INDEF menyoroti fenomena makan tabungan akibat inflasi pangan di atas 5 persen yang membuat rata-rata saldo tabungan di bawah Rp100 juta turun ke Rp1,66 juta.
Stabilitas.id – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti tekanan berat terhadap daya beli masyarakat dalam dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat pada awal 2026, capaian tersebut dinilai belum mampu menjamin keterjangkauan harga pangan sehingga memicu fenomena “makan tabungan” pada kelompok masyarakat kelas menengah dan bawah.
Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF Abdul Manap Pulungan mengungkapkan bahwa tekanan utama terhadap konsumsi rumah tangga bersumber dari tingginya inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) yang melonjak di atas 5 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan upah riil pekerja yang cenderung stagnan di level 1,7 persen.
“Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh buruh di sini belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Manap dalam diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo”, Selasa (20/10/2026).
Akibat pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan harian, masyarakat terpaksa menggerus simpanan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Manap memaparkan bahwa rata-rata saldo rekening kelompok pemilik simpanan di bawah Rp100 juta kini merosot menjadi Rp1,66 juta, turun jauh dibandingkan masa pandemi yang masih bertahan di angka Rp2,27 juta.
Tekanan daya beli tersebut turut tercermin pada dinamika pasar keuangan dan pasar modal domestik seiring tergerusnya kepercayaan investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren penurunan, disertai depresiasi nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) serta kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) hingga 7,15 persen.
“IHSG yang turun itu tidak lain tidak bukan karena trust (kepercayaan), karena orang tidak percaya terhadap ekonomi kita dari berbagai kebijakan yang ada,” ungkap Manap.
Dari sisi ketenagakerjaan, Manap menilai daya serap lapangan kerja nasional masih rendah dengan tingkat elastisitas hanya sebesar 0,23 persen. Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih banyak menciptakan penyerapan di sektor informal sebanyak 266 ribu orang dibandingkan sektor formal sebanyak 131 ribu orang.
Pada saat bersamaan, proporsi pengangguran terdidik lulusan jenjang D4 hingga S3 melonjak tajam dari 5,63 persen menjadi 16,13 persen.
“Artinya lapangan kerja itu tidak siap untuk menggaji orang-orang yang berpendidikan yang harusnya memang gajinya lebih tinggi. Dengan demikian maka orang akan sulit untuk meningkatkan konsumsinya jika tingkat pendidikan yang tinggi ternyata tidak linear terhadap penyerapan tenaga kerja,” pungkas Manap. ***
