Jogyakarta – Kegiatan pelanggaran hak cipta terhadap software komputer di Indonesia masih tinggi. Bentuk pelanggaranpun semakin beragam, dari kegiatan perbanyakan secara ilegal, penggunaan software tanpa lisensi yang cukup oleh individu dan perusahaan untuk kegiatan komersial, hingga pemasangan software oleh penjual hardware dengan tidak dilengkapi lisensi yang sah (hard disk loading).
Berdasarkan data International Data Corporation (IDC) yang direlease pada April 2012, Indonesia masih menempati peringkat ke-11 dengan jumlah peredaran software bajakan sebesar 86%.Nilai kerugiannya diperkirakan mencapai US$ 1,46 miliar atau sekitar Rp 12,8 triliun, naik sekitar 10% dari tahun lalu. Akibat tingkat pembajakan yang tinggi itu, nilai komersial software legal di Indonesia hanya US$ 239 juta. Indonesia pun masuk dalam 20 negara dengan nilai komersial pembajakan software tertinggi di dunia.
BERITA TERKAIT
Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) berpendapat tingginya pembajakan tersebut juga berdampak negatif terhadap negara, misalnya potensi penerimaan negara yang hilang dari sektor pajak, kehilangan kesempatan kerja, berkurangnya keinginan untuk berkreasi dari pengembang software dalam negeri, dan menurunnya daya saing bagi industri kreatif di Indonesia. Pembajakan yang tinggi juga berpotensi timbulnya sanksi perdagangan dari negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia.
Studi Dampak Pemalsuan terhadap Perekonomian Indonesia yang dilakukan oleh MIAP dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) pada tahun 2010 menyatakan produk software yang ilegal (bajakan) menjadi salah satu produk yang banyak digunakan oleh konsumen Indonesia sepanjang tahun 2010, yakni sebesar 34,1%.
Oleh karena itu, MIAP bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) beserta pengelola/manajemen mal melaksanakan program yang dinamakan Mal IT Bersih atau Clean IT Mall Program. Program ini diselenggarakanmulai Juli hingga November 2012 di beberapa kota besar di Indonesia, yakni antara lain Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makasar.
Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain kegiatan sosialisasi dan edukasi berupatalk show atau seminar; pendistribusian poster-poster anti-pembajakan di mal-mal IT yang ditentukan; Pencanangan Program “MASLI Award” – Program Mal Peduli Asli, dan kunjungan ke perusahaan-perusahaan anggota APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) di kota-kota tersebut.
Ada pun narasumber Program Mal IT Bersih adalah Drs. Mohammad Adri – Direktur Penyidikan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI; Direktur II Tipideksus Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian RI; dan Justisiari P. Kusumah, Sekjen MIAP.
Agar berdampak besar dan luas, program ini banyak melibatkanstake holder, seperti perusahaan anggotadan non-anggota MIAP, pengusaha ritel di bidang teknologi informasi, pemilik/pengelola mal IT,media massa dan perusahaan pengguna software.
















