Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan produk yang memiliki daya saing dan potensi ekspor yang tinggi. Tak hanya produk-produk hasil industri, namun juga produk dari sektor lain seperti pertanian.
“Untuk mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian tersebut, Pemerintah mendorong pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor sebagai program prioritas yang menjadi quick wins Kemenko Perekonomian,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono saat memberikan sambutan dalam launching dan penanaman perdana pengembangan hortikultura berorientasi ekspor tingkat nasional, Sabtu (28/12), di Kabupaten Jembrana, Bali.
Susiwijono menjelaskan, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional semakin penting dan strategis. Kontribusi sektor ini dalam Produk Domestik Bruto (PDB) menempati posisi ketiga setelah sektor industri dan perdagangan.
Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus di saat sektor lain mengalami defisit neraca perdagangan. Per bulan Agustus 2019, sektor pertanian tercatat mengalami surplus sebesar US$ 0,34 atau tumbuh sebesar 12% dari tahun sebelumnya.
Pada penanaman perdana ini, Pisang Cavendish dipilih sebagai komoditas yang akan dikembangkan. Pasalnya, Pisang Cavendish adalah satu satu komoditas hortikultura yang mempunyai prospek pengembangan yang baik karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hasil produksi hortikultura ini diharapkan dapat menjadi subtitusi buah impor yang berasal dari Filipina dan memenuhi kebutuhan lokal, seperti hotel dan lain-lain sehingga dapat menekan defisit perdagangan nasional.
Namun, dalam pengembangannya memang masih terdapat beberapa tantangan seperti lemahnya sumber daya manusia, kelembagaan petani, terbatasnya modal, kurangnya pendampingan dan inovasi teknologi, serta terbatasnya akses pasar.
“Solusinya, perlu ada kerjasama kemitraan antara pemerintah dan swasta yang dapat membantu petani dalam merancang pola produksi hingga pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk ekspor. Hal ini penting agar petani kita menjadi lebih mandiri, tangguh dan mampu bersaing di pasar global,” tutur Susiwijono.
Sebagai program prioritas, Kemenko Perekonomian akan mengoordinasikan melalui integrasi kebijakan, yaitu: 1) penyediaan lahan melalui optimalisasi kebijakan pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial; 2) peningkatan produksi, mutu dan daya saing produk; 3) peningkatan akses pembiayaan petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); 4) peningkatan akses pasar melalui e-commerce; 5) dukungan logistik; 6) pembangunan sarana prasarana/infrastruktur transportasi; dan 7) dukungan kebijakan tarif dan perdagangan internasional.
Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) berupa penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kelembagaan petani, akses pembiayaan, dan pendampingan kepada petani akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Tentunya dengan didukung oleh kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian.
Adapun PT Great Giant Pineapple (GGP) selaku offtaker dan perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dan petani, melalui program Creating Share Value akan melakukan kerja sama kemitraan dengan kelompok tani atas dasar pemberdayaan dan saling menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution) untuk melakukan budidaya/produksi pisang yang berdaya saing dan berkualitas ekspor.
Sesmenko Perekonomian pun menegaskan, program pengembangan kawasan hortikultura berorientasi ekspor ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk mendorong produk lokal yang berdaya saing global. Kegiatan launching pada hari ini menandai dimulainya program tersebut secara nasional.
“Harapannya, pengembangan kawasan hortikultura ini betul-betul mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan ekspor dan meningkatkan perekonomian daerah yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan ini Wakil Gubernur Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Bupati Jembrana, Bupati Bondowoso, Direktur PT GGP, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT, serta perwakilan instansi terkait lainnya.
