JAKARTA, Stabilitas.id – Realisasi defisit APBN di 2024 masih terjaga di level 2,29% PDB, yang mana lebih rendah jika dibandingkan dengan outlook dalam laporan Semester-I 2024, sebesar 2,70% PDB.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas A. M. Djiwandono, dalam Konferensi Pers, APBN KiTa, pada Senin (6/1/25).
“Penurunan defisit ini didukung oleh kinerja penerima negara yang solid serta pengendalian belanja yang efektif. Pemerintah tetap mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas dan memastikan peran APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat,” ungkap Wamenkeu.
Defisit yang terkendali tersebut seiring dengan pembiayaan utang yang juga berhasil diturunkan hingga Rp91,5 T. Dengan pengelolaan anggaran yang efisien, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berhasil mencapai Rp45,4 T.
“SILPA ini akan menjadi bantalan yang penting dalam memperkuat buffer fiskal APBN di 2025. Memberikan ruang yang lebih luas untuk menghadapi berbagai dinamika yang bisa terjadi di tahun 2025,” jelas Wamenkeu.
Kinerja pembiayaan Surat Berharga Negara (SBN) juga terjaga di tengah dinamika kondisi global. Pasar SBN mencatatkan inflow sebesar Rp34,59 T ytd, menunjukkan daya tarik SBN bagi investor dalam negeri maupun asing. Selain itu, yield SBN juga terkendali didukung oleh likuiditas pasar yang terjaga. Bid to cover ratio lelang SBN sepanjang 2024 sebesar 2,3 kali.
“Stabilitas ekonomi domestik yang tetap terjaga didukung oleh fundamental makro ekonomi yang solid dan kinerja pemerintah dalam menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal menjadi faktor utama yang menarik minat investor,” jelas Wamenkeu.
Di sisi lain, sampai dengan 31 Desember 2024 pembiayaan investasi pemerintah telah dicairkan sebesar Rp81,49 T antara lain untuk sektor pendidikan, perumahan, infrastruktur, perhubungan, dan penguatan ekspor nasional.
“Pemerintah merealisasikan pembiayaan investasi tahun 2024 untuk sektor sektor prioritas yang mendukung pelayanan publik serta memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Wamenkeu Thomas.***
