Stabilitas.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan Asia, khususnya ASEAN+3.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK Retno Ici saat membuka rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events di Yogyakarta, Senin (2/2).
Menurut Retno, ABMF menjadi forum strategis untuk memperkuat integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas batas.
“Kehadiran regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan, termasuk penerapan prinsip keuangan berkelanjutan,” ujar Retno.
Dalam penguatan keuangan berkelanjutan, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Aturan ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga sosial dan keberlanjutan lainnya.
Selain itu, OJK juga mendorong penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) untuk menyelaraskan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.
Sementara dari sisi pengembangan pasar obligasi mata uang lokal (Local Currency Bond Market), OJK menilai langkah ini penting untuk meningkatkan stabilitas keuangan dengan mengurangi risiko nilai tukar, memperluas sumber pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta memperkuat ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal.
Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan—termasuk green, social, sustainability, dan sustainability-linked bond—telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara US$3,28 miliar.
Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goals (SDGs).
Pemerintah, lanjutnya, telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik—termasuk obligasi SDGs dan obligasi biru—serta skema pembiayaan gabungan. Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan utama, sehingga kolaborasi lintas sektor menjadi kunci.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, di atas rata-rata global 69,5, dengan capaian 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian tersebut, bersama visi Indonesia Emas 2045, dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional.
Rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) berlangsung selama tiga hari, 2–4 Februari 2026, secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara anggota serta pemangku kepentingan kawasan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK juga menggelar Indonesia Session yang membahas perkembangan terkini pasar modal nasional dengan tema “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.
Selain ABMF, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). DBMF membahas pengembangan aset digital, sementara CSIF berfokus pada studi kasus transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah, serta penguatan keterkaitan antarbank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek di kawasan ASEAN+3. ***
