Bantu Redam Gejolak Rupiah, Kemenkeu Guyur Rp2,2 Triliun untuk Borong SBN

Stabilitas.id — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengambil langkah intervensi taktis di pasar surat utang dengan menyiapkan plafon anggaran sekitar Rp2 triliun per hari untuk memborong Surat Berharga Negara (SBN). Aksi korporasi negara yang telah digulirkan sejak Rabu (13/5/2026) pekan lalu ini didesain sebagai bantalan fiskal untuk meredam gejolak pasar modal.

Kendati telah menyiapkan amunisi jumbo, hingga data penutupan pasar awal pekan ini, pemerintah tercatat baru berhasil menyerap pembalian SBN dengan akumulasi nilai total sekitar Rp2,22 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merincikan, pada hari pertama eksekusi, pemerintah hanya mampu menjaring SBN senilai Rp100 miliar. Namun, intensitas transaksi merangkak naik pada Senin (18/5/2026) sebesar Rp830 miliar, dan mencapai puncaknya pada perdagangan Selasa dengan realisasi Rp1,29 triliun.

“Kalau tidak salah hari pertama itu Rp100 miliar, kemarin Rp830 miliar, dan hari ini mencapai Rp1,29 triliun,” urai Purbaya dalam konferensi pers pemaparan realisasi APBN KiTA di Gedung Kemenkeu, Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).

Menkeu Purbaya mengungkapkan, minimnya realisasi pembelian dari target Rp2 triliun per hari tersebut bukan disebabkan oleh daya beli pemerintah yang seret, melainkan akibat keengganan para pelaku pasar untuk melepas portofolio surat utangnya (scarcity of supply).

Banyak investor, terutama investor institusi asing, memilih untuk menahan (holding) kepemilikan SBN mereka karena dinilai masih sangat menguntungkan. Saat ini, tingkat imbal hasil (yield) SBN bertengger di kisaran 6,7%, level premium yang sangat seksi di mata pengelolaan dana global.

“Realisasinya kecil karena memang tidak ada yang mau menjual. Investor masih sayang melepas obligasi tersebut karena tingkat keuntungan domestik saat ini dinilai masih sangat kompetitif,” jelasnya.

Misi Ganda

Operasi pasar yang digalang otoritas fiskal ini mengusung misi ganda yang krusial bagi makroekonomi nasional:

1. Menjaga Stabilitas Kurs Rupiah: Aksi beli ini menjadi bentuk sinergi konkret fiskal guna membantu Bank Indonesia (BI) menahan laju depresiasi rupiah terhadap dolar AS.

2. Memangkas Tingkat Keuntungan (Yield): Pemerintah membidik penurunan yield SBN agar kembali melandai ke jangkar awal tahun di kisaran 6,04%.

Secara teknis, pergerakan harga obligasi berbanding terbalik dengan tingkat yield. Kenaikan yield hingga 100 basis poin (bps) sejak awal tahun telah menekan harga pasar obligasi ke zona diskon, sehingga memicu potensi kerugian pembukuan (unrealized loss) bagi investor yang terpaksa menjual sebelum jatuh tempo.

Sebaliknya, jika intervensi Kemenkeu berhasil memotong yield kembali ke area 6,04%, otomatis harga pasar SBN akan terkerek naik (appreciation), memberikan keuntungan berupa capital gain bagi para pemegang obligasi negara.

Purbaya meyakini bahwa stabilitas harga aset dan yield SBN yang terjaga akan menurunkan premi risiko (risk perception) pasar investasi Indonesia secara menyeluruh. Hal ini diharapkan menjadi magnet penarik modal portofolio global (capital inflow) kembali membanjiri pasar keuangan domestik.

“Jika harga obligasi dan yield bergerak stabil, investor asing akan berhitung kembali. Saat masuk ke Indonesia, mereka berpotensi meraup keuntungan ganda (double return): pertama dari capital gain apresiasi harga obligasi, dan kedua dari penguatan nilai tukar rupiah,” tegas Menkeu.

Otoritas fiskal juga memastikan bahwa pasokan pendanaan untuk operasi pasar ini berada dalam kondisi prima serta memiliki struktur yang pruden, di mana sumber dana yang dialokasikan tidak hanya mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pengelolaan kas negara tetap agile demi memberi ruang bernapas bagi volatilitas rupiah. ***

Rapor Eksekusi Operasi Pasar SBN Kementerian Keuangan (Mei 2026)