Kehadiran negara memang selalu dinantikan dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta permasalahan yang dihadapi warga negaranya, setidaknya ini berlaku dalam sistem demokrasi di Indonesia. Akan tetapi apa jadinya jika negara seperti melepaskan perannya dalam memenuhi kebutuhan itu? Setidaknya itulah yang dirasakan ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat.
Sebenarnya tujuan dari aturan tersebut sungguhlah mulia, untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kebutuhan rumah yang belum terpenuhi mencapai 13,5 juta unit. Namun pemerintah sejak 10 tahun terakhir tidak mampu memenuhinya meski beberapa program sudah diluncurkan.
Nah, pada pemerintahan kali ini dicobakanlah strategi baru dengan menghadirkan program tabungan perumahan (Tapera) dengan mengumpulkan dana demi membangun rumah untuk masyarakat kurang mampu. Akan tetapi cara yang dipakai adalah dengan menambah beban rakyat karena dana untuk memenuhi kebutuhan itu berasal dari kocek pekerja dan juga pengusaha, alih-alih dari kantong negara.
BERITA TERKAIT
Hal itulah yang kemudian memicu polemik. Banyak pekerja mempertanyakan peran pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut karena dalam UU Tapera semua ditanggung oleh pekerja dan pengusaha.
Peran pemerintah dalam beleid tersebut nyaris tidak ada, karena yang terkena beban kewajiban tersebut adalah pekerja yang dikenai 2,5 persen dari total pendapatannya, dan 0,5 persen pemberi kerja. Apabila dua tahun ke depan UU tersebut tetap dipaksakan, beban pengeluaran pekerja akan bertambah menjadi sekitar 10-11 persen setiap bulannya, untuk membayar sejumlah iuran seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ditambah lagi PPh 21.
Oleh karena itu, pengusaha pun meradang. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani memaparkan, pelaku usaha sudah dibebankan biaya sebesar 10,24 -11,74 persen dari penghasilan pekerja untuk program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan (melalui program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan). Belum lagi cadangan pesangon yang berdasarkan pengitungan aktuaria sebesar 8 persen. “Jika ditambah dengan rata-rata kenaikan UMP dalam 5 tahun terakhir yang sebesar 14 persen, maka total beban pengusaha dapat mencapai sekitar 35 persen,” kata Rosan.
Maka dari itu, Kadin Indonesia menolak UU Tapera tersebut. Menurut dia, jika memang akan dilaksanakan, UU tersebut harus menyasar pada masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja informal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu sumber pendanaannya juga diambil dari APBN-APBD, atau dari sumber pembiayaan publik lainnya yang selama ini sudah dipungut dari pelaku usaha melalui pajak.
“Untuk pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kan sudah diperoleh dari program perumahan berdasarkan PP no. 99 tahun 2013 dan PP no. 55 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” kata Rosan.
Senada dengan Ketua Kadin, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menyatakan penolakan, jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat dibebankan ke dunia usaha. “Persentase beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini kan sudah cukup besar. Toh pekerja sudah memperoleh pembiayaan perumahan itu dari BPJS Ketenagakerjaan, seharusnya jangan dobel,” kata Hariyadi.
Hariyadi mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan subsidi bunga KPR bagi pesertanya. Penolakan RUU Tapera bukan berarti pengusaha menolak kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat pendapatan rendah mendapat perumahan. Menurutnya itu kewajiban negara, tetapi kebijakan itu jangan membebani sektor industri formal dengan iuran atau pungutan tambahan. “Harapan kami agar pemerintah duduk bersama dan mengamandemen UU ini. Tapi kami mempersiapkan untuk melakukan uji materiil,” kata Haryadi.
Sementara itu, kalangan pekerja juga menolak jika aturan ini dijalankan jika aturan lainnya soal upah minimum belum dicabut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan program Tapera bisa terlaksana bila buruh dan pekerja Indonesia sudah menerima upah layak. “Bila pekerja belum menerima upah layak, wajar kami mengeluhkan banyak potongan yang harus diterima meskipun untuk jaminan sosial maupun tabungan sosial,” kata Said Iqbal dalam jumpa pers di sela-sela Rapat Kerja Nasional KSPI awal bulan ini.
Menurut Iqbal, kalangan pekerja tidak akan mempermasalahkan ada potongan lagi untuk iuran Tapera asalkan upah yang diterima betul-betul sudah layak. Apalagi pekerja juga memerlukan rumah. “Saat ini, 80 persen buruh adalah penerima upah minimum yang untuk membeli rumah tipe 27 saja tidak bisa. Bila harga rumah Rp120 juta, maka perlu uang muka Rp6 juta. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebesar itu,” kata Iqbal.
Karena itu, Iqbal mendesak pengesahan Undang-Undang tentang Tapera dibarengi dengan pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menjadi landasan kebijakan upah murah. “Supaya iuran Tapera tidak memberatkan pekerja, maka upah harus layak. Acuan kami jelas, yaitu 84 butir kebutuhan hidup layak. Karena itu, cabut PP Pengupahan dan kembalikan penetapan upah minimum melalui perundingan tripartit,” katanya.
Opsi Lain
Apindo memberikan opsi agar Tapera ini dimasukkan ke dalam JHT agar tidak menjadi beban baru bagi pengusaha. Saat ini dana kelolaan untuk perumahan di JHT mencapai Rp 54 triliun atau 30 persen dari total dana kelolaan JHT yang sebesar Rp 180 triliun. “Ketimbang malu sekalian saja dimasukkan saja Tapera, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Tabungan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum), serta Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahan (FLPP) ke JHT,” katanya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Eddy Hussy mengatakan kehadiran Tapera memang berdampak positif terhadap para pelaku usaha properti. Namun, di sisi lain, dia berharap pungutan ini tidak berlaku dua kali bagi masyarakat dan pengusaha lantaran sudah adanya JHT sejak bertahun-tahun lalu. Beberapa hari lalu sidang paripurna DPR mengesahkan Undang-Undang (RUU) Tapera, yang merupakan beleid pertama yang disahkan tahun ini. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tapera Yoseph Umar Hadi mengatakan UU ini akan bisa menjawab permasalahan kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Saat ini masyarakat berpenghasilan menengah membutuhkan 800 ribu rumah per tahun. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan rumah bagi MBR. Sementara pemerintah hanya sanggup menyediakan 300 ribu hingga 500 ribu rumah per tahun. Menteri Pekerjaan Umum yang juga mengurusi Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah segera merespons UU ini dengan membuat aturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), serta pembentukan Badan Pengelola (BP) Tapera.
Kelak, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dilebur dalam Tapera. Sebelum memulai pungutan, BP Tapera akan menerima suntikan modal dari program perumahan yang disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 43 triliun. Dari anggaran ini, Rp 33,3 triliun dialokasikan untuk program FLPP. Sementara itu, Rp 10 triliun merupakan pelimpahan anggaran Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum) Pegawai Negeri Sipil. Anggota Pansus Tapera Muhammad Misbakhun menjelaskan besaran iuran maksimal Tapera ditetapkan tiga persen dari penghasilan pekerja.
Namun, penghitungan mengenai beban pemberi kerja dan pekerja akan ditentukan dalam aturan turunan yang bersifat lebih teknis berdasarkan daerah masing-masing. Sementara mengenai pro kontra pasca pengesahan UU Tapera, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan bahwa Negara ingin hadir dalam memberikan sandang papan terutama terhadap masyarakat bawah. “Undang-undang ini mungkin bagi sebagian memberatkan. Namun bagi rakyat akan sangat memudahkan,” jelas Pramono.

















