JAKARTA, Stabilitas.id — Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Platemendukung kampanye privasi data dan pencegahan hoaks mengenai pandemi Covid-19 di 12 kota. Menkominfo mengapresiasi kampanye yang diselenggarakan ICT Watch dan Relawan TIK bersama WhatsApp Indonesia guna meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia.
“Kami menyambut baik upaya Whatsapp dan ICT Watch yang turut mendukung peningkatan literasi digital masyarakat melalui kampanye literasi digital 2021. Kampanye yang mengedepankan isu privasi data dan pencegahan information disorder terkait pandemi Covid-19,” ungkapnya dalam Seminar Nasional dan Workshop Virtual Literasi Digital di Masa Pandemi untuk masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara.
Menkominfo menjelaskan guna membekali masyarakat dalam berinteraksi di ruang digital dari segi etika, kemampuan, keamanan dan budaya digital, Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Literasi Digital Nasional yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2021.
“Peluncuran program tersebut menandai pelaksanaan kelas literasi digital secara simultan di 514 kabupaten dan kota. Program itu akan menjangkau 12,5 juta warga Indonesia. Kegiatan Indonesia Makin Cakap Digital adalah tindak lanjut percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan SDM digital yang diamanatkan Bapak Presiden,” tuturnya.
Menteri Johnny menyatakan, pelaksanaan seminar dan workshop itu sejalan dengan upaya bersama memperkuat literasi digital yang dilaksanakan Kementerian Kominfo bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), termasuk ICT Watch dan Relawan TIK.
“ Dengan memberikan beragam kelas pelatihan melalui program cakap digital, masyarakat dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan literasi dan kecakapan digital di tiga level (basic, intermediate, dan advace skill) seperti belajar mengenai pembuatan fotografi, videografi, media sosial, public speaking, tangkas digital dan tular nalar bersama Google, copywriting, digital marketing, privasi digital, keamanan siber, serta materi lainnya,” paparnya.
Menurut Menkominfo, Program Literasi Digital Nasional memilki muatan dengan materi berdasarkan pada empat pilar utama, yaitu etis bermedia digital, aman bermedia digital, cakap bermedia digital, dan budaya bermedia digital.
“Program ini berisi pelatihan yang ditujukan untuk siswa, guru, orang tua, hingga komunitas-komunitas lokal serta pelaku UMKM. Untuk pelatihannya telah diikuti sekitar 50 ribu orang di 20 kota,” ujarnya.
Melalui Program Literasi Digital Nasional, Menteri Johnny mengharapkan masyarakat makin cakap digital dan lebih produktif.
“Dengan adanya program ini, masyarakat dapat memanfaatkan sisi positif internet untuk aktivitas sehari-hari seperti: Belajar virtual, bisnis dan belanja online, bekerja dari rumah, konsultasi kesehatan secara daring,”ungkapnya.
Selain itu, melalui kegiatan edukasi literasi digital di Kota Medan dan sebelas kota lainnya di Indonesia, Menkominfo mengharapkan dapat membangun kolaborasi pemangku kepentingan (multistakeholders) dalam peningkatan literasi digital di Indonesia.
“Kami berharap upaya meningkatkan kecakapan digital bangsa Indonesia dapat semakin solid dan nyata dirasakan oleh masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Bersama-sama kita tingkatkan literasi digital bangsa menciptakan ruang digital yang produktif sehat dan aman serta bergerak maju menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju,” tandasnya.
Kota Medan merupakan lokasi ketiga penyelenggaraan seminar dan workshop, setelah Bangka Belitung dan Batam. Rangkaian Roadshow Online ICT Watch berlangsung di total 12 kota selama tahun 2021. Selanjutnya seminar dan workshop akan berlangsung berturut-turut di Jambi; Bengkulu, Pekanbaru, Yogyakarta, Tarakan, Kendari, Palu, Ternate dan Sorong.
Program edukasi literasi digital yang telah berjalan sejak tahun 2019 itu juga mendapat dukungan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Kota Medan, Relawan Covid-19 atau Recon, Siberkreasi, Relawan TIK, dan UNICEF Indonesia, perguruan tinggi serta pemerintah daerah.
