketersediaan likuiditas perbankan guna menekan biaya modal bagi swasta.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Bappenas, Putut Hari Satyaka, merinci alokasi Rp625,28 triliun untuk PKPN tersebut setara dengan 45,7% dari total pagu indikatif belanja Kementerian/Lembaga (K/L) 2027 yang sebesar Rp1.370,3 triliun.

Angka alokasi ini meningkat dibandingkan tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp530,12 triliun. Putut menyebut peningkatan ini mencerminkan fokus pemerintah untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional yang lebih berdampak.

Ambisius

Meskipun pemerintah optimis, kalangan pengusaha dan analis menilai target batas atas 7,5% cenderung terlalu ambisius di tengah ketidakpastian global. Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, mengingatkan pemerintah untuk tetap realistis.

“Dalam situasi saat ini, menjaga pertumbuhan stabil di atas 5% saja sebenarnya sudah membutuhkan effort yang besar. Pelaku usaha butuh kepastian regulasi dan biaya logistik yang kompetitif untuk ekspansi,” tutur Anggawira.

Senada, analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita memproyeksikan angka yang lebih moderat di rentang 5,0—5,5%. Menurutnya, untuk menembus angka di atas 6%, diperlukan transformasi struktural yang sangat dalam.

“Target batas bawah 5,9% relatif bisa tercapai jika konsumsi rumah tangga dan daya beli kelas menengah terjaga. Namun untuk mendekati 7,5%, butuh perubahan besar pada mesin pertumbuhan ekonomi kita agar tidak terjebak pada pertumbuhan semu,” pungkas Ronny. ***

Postur PKPN & Pagu Indikatif 2027: