Stabilitas.id — Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dirancang dengan prinsip fleksibilitas tinggi guna menghadapi gejolak global. Pemerintah memastikan telah menyiapkan cadangan fiskal (fiscal buffer) untuk meredam dampak eskalasi geopolitik dan fluktuasi harga komoditas.
Juda menjelaskan, kekuatan APBN saat ini ditopang oleh tiga pilar utama: prudent, disiplin, dan fleksibel. Disiplin anggaran ditunjukkan dengan komitmen menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) di kisaran 40%, jauh di bawah batas undang-undang sebesar 60%.
“Fleksibilitas ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan fiskal jika terjadi shock global, baik yang berdampak pada sisi belanja maupun penerimaan,” ujar Juda dalam forum Indonesia Economic Forum 2026 di Jakarta, dikutip Selasa (3/3/2026).
Hitung-hitungan Sensitivitas APBN
Kementerian Keuangan secara rutin melakukan stress test terhadap berbagai skenario ekonomi. Berdasarkan analisis sensitivitas terbaru, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 triliun.
Sementara itu, pelemahan nilai tukar Rupiah sebesar Rp100 per dolar AS berdampak sekitar Rp0,8 triliun terhadap defisit. Selain itu, kenaikan yield surat utang sebesar 0,1% berpotensi menambah beban bunga utang sekitar Rp1,9 triliun.
“Hasil stress test pada skenario yang dinilai cukup plausible menunjukkan bahwa defisit tetap terjaga di bawah 3 persen dan rasio utang terhadap PDB masih sangat terkendali,” tegas mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut.
Diversifikasi Global Bonds dan Peran Danantara
Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus memperluas basis investor dengan melakukan diversifikasi mata uang pada penerbitan utang luar negeri. Pekan lalu, Kemenkeu sukses menerbitkan global bonds senilai US$4,5 miliar ekuivalen dalam mata uang Euro dan Renminbi (RMB) dengan tingkat imbal hasil (yield) yang kompetitif, masing-masing di kisaran 4-5% dan 2-3%.
Di sisi lain, Juda juga menyoroti peran strategis Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Entitas baru ini kini menjadi bagian dari manajemen makroekonomi Indonesia yang fokus pada pembiayaan investasi pemerintah.
“Kalau dulu investasi pemerintah masuk di APBN, sekarang ada di Danantara. Ini bagian dari macroeconomic management kita, di mana belanja APBN kini lebih difokuskan pada konsumsi pemerintah dan penguatan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah,” jelasnya.
Dengan dukungan investasi asing dan peran aktif Danantara dalam pembiayaan proyek strategis, pemerintah optimistis keseimbangan fiskal tetap terjaga di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian pada tahun 2026. ***
