Jakarta – Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI) Sofyan Basir mengungkapkaan optimismenya bahwa aktivitas bisnis usaha kecil dan menengah (UKM), yang selama ini mejadi segmen dominan dalam penyaluran kredit BRI, tidak akan berdampak signifikan terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 1 April nanti. Mengingat penggunaan BBM oleh UKM masih minim.
“Komponen BBM tidak terlampau besar dalam siklus bisnis UKM. Mungkin di bawah 10 persen. Mungkin sektor transportasi. Jadi kami tidak khawatir. Kita masih bisa amankan untuk tahun 2012 ini,” tukas Sofyan dalam konperensi pers hasil RUPST BRI di Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Secara terpisah, ekonomi Cides Umar Juoro mengatakan, penaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan akan berdampak kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memang terdiri dari masyarakat menengah ke bawah. Belum lagi produk yang dihasilkan UMKM merupakan produk yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah.
"Karena inflasi bisa mencapai 7 persen, pasti yang terkena masyarakat berpendapatan kelas menengah bawah. Semua kegiatan UMKM kan golongan masyarakat berpendapatan rendah itu," kata Umar.
Menurut Umar, UMKM yang paling terkena dampak langsung penaikan harga BBM subsidi adalah UMKM sektor transportasi, seperti angkutan umum dan ojek. Selain itu UMKM yang menghasilkan produk-produk yang dikonsumsi masyarakat menengah ke bawah, seperti makanan dan minuman akan terkena imbas yang besar.
Senada dengan pengamat ekonomi Indef Fadhil Hasan yang menyatakan bahwa sektor ekonomi yang akan terkena dampak besar penaikan harga BBM subsidi adalah sektor transportasi serta makanan dan minuman. Kemudian sektor perikanan, perkebunan, dan pertanian yang umumnya skala menengah ke bawah juga pasti terkena dampak penaikan harga BBM subsidi.
"Dari semua sektor itu cost-nya (biaya BBM) berbda-beda masing-masing industri, umumnya 20-30 persen. Makanya lumayan juga kalau cost-nya mereka dari situ meningkat," ungkapnya. Namun dengan fleksibilitas menghadapi krisis yang baik, UMKM diperkirakan mampu menyesuaikan tantangan penaikan harga BBM subsidi tersebut.
Umar mencatat jumlah UKM sampai 2011 mencapai 52 juta. UKM dianggap penting bagi ekonomi karena menyumbang 60 persen dari produk domestik bruto dan menampung 97 persen tenaga kerja.
"Jumlah unit usaha UKM yang besar ini memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yaitu jika masing-masing unit dapat menyerap 2-3 orang maka akan potensial untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan," tuturnya.
Umar melihat dengan penaikan harga BBM subsidi, UMKM belum mendapatkan kompensasi langsung. Sementara pemerintah sudah menyiapkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Ia mengusulkan pemerintah memberikan bantuan kepada UMKM berupa dana bergulir agar UMKM masih bisa melanjutkan usahanya. "Kalau bisa kompensasi lebih produktif, seperti KUR (kredit usaha rakyat) atau dana bergulir," ujarnya.
Namun dana bergulir masih terkendala masalah akuntabilitas keuangan negara (dana bergulir harus melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan). "Maka harus yang bertanggung jawab Kementerian Koperasi dan UMKM dalam mengawasi dalam rangka program tersebut efektif dan dananya benar-benar bisa dipergulirkan," jelas Umar.
