JAKARTA, Stabilitas.id – Prosesi serah-terima jabatan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa pada 9 September 2025 bukan sekadar seremoni administratif. Ini adalah momen simbolik yang menandai peralihan paradigma fiskal Indonesia. Sri Mulyani, yang telah menjabat selama hampir 15 tahun, meninggalkan warisan kebijakan yang kuat, mulai dari reformasi perpajakan hingga penguatan transparansi fiskal.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah mendukungnya selama masa jabatan. Ia juga mengakui bahwa tantangan fiskal semakin kompleks, terutama dengan masifnya perubahan teknologi digital dan dinamika geopolitik global. Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan negara bukan hanya soal angka, tetapi juga soal adaptasi terhadap perubahan zaman.
Sri Mulyani juga menitipkan pesan penting kepada Purbaya: untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan amanah dalam memimpin puluhan ribu pegawai Kemenkeu. “Saya pamit undur diri… dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tutupnya dengan nada emosional. Pesan ini bukan hanya untuk Purbaya, tetapi juga untuk seluruh ekosistem fiskal Indonesia agar tetap berkomitmen pada stabilitas dan keberlanjutan.
Bagi Purbaya, transisi ini adalah tantangan sekaligus peluang. Ia mewarisi institusi yang sudah relatif solid, tetapi juga harus menghadapi ekspektasi tinggi dari publik dan Presiden Prabowo Subianto. Dengan pendekatan yang berbeda dari pendahulunya, Purbaya dihadapkan pada tugas berat: menjaga kesinambungan sambil memperkenalkan inovasi.
Tantangan Institusional: Reformasi Internal dan Kepercayaan Publik
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Purbaya adalah reformasi internal Kementerian Keuangan. Meski institusi ini dikenal sebagai salah satu kementerian paling profesional, isu kebocoran penerimaan, ketimpangan distribusi fiskal, dan resistensi terhadap digitalisasi masih menjadi pekerjaan rumah. Purbaya harus memastikan bahwa seluruh jajaran Kemenkeu siap bertransformasi secara sistemik.
Digitalisasi perpajakan melalui Core Tax Administration System menjadi prioritas. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses audit, dan menekan potensi manipulasi. Namun, implementasinya membutuhkan pelatihan, perubahan budaya kerja, dan integrasi lintas direktorat. Tanpa dukungan penuh dari internal, digitalisasi bisa mandek di tengah jalan.
Selain itu, Purbaya harus membangun kembali kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, persepsi publik terhadap pajak cenderung negatif, terutama di kalangan pelaku UMKM dan sektor informal. Program edukasi pajak, insentif yang tepat sasaran, dan komunikasi publik yang transparan menjadi kunci untuk mengubah persepsi ini.
Di tengah semua tantangan ini, Purbaya tetap optimis. Ia percaya bahwa dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, Kemenkeu bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. “Saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” ujarnya dengan penuh keyakinan. Kini, publik menanti bukti dari keyakinan tersebut. ***
.jpg)
