BERITA TERKAIT
Kondisi ekonomi yang berat karena faktor global tampaknya belum mau pergi juga. Setelah membuat nilai tukar rupiah terjerembab, tekanan ekonomi global juga membuat pertumbuhan tahun ini melemah. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini melambat di bawah 5 persen yaitu hanya menyentuh 4,7 persen. Sebuah pencapaian di level terendah dalam lima tahun terakhir.
Menurut Chief Economist PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anggito Abimanyu, perlambatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah seperti penghapusan subsidi yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Hal itu secara langsung menekan konsumsi konsumsi atau daya beli masyarakat untuk elektronik, kendaraan bermotor dan lain-lain.
Praktis, saat ini yang bakal tampil sebagai penopang pertumbuhan adalah belanja pemerintah dan neraca perdagangan terlihat mulai membaik. Belanja pemerintah sampai tiga bulan pertama belum sampai 25 persen atau sebesar Rp14 triliun. Dan di kuartal kedua, Anggito, memperkirakan kondisi akan mulai membaik karena ada ekspektasi dari peningkatan anggaran seiring dengan peningkatan gaji pegawai.
Perlambatan yang terus menerus berdampak kepada likuiditas. Hal itu terlihat dari pasar uang yang mengalami penurunan cukup drastis dalam rekening Bank Indonesia. Maka ke depan pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Jika rencana pemerintah tumbuh 5,7 persen maka potensi dana pihak ketiga bisa mencapai Rp600 triliun. Tapi melihat kuartal I tidak ada perbaikan maka potensi turun jadi Rp484,9 triliun, sehingga aktivitas ekonomi turun, pendapatan masyarakat sampai keinginan menabung juga turun,” jelas Anggito.
Dia menjelaskan, likuiditas yang ketat dilihatnya berpotensi membuat bank-bank kembali melakukan perang suku bunga deposito. Memang ada kebijakan baru dari otoritas yakni deposito bisa bersumber dari obligasi, guna mengurangi tekanan untuk dana pihak ketiga sehingga tidak perlu ada perang suku bunga. Dengan begitu opsi pendanaan seperti itu akan membatu maturity perbankan.
Lembaga pemeringkat Fitch Ratings mengeluarkan laporan bahwa likuiditas perbankan nasional dinilai masih ketat, meski Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate dari 7,75 persen menjadi 7,5 persen. Kekeringan likuiditas terutama akan dirasakan oleh bank dengan skala kecil-menengah.
Menurut Fitch, keputusan BI memangkas BI Rate tidak berdampak terhadap sistem perbankan. “Suku bunga perbankan masih relatif tinggi. Ini masih akan terjadi sampai bank sentral sedikit melonggarkan kebijakan moneternya,” sebut siaran itu.
Kompetisi antar bank untuk menjaring deposan, lanjut Fitch, juga masih ketat. Terutama dirasakan oleh bank-bank kecil dengan pangsa pasar terbatas dan mengandalkan bunga untuk menarik nasabah. Hal ini terlihat dari laporan keuangan beberapa bank yang menunjukkan peningkatan biaya dana (cost of fund), biaya kredit (credit cost), dan perlambatan pertumbuhan kredit. Ujungnya bermuara pada penurunan laba bersih 8-50 persen seperti yang dialami oleh Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia.
Untuk mengatasi keketatan likuiditas dan perang suku bunga, Fitch menilai berbagai kebijakan harus dilanjutkan. Misalnya batas minimum uang muka untuk pembelian properti dan kendaraan bermotor, serta batas atas suku bunga deposito. Ini bisa menahan dampak kenaikan suku bunga yang dirasakan oleh bank kecil-menengah. Tahun lalu, kondisi keketatan serupa juga sempat dialami industri perbankan.
Bagi bank-bank besar, likuiditas ketat juga merupakan ancaman. Oleh karena itu, bank-bank seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, atau Bank Central Asia juga merasakan dampak positif kala ada langkah-langkah pengetatan untuk menghindari perang suku bunga.
Pernyataan Fitch diamini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan sinyal bahwa kondisi likuiditas perbankan masih seret. Pasalnya kesenjangan jumlah nilai dana pihak ketiga (DPK) terhadap nilai kredit terus kejar-kejaran, sehingga ruang untuk penyaluran kredit cukup ketat. Pengetatan likuiditas tercermin dari kenaikan rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR).
Per Desember 2014, rasio LDR bank mencapai 89,42 persen dengan DPK Rp4.114 triliun dan kredit Rp3.706 triliun. Sedangkan, dua tahun lalu sebelumnya, seperti per Desember 2012, rasio LDR bank masih level 83,58 persen dengan DPK Rp 3.225 triliun dan kredit Rp 2.725 triliun. Dan per Desember 2011, rasio LDR bank sebesar 78,58 persen denga DPK Rp 2.784 triliun dan kredit Rp 2.200 triliun.
Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja mengakui bahwa likuiditas yang ada di masyarakat sangat terbatas saat ini. Sehingga, perbankan pun tidak dapat memicu pertumbuhan kredit melebihi kemampuan pertambahan likuiditas yang terbatas. Hal ini, kata Jahja menyebabkan persediaan likuiditas dan permintaan kredit menjadi tidak seimbang. Nah, jika itu terjadi, maka tentu mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat suku bunga. “Karena perbankan tentu mengejar dana pihak ketiga,” ucap Jahja.
Karena itu, menurut Jahja, pertumbuhan kredit industri perbankan Tanah Air diperkirakan akan berada pada kisaran 15 persen sampai dengan 17 persen, sesuai arahan Bank Indonesia. Jahja bilang, industri perbankan Indonesia saat ini belum akan sanggup memacu pertumbuhan kredit seperti tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 20 persen.
Faktor Rupiah
Perlambatan kredit dan ketatnya likuiditas ini, secara tidak langsung juga diakibatkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sebab, dengan penguatan nilai tukar dollar AS ini, maka mengakibatkan naiknya sejumlah bahan baku impor.
Hal ini tentu mempengaruhi harga pokok produksi dan harga penjualan produk yang akan naik. Jika daya beli masyarakat kurang karena ketatnya likuiditas, maka produsen harus mengurangi volume penjualan. Karena, jika harga melambung tentu penjualan akan berkurang.
“Kalau kemampuan masyarakat untuk membeli produk berkurang, ini bisa menyebabkan pertumbuhan kredit menjadi melemah karena kapasitas produksi yang diturunkan. Modal kerja juga jadi lebih sedikit diperlukan. Jadi saya yakin kredit tahun ini meski lebih baik dibanding tahun 2014, tapi tidak akan sebaik tahun 2012, 2013, dengan pertumbuhan kredit mencapai 20 persen-25 persen. Saya kira tahun ini mungkin berkisar 15 persen-16 persen,” ujar Jahja.
Memang pelemahan nilai tukar rupiah saat ini membuat industri perbankan harus waspada dan pintar mengatur strategi penyaluran kredit yang lebih selektif. Direktur Retail Banking Bank Permata, Bianto Surodjo menerangkan pihaknya sudah seharusnya berjaga jika tidak mau kredit bermasalahnya semakin bertambah tahun ini. Porsi kredit korporasi atau wholesale banking masih menjadi mayoritas dalam penyaluran kredit, sehingga wajar dampak pelemahan industri akibat volatilitas nilai tukar cukup signifikan. “Porsi wholesale banking setengah dari total kredit. Dan, ke depan masih akan menjadi andalan. Namun, kami akan lebih selektif dalam proses underwriting,” kata dia.
Dia menyebutkan, perbankan mencoba menjaga risiko volatilitas nilai tukar dengan berbagai cara. Meskipun porsi kredit dalam dollar AS hanya 20 persen dari total pinjaman pihaknya tetap akan mewaspadai dampak lebih luas. “Kredit dollar AS harus sesuai dengan cashflow nasabah korporasi. Kami prioritaskan untuk perusahaan yang sudah melakukan hedging utangnya. Kami harus disiplin untuk antisipasi risiko,” ujarnya.
Bianto menegaskan pemberian pinjaman akan lebih selektif untuk sektor yang sensitif dalam kondisi berat seperti saat ini. Sektor komoditas dan industri yang sensitif pada volatilitas nilai tukar akan diseleksi dengan ketat. Setidaknya dalam semester pertama perseroan akan melihat perkembangan perekonomian dan depresiasi nilai tukar rupiah. “BI Rate memang turun, namun tidak signifikan. Masih harus dilihat apakah cost of fund sudah aman untuk kami turunkan suku bunga. Karena kami juga ingin kompetitif,” jelasnya.

















