Manajemen risiko digital bertujuan menilai, memantau, dan menanggapi risiko baru yang dihasilkan transformasi digital dan adopsi teknologi disruptif yang berkelanjutan.
Implementasi teknologi yang dilakukan sektor publik ke dalam proses bisnis sehari-hari kerap menghasilkan berbagai hal yang tidak diinginkan. Meskipun risiko digital bukanlah hal baru, sifat risiko tersebut dapat memperbesar skala dan kecepatan risiko organisasi secara keseluruhan. Risiko digital dapat mempengaruhi organisasi dengan manifestasi sesuai dengan perjalanan transformasi digital di organisasi tersebut.
Oleh sebab itu, mengutip dari laman CRMS (Center for Risk Management & Sustainability), berikut adalah elemen organisasi yang rentan terpengaruhi risiko digital yang harus diantisipasi dan dipelajari secara mendalam.
Dalam beberapa tahun ini terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan manusia terutama dalam bidang perekonomian. Minyak bumi yang sebelumnya menjadi sumber daya yang diperebutkan dan kerap memicu benturan hingga peperangan
Tenaga Kerja
Perusahaan yang berkecimpung di sektor publik kini beralih ke tenaga kerja yang berkarakter mobile dan selalu terhubung dengan sistem perusahaan. Perubahan itu menimbulkan ketergantungan terhadap kontraktor dan pihak ketiga yang bertindak sebagai penyedia layanan sehingga pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di organisasi menjadi semakin kompleks. Transformasi tenaga kerja di era digital berisiko memunculkan berbagai masalah, misalnya ancaman orang dalam, manajemen akses, dan serangan digital.
Pihak Ketiga
Transformasi digital juga melibatkan pihak ketiga yang membuat organisasi lebih sulit dikelola. Dalam hal organisasi sektor publik, pihak ketiga belum tentu berperan sebagai vendor. Sektor publik sering berbagai informasi dengan pihak ketiga demi memfasilitasi layanan digital untuk masyarakat. Relasi dengan pihak ketiga yang kompleks membuat organisasi kesulitan mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan, akses, kepatuhan, dan risiko lainnya secara keseluruhan.
Sistem Penyimpanan Data di Internet (Cloud)
Organisasi juga sering kesulitan mendeteksi dan merespon ancaman berbasis cloud. Jika aplikasi dan layanan cloud tersebar di berbagai sistem internal organisasi, maka kemungkinan besar cloud tidak dapat diidentifikasi, dinilai, dan dipantau secara konsisten. Solusinya, semua aplikasi dan layanan cloud harus dikelola secara profesional demi meminimalkan risiko digital berbahaya di kemudian hari.
Kepatuhan (Compliance)
Salah satu respon untuk menyikapi transformasi digital adalah penerapan peraturan tambahan dan kebijakan pemerintah. Kini, semakin banyak organisasi yang wajib mematuhi persyaratan baru untuk memastikan bahwa transformasi digital diterapkan secara konsisten. Proses audit kini difokuskan pada transformasi besar, contohnya aktivitas yang berkaitan dengan transformasi digital seperti upaya modernisasi Teknologi Informasi (TI) atau pembuatan platform baru untuk berinteraksi dengan pelanggan.
Otomatisasi Proses
Ketika organisasi memasukkan konsep Internet of Things (IoT) ke dalam ranah bisnisnya, biasanya organisasi tersebut akan melakukan otomatisasi proses sebagai wujud inovasi dan efisiensi. Namun, proses adopsi teknologi juga kerap memunculkan risiko seperti kegagalan operasional. Kemunculan risiko tak terduga harus diantisipasi dengan mengubah cara mengidentifikasi, menilai, menangani, dan memantau risiko operasional.
Kemampuan Beradaptasi (Resiliency)
Gangguan operasional bisnis yang disebabkan risiko digital merupakan hal lazim di zaman modern. Kini, organisasi harus berjuang menghadapi berbagai risiko gangguan dan krisis, misalnya dari segi pelanggaran data skala besar, bencana alam, serta kegagalan teknologi. Peningkatan digitalisasi proses operasional membuat organisasi menjadi lebih rentan terhadap risiko digital. Pada saat yang sama, digitalisasi meningkatkan ekspektasi ketersediaan 7 x 24 jam. Gangguan kecil yang berasal dari media sosial dan persyaratan kepatuhan harus diawasi secara serius.
Privasi Data
Transformasi digital membuat organisasi sektor publik mengelola lebih banyak data pribadi. Itulah sebabnya organisasi sektor publik wajib memahami berbagai jenis data dan tingkat perlindungan untuk mengantisipasi risiko gangguan privasi data. Sayangnya, pengumpulan dan penggunaan data di banyak organisasi masih berlangsung lebih cepat daripada kemampuan tata kelolanya.
Keamanan Siber
Ekspansi digital yang dilakukan organisasi turut memperbesar risiko serangan siber, yang dapat menyebabkan proses mendeteksi, memprioritaskan, dan menanggapi ancaman menjadi lebih sulit. Para pelaku serangan siber menargetkan informasi resmi untuk mengeruk keuntungan komersial dan diplomatik. Transformasi digital memperluas konsekuensi insiden dunia maya di berbagai sektor bisnis, termasuk urusan dengan pihak ketiga dan proteksi cloud.
Semoga ulasan tentang anatomi risiko digital ini dapat membuat organisasi khususnya di sektor publik menyadari pentingnya pengelolaan risiko digital secara menyeluruh. Dengan begitu, organisasi sektor publik pun mampu melakukan mitigasi risiko yang akurat demi menunjang kelancaran bisnis di masa kini dan masa depan.
***
