Jakarta- Krisis ekonomi global menyebabkan pasar-pasar tujuan ekspor di negara maju semakin mengecil. Persaingan global semakin meningkat dan masing- masing negara WTO berusaha mencari pasar. Perusahan-perusahaan yang over capacity cenderung melakukan tindakan perdagangan yang tidak jujur.
Menurut Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Bachrul Chairi mengatakatan bahwa dengan persaiangan yang seperti ini, WTO memperbolehkan setiap anggotanya untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan terhadap praktek perdagangan yang tidak jujur diantara anggotanya.
“Dengan terjadinya lonjakan impor tentu akan dapat mengancam keberlangsungan industri dalam negeri,” kata Bachrul yang juga Ketua Komite Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan saat Media Briefing, Jumat (1/6).
BERITA TERKAIT
Aturan WTO yang membolehkan negara anggotanya melakukan perlindungan terhdapa industrI dalam negerinya lewat beberapa instrument, seperti Agreement On Implementation Of Article VI Of GATT 1994 (Agreement on Anti Dumping), Agreement on Subsidies and Countervailing Measures dan Article XIX on Emergency Action on Imports of Particular Product, And Agreement on Safeguards
Karena itu Bachrul berharap kepada pelaku industry yang merasa dirugikan dengan masuknya barang impor dapat mengajukan permohonan kepada KADI terkait dengan kerugian akibat masuknya barang impor dumping/subsidi. Baru setelah itu, KADI akan melakukan penyelidikan terhadap impor barang dumping/subsidi yang menyebabkan kerugian terhadap industri dalam negeri .
“Bila terbukti ada hubungan antara barang impor dumping/subsidi dengan kerugian Industri dalam negeri, KADI merekomendasikan pengenaan tindakan anti dumping/tindakan imbalan,” kata Bachrul.
Sejak 2005-2011, berdasarkan data WTO untuk kasus tuduhan dumping berjumlah 3.922, subsidi berjumlah 262 dan safeguard berjumlah 216 tuduhan. Sementara kasus yang ditudukan kepada Indonesia untuk dumping berjumlah 161, subsidi 12 dan safeguard 33.
















