ASEAN Economist UOB memproyeksikan Bank Indonesia akan menahan suku bunga acuan pada RDG 22-23 September 2026, seiring langkah pre-emptive sebelumnya dan masuknya kembali aliran modal asing.
Stabilitas.id – Ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk kembali mengerek suku bunga acuan tampak semakin menyempit. Menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan bergulir pada 22–23 September 2026, sinyalemen bertahannya status quo kebijakan moneter semakin menguat di kalangan analis.
ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwidjaja, secara terang-terangan memproyeksikan otoritas moneter Tanah Air akan menahan laju suku bunganya. Penilaian ini ia sampaikan usai membedah prospek ekonomi dalam forum diskusi bertajuk “Reclaiming Global Trust: Indonesia’s Investment Agenda for a Volatile World” di Jakarta, Selasa (15/9). “Stay, kelihatannya mereka stay,” tegas Enrico kepada awak media.
Langkah agresif BI sebelumnya dinilai menjadi alasan utama mengapa bank sentral tak perlu lagi tergesa-gesa memutar kemudi moneter. Enrico menggarisbawahi bahwa manuver BI yang telah menaikkan suku bunga hingga 100 basis poin merupakan langkah pre-emptive yang sangat presisi, bahkan melampaui agresivitas bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang hingga kini belum memulai siklus kenaikannya.
Fundamental makroekonomi yang perlahan mengeras turut menjadi tameng bagi BI. Kondisi nilai tukar rupiah yang berangsur stabil, aliran modal asing (capital inflow) yang kembali deras masuk ke pasar domestik, serta postur kebijakan fiskal yang lebih disiplin, secara kolektif memperkuat ruang bagi bank sentral untuk sekadar memantau situasi tanpa perlu menarik tuas rem tambahan.
Sinergi antara otoritas moneter dan fiskal kini menjadi kunci krusial untuk menjaga asa pasar. Enrico menilai, postur likuiditas perbankan saat ini masih tergolong relatif aman dan harus dijaga agar terhindar dari guncangan spekulatif. “Jadi buat mereka tuh beautiful banget, mereka udah pre-emptive, sekarang sinergi dengan fiskal. Yang perlu dijaga adalah confidence bahwa likuiditas nggak akan tergoncang,” paparnya.
Tekanan inflasi yang membayangi ekonomi domestik saat ini pun dinilai belum mencerminkan pulihnya daya beli atau tarikan permintaan masyarakat (demand-pull inflation). Analisis Enrico menunjuk pada gangguan rantai pasok (supply-side) sebagai biang keladi utama pergolakan harga. Lonjakan harga pada komoditas pangan esensial seperti cabai rawit dan bawang murni disebabkan oleh faktor pasokan, sementara fluktuasi harga energi masih bisa diredam oleh bantalan subsidi fiskal.
Meredam inflasi semacam ini menuntut intervensi langsung pada ketersediaan barang, bukan dengan mencekik likuiditas melalui suku bunga. Terlebih, pemulihan permintaan domestik dinilai belum berputar pada kapasitas penuhnya. Kepercayaan (confidence) masyarakat untuk kembali membelanjakan uangnya masih berada dalam fase pembangunan awal. Menambah beban suku bunga di fase transisi ini justru berisiko mematikan tunas pemulihan ekonomi yang baru saja bersemi. ***
Editor: Sandy Romualdus
