BILA dalam waktu dekat ini Anda berkunjung ke ibukota Filipina Manila, jangan kaget bila menjumpai beberapa sopir taksi di sana bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Sopir yang Anda jumpai boleh jadi adalah satu dari 1.000 sopir taksi di sana yang sudah belajar bahasa Indonesia dalam rangka menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang efektif berlaku mulai awal tahun 2016 ini.
Memang, sopir taksi bukan ukuran dari keseriusan sebuah negara dalam menghadapi MEA. Tapi hal itu menjadi satu indikasi bahwa pemerintah Filipina sangat serius mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi MEA.
Lain Filipina, lain pula Thailand. Demi menghadapi MEA, masyarakat negeri Gajah Putih ini sudah jauh-jauh hari belajar bahasa tetangga mereka, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu diungkapkan Staf Penasehat Bidang Perdagangan Kedutaan Thailand untuk Indonesia, Vilasinee Nonsrichai. Ia mengklaim negaranya sudah sangat siap menghadapi EAC/MEA di segala sektor, khususnya sektor pendidikan.
“Murid dan guru-guru di Thailand sudah diinformasikan sejak dini, apa itu AEC, begitu pula dengan lulusan sarjana, kami tahu kebutuhan guru-guru, anggotanya apa yang menjadi kebutuhan dalam menghadapi pasar bebas, segala level, SMA, bachelor, pebisnis semua terlibat. Semuanya siap 100 persen,” kata Vilasinee.
Dalam dua tahun terakhir, lanjutnya, Thailand menggelar banyak kerja sama pendidikan dan budaya dengan Indonesia. Tak hanya pertukaran pelajar, tetapi keduanya bisa melamar atau masuk ke bidang industri atau kesenian dan budaya.
Sementara itu, Sudakarn Patamadilok, Asisten Presiden untuk urusan Internasional dan direktur Naresuan University (NU) Language Centre, Bangkok mengatakan pihaknya menawarkan para siswa, staf universitas, individu dan badan-badan lainnya untuk mengikuti kursus singkat bahasa tetangga negara mereka, seperti bahasa Laos, Khmer, Burma, Bahasa Indonesia dan Tagalog (Filipina).
“Jika kita tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang dari negara-negara tetangga kita dalam bahasa Inggris dan bahasa lokal mereka, kita akan kehilangan banyak kesempatan ketika lebih banyak investasi mengalir ke daerah, misalnya kesempatan untuk dipekerjakan dalam posisi yang baik dalam perusahaan di ASEAN,” kata Sudakarn.
Pada pembangunan infrastruktur, ambisi Thailand adalah menjadi ASEAN hub. Thailand telah membangun jalan besar menghubungkan utara dan selatan serta barat dan timur negara tersebut sepanjang 887 km. Jalan besar dimaksud akan menghubungkan daratan China sampai Singapura, sehingga akses pasar barang dari China, Korea Selatan, dan Jepang ke Thailand dan sebaliknya bisa dilakukan secara cepat dan efisien.
Thailand juga melakukan promosi perdagangan dan investasi terhadap special economic zone untuk menarik foreign direct investment. Saat ini Thailand punya 60 kantor dagang, tujuh di antaranya ada di China yang bertujuan untuk promosi, market intelligent, studi banding tentang pesaing. Thailand juga memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah yang berpromosi ke luar negeri, ke ASEAN , atau China. Ada juga kebijakan mempromosikan Thai resto ke seluruh dunia dengan mengutamakan kualitas dan memberikan insentif kepada investor yang berinvestasi di Thailand.
Sebuah penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh peneliti muda Universitas Islam Indonesia (UII) Ruhul Auliya tentang kesiapan para pemuda ASEAN menghadapi MEA menyimpulkan, bahwaThailand merupakan negara yang pemerintahnya paling gencar menginformasikan tentang MEA kepada penduduknya. Informasi tersebut ditampilkan secara rutin lewat pamflet dan poster di tempat-tempat umum dan sarana transportasi. Tidak hanya itu, MEA juga disampaikan melalui kurikulum pelajaran sekolah.
Dampaknya, para pemuda Thailand memiliki persepsi positif dan pengetahuan yang lebih baik tentang MEA dibanding dengan pemuda negara lain.
Berbekal persepsi dan pengetahuan tersebut, mereka pun memiliki strategi-strategi tersendiri untuk menghadapinya. Antara lain dengan menempuh kursus bahasa asing di negara yang kelak menjadi tujuannya seperti bahasa Indonesia. Terdapat korelasi positif antara persepsi dan kesiapan strategi para pemuda ini. ”Pemerintah Indonesia harusnya lebih pro aktif menyampaikan MEA supaya masyarakat benar-benar siap menghadapinya,” kata Ruhul.
Tak Semua Negara Siap
Sejatinya, tidak hanya Indonesia, semua negara Asia Tenggara disebut-sebut tidak siap menghadapi MEA. Ketidaksiapan mengarah pada kemampuan daya saing menghadapi negara ASEAN yang sudah lebih maju, semisal Singapura dan Thailand.
Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Krisna Murthi mengakui mayoritas negara-negara ASEAN belum memiliki persiapan menghadapi MEA. Pasar bebas ASEAN secara tidak langsung menuntut setiap negara memperkuat daya saing, dan itu tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. “Kesiapan 10 negara kalau mau jujur, tidak ada yang siap. Karena MEA berarti berdaya saing, dan daya saing tidak bisa diperoleh dalam waktu semalam,” katanya.
Salah satu yang merasa khawatir adalah Filipina, terutama di sektor pertanian. Badan Statistik Filipina melaporkan, produksi sektor pertanian Filipina mengalami penurunan sebanyak 0,1 persen pada kuartal ketiga tahun lalu. Penurunan itu disumbang penurunan produksi beras sebesar 15,7 persen, jagung sebesar 1,7 persen, dan tebu sebesar 41,5 persen.
Senator Ferdinand Marcos Jr mengatakan, posisi para petani di Filipina sangat rentan terdampak MEA. Terlebih, kesepakatan itu tak lagi memperbolehkan subsidi pertanian dan pembatasan impor hasil tani. “Kami sudah melihat dampak impor tak terbatas dan penyelundupan hasil tani seperti beras, bawang putih, dan bawang merah. Dengan penghapusan tarif impor, para petani akan semakin menderita,” kata Marcos Jr seperti dikutip Manila Times.
Sementara itu, di Vietnam, yang juga menjadi kendala adalah soal ketersediaan tenaga ahli. Menurut Dirjen Departemen Pelatihan Kejuruan Vietnam Duong Duc Lan, Vietnam sudah tergolong lama bertumpu kepada pekerja ahli dari negara luar. Hal tersebut bakal sukar di balik jika tak ada langkah segera guna melahirkan pekerja-pekerja ahli di tengah kepungan negara-negara ASEAN. “Ini tantangan serius. Kalau Vietnam tak bisa menyediakan tenaga kerja, akan sangat mudah bagi pekerja dari 10 negara ASEAN lainnya untuk masuk,” kata Duc Lan, seperti dikutip Vietnam News.
Salah satu sektor yang bakal terdampak dari kurangnya tenaga kerja ahli tersebut adalah pariwisata. Tenaga pariwisata juga termasuk profesi yang diperbolehkan bekerja lintas batas melalui mutual recognition agreement (MRA).
Vietnam.net melansir, Institut Penelitian Pembangunan Pariwisata Vietnam mencatat pertumbuhan sektor pariwisata negara itu sebesar 6,2 persen sepanjang 2011-2015. Sektor pariwisata Vietnam dengan begitu akan membutuhkan kira-kira 620 ribu pekerja. Dengan jumlah itu, Vietnam masih kekurangan sekitar 40 ribu pekerja.
Sedangkan, di Malaysia, para pegiat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tak membagi optimisme soal penerapan MEA. Dilansir dari the Strait Times, menurut jajak pendapat yang dihelat Asosiasi Kamar Dagang Tiong Hoa Malaysia (ACCCIM), sebanyak 68 persen pengusaha kecil tak yakin MEA bisa membawa keuntungan bagi mereka.
Presiden ACCCIM Ter Leong Yap mengatakan, pasar ASEAN memang menyediakan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di Malaysia untuk melebarkan pasar. Meski begitu, mereka juga mesti mewaspadai arus masuk produk-produk dari luar yang akan memunculkan persaingan yang lebih ketat.
Chairman Bank Muamalat Malaysia Munir Majid mengungkapkan, sektor mikro dan kecil mencakup 89 hingga 99 persen perusahaan di ASEAN. Sebanyak 52 hingga 97 persen tenaga kerja bekerja di sektor tersebut. “Hal itu menunjukkan, kebutuhan mereka harus diperhatikan bila tak ingin disapu oleh pesaing yang masuk,” kata Munir, seperti dikutip the Strait Times.
Perusahaan-perusahaan di Singapura juga tak gegap- gempita menyambut berlakukan MEA tahun ini. Perusahaan pengepakan daging Golden Bridge misalnya, belum akan memasok produk ke negara-negara ASEAN dalam waktu dekat.
Direktur Manajer Golden Bridge Ong Bee Chip mengatakan, ia lebih memilih mengirimkan produknya ke Korea Selatan sebelum mulai memasuki pelabuhan-pelabuhan di Vietnam, Filipina, atau Indonesia. Ia menilai MEA belum akan menghilangkan halangan-halangan perdagangan antarnegara ASEAN dalam waktu dekat.
Demikian juga di bidang jasa. “Bahkan, selepas MRA diterapkan bukan berarti kita tak perlu mengajukan visa bekerja,” kata direktur perusahaan konsultan perdagangan Mayer Brown Consulting Singapura, Wong Chian Voen, seperti dilansir the Strait Times. Ia mengatakan, selepas MEA, kebijakan-kebijakan imigrasi di masing-masing negara, bahkan yang menghadang pekerja asing, masih diberlakukan.
***
