Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengingatkan Indonesia agar tidak ketergantungan pada satu ekosistem teknologi AI global demi menghindari risiko geopolitik AS-China.
Stabilitas.id – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengingatkan pelaku industri dan pemerintah agar tidak terlalu bergantung pada teknologi digital dari luar negeri. Peringatan ini khususnya ditujukan bagi adopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang dikembangkan oleh satu negara tertentu saja, di tengah eskalasi ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan China.
Mari Elka memaparkan bahwa sektor teknologi finansial (fintech) saat ini berada di titik temu tiga pilar teknologi utama, yaitu AI, blockchain, dan infrastruktur data makro. Keberlangsungan ketiga lini ini dinilai sangat rentan terhadap dinamika politik global.
“Semua ini terpengaruh oleh great power competition antara Amerika dan China. Jadi kalau kita tergantung kepada satu sistem internasional, blok itu bisa mengganggu seluruh sistem kita,” tegas Mari Elka saat menghadiri Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2026 yang diinisiasi oleh Aftech di Jakarta, Selasa (7/7).
BERITA TERKAIT
Guna mengantisipasi kerentanan sistemik tersebut, Indonesia dinilai perlu segera merumuskan strategi diversifikasi ekosistem teknologi global. Langkah mitigasi ini mendesak dilakukan demi memitigasi risiko blokade teknologi akibat perang dagang.
Menurut Mari Elka, ada tiga langkah taktis untuk memperkuat ketahanan digital nasional:
- Menjaga Independensi: Mengatur arah kebijakan teknologi agar tidak terjebak dalam monopoli satu yurisdiksi negara tertentu.
- Mengurangi Kerentanan: Mengurangi ketergantungan pasokan infrastruktur digital impor yang kritis.
- Membangun Sistem Resilien: Menciptakan arsitektur teknologi yang tangguh (resilient) menghadapi guncangan geopolitik dan sanksi internasional.
Penguatan ketahanan digital ini dipandang kian krusial seiring arus transformasi digital yang masif di sektor keuangan domestik. Pemerintah membidik sektor keuangan digital sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi, namun fondasi dasarnya wajib memiliki tameng yang kuat terhadap risiko global.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Mari Elka mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menggeber pembangunan ekosistem Digital Public Infrastructure (DPI). Infrastruktur publik digital ini dirancang sebagai basis utama transformasi layanan publik serta perluasan ekonomi digital nasional.
Komponen utama ekosistem DPI yang sedang dibangun meliputi:
- Identitas Digital (Digital ID): Menjadi sistem verifikasi tunggal yang aman bagi masyarakat.
- Sistem Pembayaran Digital: Mengakomodasi kelancaran arus transaksi ekonomi lintas sektor.
- Pertukaran Data Antarlembaga: Mengintegrasikan arus informasi demi efisiensi birokrasi dan bisnis.
Di samping kesiapan infrastruktur fisik, Indonesia juga dituntut segera merampungkan tata kelola penggunaan AI serta perlindungan data pribadi (PDP). Selain itu, penetapan standar interoperabilitas data yang baku sangat diperlukan agar iklim inovasi digital dapat melaju tanpa mengorbankan aspek keamanan siber.
Mari Elka menambahkan, tantangan terbesar regulator saat ini adalah menjaga keseimbangan yang adil antara ruang inovasi bisnis dan pembatasan hukum. Terlebih, Indonesia kini telah memiliki payung hukum kuat berupa Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Mari Elka menekankan bahwa kehadiran regulasi tidak boleh menjadi batu sandungan yang mematikan daya kreasi industri. Sebaliknya, hukum harus hadir sebagai pelindung masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi.
“Bagaimana kita memastikan sistemnya bisa dipercaya oleh publik, tidak justru mengganggu inovasi. Sering kali ketika terjadi suatu kejadian, inovasinya yang disalahkan, padahal yang kurang adalah guardrails (pagar pengaman) untuk mengelola risikonya,” pungkas Mari Elka. ***

















