JAKARTA, Stabilitas.id – KemenKopUKM bekerja sama dengan Telkom, PT Inti, ITB, Aspaki, Gakeslab, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengisi Pameran dan Temu Bisnis Tahap Kedua Belanja Barang/Jasa Pemerintah untuk Produk Dalam Negeri dengan topik “Teknologi Informasi, Komunikasi dan Digital” di SMESCO Exhibition Hall, Jakarta, Senin (18/4).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa berbagai produk dalam negeri berbasis teknologi, informasi dan komunikasi, serta digital dari para pelaku UKM serta industri kecil dan menengah sudah semakin siap untuk menyuplai kebutuhan barang dan jasa pemerintah.
“Kebutuhan teknologi dan informasi tentu paling banyak di Kemkominfo dan pemerintah daerah. Karena itu kami harapkan ada interaksi dengan UMKM, ada pendampingan, dan standar kualitas produk sehingga dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.
Menteri Teten menambahkan, dalam temu bisnis kali ini juga menghadirkan pelatihan agar para pelaku UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Saat ini, ditargetkan 1.000.000 produk UKM dapat masuk ke dalam e-katalog LKPP.
Ia juga optimistis nilai perencanaan produk dalam negeri dalam acara temu bisnis kali ini dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun dan berharap akan ada percepatan dan dapat terealisasi dari nilai perencanaan ini pada akhir April 2022.
“Realisasi pembelian produk dalam negeri juga akan diposting pada akhir acara temu bisnis ini. Jadi Kejaksaan, BPK, dan BPKP akan memantau realisasinya. KemenKopUKM akan fokus mendorong produktivitas dan inovasi UMKM ini,” kata Menteri Teten.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate menegaskan bahwa dari Kemenkominfo, terdapat anggaran sebesar Rp16 triliun yang dapat dibelanjakan untuk pembelian produk dalam negeri.
“Keberpihakan untuk produk dalam negeri harus ada. Ini harus diawasi dan perlu pendampingan agar realisasinya benar. Kominfo memberikan dukungan penuh pada LKPP agar belanja pemerintah ini dapat dilakukan dalam bentuk digital secara mudah dan terlindungi,” ujar Jhonny.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pedidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Suharti menambahkan bahwa pihaknya mengalokasikan Rp15 triliun untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri.
Ia juga menambahkan, hingga saat ini pihaknya mempunyai alokasi anggaran 2022 sebesar Rp80,55 triliun. Namun, tidak ini semua untuk pembelian barang dan jasa pemerintah. Terdapat total Rp15 triliun yang dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa. Pihaknya juga menargetkan 95% untuk pembelian barang dalam negeri.***
